Menu

Mode Gelap
KPK Geledah Kantor Dinas PUTR Sulsel? PPCD Siap Gelar Pendaftaran Bakal Calon Direktur PNUP Oknum Polri Jadi Algojo Habisi Nyawa Najamuddin Sewang Polsek Bontonompo Kesampingkan Perma 2 Tahun 2012? Kanitres Bungkam Babak Baru Kasus Dugaan Korupsi Proyek Infrastruktur Wisata Toraja Rp40 M

Hukum & Kriminal · 30 Nov 2021 09:56 WITA

Vonis Nurdin Abdullah, ACC: Hukuman Dikorting Kok Diapresiasi, Banding Dong


 Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi Perbesar

Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi

Pengadilan Negeri Tipikor Makassar menjatuhkan hukuman pidana 5 tahun penjara kepada Nurdin Abdullah, terdakwa perkara suap disertai gratifikasi dalam proses pelaksanaan proyek infrastruktur di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) tahun anggaran 2020/2021, Senin 29 November 2021.

Pengadilan Tipikor Makassar menilai Gubernur Sulsel nonaktif itu terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan perbuatan korupsi secara bersama-sama di mana terdakwa dinyatakan melanggar dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf a UU No 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan pasal 12B UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Selain menjatuhi hukuman badan, Nurdin Abdullah juga turut dibebani membayar denda sebesar Rp500 juta subsider 4 bulan kurungan. Serta diganjar kewajiban membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp2 miliar lebih ditambah 350.000 dollar Singapura selambat- lambatnya 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dan menetapkan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya.

Selanjutnya selama menjalani masa penahanan yang dikurangi dengan yang telah ia jalani, terdakwa Nurdin Abdullah juga diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan.

Atas vonis Majelis Hakim tersebut, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU KPK) Zainal Abidin mengatakan, pihaknya akan memanfaatkan waktu 7 hari yang diberikan untuk berkoordinasi terlebih dahulu dengan pimpinan terkait langkah hukum selanjutnya.

Namun, kata dia, jika melihat dari tolak ukur tuntutan, maka vonis hakim memenuhi 2/3 dari tuntutan.

“Kita sangat apresiasi tentunya. Putusan hakim tadi hampir semuanya telah mengambil alih tuntutan kita. Baik itu penerapan pasalnya, fakta- fakta hukumnya, analisa yuridisnya dan juga pembuktiannya,” ucap Zainal.

Berbeda dengan lembaga pegiat anti korupsi di Sulsel. Menanggapi vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim tersebut, lembaga Anti Corruption Committee Sulawesi (ACC Sulawesi) melalui Ketua Badan Pekerja ACC Sulawesi Kadir Wokanubun mengatakan putusan hakim untuk terdakwa suap disertai gratifikasi, Nurdin Abdullah itu, tentunya tidak terlepas dari tuntutan Jaksa KPK yang sejak awal memang rendah alias tidak memberikan tuntutan secara maksimal.

Baca Juga :  Aroma Korupsi Pengelolaan Lapak Kanre Rong Makassar

“Sedari awal KPK meyakini kasus ini akan terbukti di fakta persidangan, karena ini kasus OTT harusnya tuntutannya maksimal bukan tuntutan minimal, makanya ketika divonis 5 tahun, Jaksa KPK pikir pikir untuk banding. Olehnya itu kita dorong Jaksa KPK untuk segera banding,” ucap Kadir kepada Kedai-berita.com via telepon, Selasa (30/11/2021).

Ia mengaku menyayangkan sikap Jaksa KPK yang mudah mengapresiasi vonis hakim kepada Nurdin Abdullah. Sementara, lanjut kadir, hukuman pidana yang diberikan oleh hakim telah dikorting dari tuntutan Jaksa KPK.

“Dalam fakta persidangan tindak pidana korupsi terbukti. Kok hukumannya baik pidana badan, uang pengganti bahkan pidana tambahan pencabutan hak politik malah dikorting hukumannya. Putusan hakim sangat jauh dari rasa keadilan,” ujar Kadir.

