Menu

Mode Gelap
KPK Geledah Kantor Dinas PUTR Sulsel? PPCD Siap Gelar Pendaftaran Bakal Calon Direktur PNUP Oknum Polri Jadi Algojo Habisi Nyawa Najamuddin Sewang Polsek Bontonompo Kesampingkan Perma 2 Tahun 2012? Kanitres Bungkam Babak Baru Kasus Dugaan Korupsi Proyek Infrastruktur Wisata Toraja Rp40 M

Hukum & Kriminal · 30 Nov 2021 01:23 WITA

Terbukti Terima Suap dan Gratifikasi, Nurdin Abdullah Divonis 5 Tahun Bui


 Terbukti Terima Suap dan Gratifikasi, Nurdin Abdullah Divonis 5 Tahun Bui Perbesar

Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) nonaktif, Nurdin Abdullah akhirnya dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan suap dan gratifikasi dalam pelaksanaan proyek infrastruktur di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) tahun anggaran 2020/2021.

Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Makassar yang diketuai oleh Ibrahim Palino menyatakan perbuatan Nurdin Abdullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 12 huruf a UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan pasal 12B UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

“Dengan demikian terdakwa dijatuhi hukuman pidana 5 tahun penjara denda Rp500 juta subsider 4 bulan kurungan,” kata Ibrahim dalam putusannya yang dibacakan Senin (29/11/2021).

Baca Juga :  KPK Sita Tiga Koper dari Kantor Dinas PUTR Sulsel

Selain itu, lanjut Ibrahim, terdakwa juga dibebankan untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp2 miliar lebih ditambah 350.000 dollar Singapura selambat- lambatnya 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dan menetapkan pidana tambahan terhadap terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya.

“Dalam menjalani hukumannya, masa penahanan terdakwa dikurangi dengan yang telah ia jalani dan terdakwa tetap berada dalam sel tahanan,” jelas Ibrahim.

Menanggapi vonis Majelis Hakim tersebut, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU KPK) Zainal Abidin mengatakan, pihaknya akan memanfaatkan waktu 7 hari yang diberikan untuk berkoordinasi terlebih dahulu dengan pimpinan terkait langkah hukum selanjutnya.

Namun, kata dia, jika melihat dari tolak ukur tuntutan, maka vonis hakim memenuhi 2/3 dari tuntutan.

Baca Juga :  Tolak Lupa Kasus Dugaan Korupsi Proyek COI

“Kita sangat apresiasi tentunya. Putusan hakim tadi hampir semuanya telah mengambil alih tuntutan kita. Baik itu penerapan pasalnya, fakta- fakta hukumnya, analisa yuridisnya dan juga pembuktiannya,” ucap Zainal.

Tuntutan 6 Tahun Bui

Sebelumnya pada sidang Pengadilan Negeri Tipikor Makassar yang berlangsung, Senin 15 November 2021, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah membacakan tuntutan terhadap Gubernur nonaktif Sulsel Nurdin Abdullah.

Tuntutan KPK menyatakan Nurdin Abdullah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf a UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan pasal 12B UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Baca Juga :  Tanggapan Akademisi Terkait Nyanyian Jumras di Sidang Penyuap NA

JPU KPK menyatakan Nurdin Abdullah terbukti menerima suap senilai 150.000 dolar Singapura (sekitar Rp1,596 miliar) dan Rp2,5 miliar serta gratifikasi senilai Rp7,587 miliar dan 200.000 dolar Singapura (sekitar Rp2,128 miliar) sehingga total seluruhnya adalah sekitar Rp13,812 miliar.

Tuntutan itu disertai dengan menjatuhkan pidana 6 tahun penjara denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan. Menetapkan agar terdakwa juga membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp3,187 miliar dan 350.000 dolar Singapura selambat-lambatnya 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dan menetapkan pidana tambahan terhadap terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya. (Eka)

 

Artikel ini telah dibaca 7 kali

Baca Lainnya

Kasus Penembakan Brigadir J, Begini Peran Irjen Pol Ferdy Sambo

10 Agustus 2022 - 23:53 WITA

1,87 Gram Diduga Sabu Diamankan Polda Sulsel

9 Agustus 2022 - 14:19 WITA

ACC Desak APH Usut Bau Korupsi Pembebasan Lahan Bendungan Paselloreng

9 Agustus 2022 - 14:15 WITA

Polisi Serahkan Tersangka dan BB Tipikor Alkes RS Fatimah Sulsel ke Jaksa

9 Agustus 2022 - 11:33 WITA

Perempuan Korban Kekerasan di Kabupaten Wajo Sambangi Polres dan UPTD PPA

2 Agustus 2022 - 17:32 WITA

Mantan Bupati Tanah Bumbu Dua Periode Resmi Pakai Rompi Orange

29 Juli 2022 - 16:19 WITA

Trending di Hukum & Kriminal
error: Hai! Pengunjung Kedai-berita.com