Dugaan Korupsi Alkes RS Fatimah Sulsel, PUKAT: Semua Pelaksana Bisa Tersangka

  • Bagikan
Direktur Pusat Kajian Advokasi Anti Korupsi Sulawesi Selatan (PUKAT Sulsel) Farid Mamma, SH

Lembaga Pusat Kajian Advokasi Anti Korupsi Sulawesi Selatan (PUKAT Sulsel) mendukung upaya Polda Sulsel mengusut tuntas dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) di Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Ibu dan Anak Fatimah Provinsi Sulsel tahun anggaran 2016.

“Tentu kita akan mendukung penuh. Seret semua yang terlibat,” ucap Direktur Pusat Kajian Advokasi Anti Korupsi Sulawesi Selatan (PUKAT Sulsel) Farid Mamma via telepon, Sabtu (13/11/2021).

Menurutnya, jika betul dari hasil penyidikan atas kegiatan tersebut ditemukan adanya indikasi mark up pada pembelanjaan barang hingga pada barang yang diadakan juga diduga black market, maka kata Farid, tak hanya rekanan tapi semua yang terlibat dalam pelaksanaan tentunya berpotensi menjadi tersangka.

“Penyidik tinggal mendalami adanya unsur perbuatan melawan hukum utamanya keterkaitannya dengan pelaksanaan kewenangan. Misalnya pada peran KPA atau PA, PPK dan PPTK sejauh mana mereka menjalankan kewenangannya. Apakah ada dugaan kelalaian atau malah ada kesengajaan yang dilakukan sehingga harga barang diduga mark up bahkan disinyalir barang yang diadakan itu ternyata black market. Saya kira fokus penyidik harus ke sini,” ungkap Farid.

Baca Juga :  Kasus Perusakan Ruko Mandek, LKBHMI Desak Kompolnas dan Komjak Turun

Dalam ketentuan perundang-undangan terkait pengadaan barang dan jasa itu, kata Farid, cukup jelas diatur mengenai kewenangan masing-masing, baik itu Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) hingga tim pemeriksa barang.

“Pertanyaannya kemudian, misalnya PA atau KPA kenapa bisa leluasa menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPM) kepada rekanan sementara barang yang diadakan tidak sesuai isi kontrak misalnya bahkan diduga black market. Kan ada kewenangan meneliti atau memeriksa dulu fakta lapangan sebelum pembayaran. Demikian juga PPK, PPTK dan pemeriksa barang, kok bisa meloloskan barang yang diduga tidak sesuai kontrak. Selain harganya diduga mark up, juga diduga barangnya black market,” terang Farid.

Baca Juga :  Mapolair Terancam Diambil Jentang, Polda: Kita Tetap Bertahan Itu Bangunan Negara

Ia menduga dalam kegiatan pengadaan alkes di RSKD Ibu dan Anak di RS Fatimah Provinsi Sulsel tersebut, tak hanya terang indikasi kelalaian, tapi kata Farid, ada dugaan kesepakatan jahat yang terbangun sejak awal kegiatan. Baik dalam proses perencanaan, lelang hingga pada pelaksanaan pekerjaan.

“Tapi kita tunggu saja hasil penyidikan lebih dalam oleh Polda Sulsel. Tentunya kami sangat mendukung kasus ini diungkap secara utuh dan menyeret semua yang terlibat di dalamnya,” ujar Farid.

Sebelumnya, Kepala Subdit III Tipikor Polda Sulsel Kompol Fadli mengungkapkan jika pihaknya telah meningkatkan status penanganan dugaan korupsi pengadaan alkes di RSKD Ibu dan Anak Fatimah Provinsi Sulsel ke tahap penyidikan.

“Sudah ada sekitar 30 orang saksi kami periksa dalam penyidikan kasus ini,” kata Fadli Kamis 11 November 2021.

Selain mendalami keterangan sejumlah saksi yang terkait, lanjut Fadli, pihaknya juga intens berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) guna menghitung kerugian negara yang ditimbulkan dalam pelaksanaan kegiatan yang menguras APBD Sulsel tahun anggaran 2016 sebesar Rp20 miliar tersebut.

Baca Juga :  Menanti Sepak Terjang Polda Dalam Kasus Dugaan Korupsi Kandang Ayam Palopo

“Kami sementara menunggu perhitungan kerugian negaranya dari BPK. Itu nantinya menjadi dasar kami untuk menetapkan tersangkanya,” jelas Fadli.

Meski demikian, ia tak menampik jika pihaknya telah mengantongi identitas calon tersangka dari kegiatan yang ditaksir merugikan negara lumayan besar tersebut.

“Alurnya kasusnya kan kita sudah tahu dari proses penyidikan selama ini. Kita sudah kantongi siapa nantinya yang bertanggungjawab. Pasti kita akan umumkan setelah audit BPK kita miliki,” tutur Fadli.

Dari hasil penyidikan, kata dia, ditemukan adanya dugaan mark up dan alat kesehatan (alkes) yang diadakan diduga black market.

“Itu dugaan modus operandi yang kami temukan dari hasil penyidikan dan kami akan dalami terus,” Fadli menandaskan. (Eka)

  • Bagikan