Dari Awal Tuntutan KPK Tak Beri Efek Jera

Lembaga Anti Corruption Committee Sulawesi (ACC Sulawesi) menilai tuntutan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) kepada Gubernur Sulsel nonaktif Nurdin Abdullah tak beri efek jera (shock therapy).

Di mana Nurdin Abdullah hanya dituntut 6 tahun penjara lantaran dari fakta persidangan, JPU KPK menilai perbuatannya yang telah menerima suap dan gratifikasi telah terbukti.

Wakil Ketua Eksternal Anti Corruption Committee Sulawesi (ACC Sulawesi), Hamka mengatakan bahwa tuntutan JPU KPK terhadap terdakwa Nurdin Abdullah tersebut sangat ringan, apabila melihat ancaman pidana pada pasal yang didakwakan, yaitu minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun.

Tuntutan 6 tahun, menurutnya, hanya 1/3 dari ancaman pidananya. Sementara, lanjut dia, jika dibandingkan dengan beberapa kasus- kasus suap dan gratifikasi yang melibatkan gubernur di daerah lain diantaranya kasus yang menjerat Irwandi Yusuf di Aceh justru dihadapkan dengan tuntutan 10 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Kemudian, perbandingan kedua pada kasus suap dan gratifikasi yang menjerat Ridwan Mukti di Bengkulu. Di mana Ridwan juga sama diganjar dengan tuntutan 10 tahun penjara, denda Rp400 juta atau subsider 4 bulan kurungan. Lalu, lanjut Hamka, juga pada kasus Zumi Zola di Jambi. Di mana Zumi diberi tuntutan 8 tahun penjara, denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

“Sementara tuntutan terhadap Gubernur Sulsel nonaktif Nurdin Abdullah yang juga dakwaannya sama yakni suap dan gratifikasi malah sangat ringan,” tutur Hamka, Selasa 16 November 2021.

Baca Juga :  Hari Anti Korupsi, ACC Tagih Penuntasan Dugaan Korupsi Alkes Pangkep

Menurut dia, ringannya tuntutan terhadap Gubernur Sulsel nonaktif Nurdin Abdullah menunjukkan bahwa KPK tidak melihat konteks tindak pidana korupsi yang melibatkan Nurdin Abdullah sebagai rangkaian dari korupsi yang hidup akibat sistem politik (political corruption), yang memiliki relasi dengan pembiayaan politik pra dan pasca Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan (Pilgub Sulsel) tahun 2018.

Salah satunya, kata Hamka, dengan mengambil keuntungan (gratifikasi dan suap) dalam pembiayaan sejumlah proyek infrastruktur yang dikerjakan oleh swasta yang juga merupakan bagian dari oligarki lokal. Di mana, lanjut dia, Nurdin sebagai ‘intelektual dader’ nya.

“Korupsi politik mempunyai dampak besar karena selain merusak tatanan sosial, ekonomi, juga merusak sistem politik,” ucap Hamka.

Pembiayaan politik yang mahal secara continu, kata dia, melahirkan dampak korupsi politik dalam skala massif. Khusus Sulsel sendiri, lanjut Hamka, kasus ini semestinya menjadi momen baik untuk mengevaluasi pembiayaan dan pengerjaan proyek infrastruktur yang transparan dan akuntabel, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasannya.

“Selama ini pengerjaan proyek infrastruktur di Sulsel berada dalam ‘ruang gelap’. Di mana transparansi dan akuntabilitasnya diragukan,” ujar Hamka.

Lebih lanjut ia mengatakan, ringannya tuntutan Nurdin Abdullah juga menunjukan KPK abai terhadap harga demokrasi lokal yang telah dibayar mahal oleh masyarakat Sulsel pada Pilgub 2018 lalu.

Dengan sederet prestasi yang disandangnya (salah satunya tokoh pilihan Bung Hatta Anti Corruption Award), masyarakat Sulsel telah menjatuhkan pilihannya kepada Nurdin Abdullah yang ternyata dikemudian hari dikhianatinya. Namun dengan adanya kasus korupsi yang melibatkan dirinya beserta rangkaian suap yang terjadi membuat publik Sulawesi Selatan merasa salah menggantungkan harapan. Penghukuman yang maksimal adalah tidak lain untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat Sulsel.

“Tapi kenyataannya tuntutan JPU KPK justru tidak menunjukan kepekaan KPK dalam melihat problematika hukum yang berubah,” kata Hamka.

Baru-baru ini, kata dia, Mahkamah Agung telah mencabut PP No 99 Tahun 2012, yang memiliki semangat punishment yang sejalan dengan rasa keadilan publik. Pembatalan PP ini menjadi langkah mundur dalam pemberantasan korupsi. Sebab hukuman yang akan dijalani oleh terpidana korupsi akan lebih singkat, terlebih jika vonis yang dijatuhkan juga rendah sebagai akibat dari konstruksi tuntutan yang ringan.

Baca Juga :  Polda Didesak Tak Ulur Penetapan Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Pipa di Palopo

“Sehingga mestinya hal ini dapat diantisipasi oleh KPK dengan memberikan tuntutan maksimal sesuai ancaman pidana untuk memberikan efek jera (shock therapy) sekaligus menunjukan KPK peka terhadap aspirasi rakyat yang menghendaki tuntutan dan putusan yang seberat-beratnya,” terang Hamka.

Dengan melihat rendahnya tuntutan JPU KPK tersebut, kata Hamka, maka secara kelembagaan, ACC Sulawesi mengharapkan agar majelis hakim lebih memperhatikan situasi ini dengan mengambil langkah progresif, berani menjatuhkan hukuman maksimal sebagaimana ancaman pada pasal yang didakwakan dan mengabaikan tuntutan rendah dari JPU KPK.

“Hal ini agar memberikan efek jera dan memenuhi rasa keadilan masyarakat, mengingat kejahatan korupsi merupakan kejahatan extra ordinary crime. Maka perlu komitmen yang tegas dari majelis hakim terhadap kasus- kasus korupsi,” Hamka menandaskan.

Diketahui, pada sidang Pengadilan Negeri Tipikor Makassar yang berlangsung, Senin 15 November 2021, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah membacakan tuntutan terhadap Gubernur nonaktif Sulsel Nurdin Abdullah.

Tuntutan KPK menyatakan Nurdin Abdullah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf a UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan pasal 12B UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

JPU KPK menyatakan Nurdin Abdullah terbukti menerima suap senilai 150.000 dolar Singapura (sekitar Rp1,596 miliar) dan Rp2,5 miliar serta gratifikasi senilai Rp7,587 miliar dan 200.000 dolar Singapura (sekitar Rp2,128 miliar) sehingga total seluruhnya adalah sekitar Rp13,812 miliar.

Tuntutan itu disertai dengan menjatuhkan pidana 6 tahun penjara denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan. Menetapkan agar terdakwa membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp3,187 miliar dan 350.000 dolar Singapura selambat-lambatnya 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dan menetapkan pidana tambahan terhadap terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya. (Eka)

Artikel ini telah dibaca 11 kali

Baca Lainnya

Kasus Penembakan Brigadir J, Begini Peran Irjen Pol Ferdy Sambo

10 Agustus 2022 - 23:53 WITA

1,87 Gram Diduga Sabu Diamankan Polda Sulsel

9 Agustus 2022 - 14:19 WITA

ACC Desak APH Usut Bau Korupsi Pembebasan Lahan Bendungan Paselloreng

9 Agustus 2022 - 14:15 WITA

Polisi Serahkan Tersangka dan BB Tipikor Alkes RS Fatimah Sulsel ke Jaksa

9 Agustus 2022 - 11:33 WITA

Perempuan Korban Kekerasan di Kabupaten Wajo Sambangi Polres dan UPTD PPA

2 Agustus 2022 - 17:32 WITA

Mantan Bupati Tanah Bumbu Dua Periode Resmi Pakai Rompi Orange

29 Juli 2022 - 16:19 WITA

Trending di Hukum & Kriminal
error: Hai! Pengunjung Kedai-berita.com