Menu

Mode Gelap
KPK Geledah Kantor Dinas PUTR Sulsel? PPCD Siap Gelar Pendaftaran Bakal Calon Direktur PNUP Oknum Polri Jadi Algojo Habisi Nyawa Najamuddin Sewang Polsek Bontonompo Kesampingkan Perma 2 Tahun 2012? Kanitres Bungkam Babak Baru Kasus Dugaan Korupsi Proyek Infrastruktur Wisata Toraja Rp40 M

Hukum & Kriminal · 5 Jun 2021 22:22 WITA

Tanggapan Akademisi Mengenai Fakta Sidang Suap Proyek Agung Sucipto


 Tanggapan Akademisi Mengenai Fakta Sidang Suap Proyek Agung Sucipto Perbesar

Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus (UKI Paulus) Makassar, Jermias Rarsina mengaku mengapresiasi upaya Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam membuat perkara dugaan suap proyek lingkup Pemprov Sulsel tahun anggaran 2020/2021 menjadi terang benderang.

Tak hanya fokus pada pembuktian perbuatan yang disangkakan kepada terdakwa yang saat ini disidangkan yaitu Agung Sucipto, melainkan JPU KPK mampu membuat saksi-saksi ‘bernyanyi’ mengungkap adanya peran pihak lain yang masih dalam rangkaian perkara dugaan suap proyek di lingkup Pemprov Sulsel yang dimaksud.

“Ini yang kita harapkan bagaimana perkara ini menjadi terang benderang dan jika melihat fakta persidangan kemarin, saya kira cukup membuat terang perkara yang ada,” kata Jermias, Sabtu (5/6/2021).

Ia mengatakan perbuatan pelaku tindak pidana itu tidak berdiri sendiri cara pembuktiannya, jika lebih dari seorang yang saling terkait satu sama lain. Sehingga muncullah ajaran teori delneming (penyertaan) dan pembantuan yang kualifikasinya sudah ditentukan.

Dengan demikian, lanjut Jermias, walaupun terdakwa Agung Sucipto yang baru disidangkan, wajib hukumnya dalam pertanggung jawaban pidana peserta pelaku (pembuat) lainnya, termasuk NA (Nurdin Abdullah) dapat diungkapkan dipersidangan.

“Jadi salah besar jika ada penggiat sosial dan hukum yang menilai tidak fair dalam sidang, karena Agung Sucipto yang terdakwa tetapi NA yang dilibatkan,” ucap Jermias.

Menurutnya, sudah tentu hal itu akan terjadi dalam sistem pembuktian hukum pidana, oleh karena perbuatan bersama-sama melakukan kejahatan secara ajaran delneming ataupun pembantuan membenarkan itu.

Di sinilah, kata Jermias, dapat dilihat keterbatasan kemampuan hukum penggiat tersebut dalam hal memahami tanggung jawab pidana.

“Mana mungkin kasus NA konsen sebagai terdakwa saja untuk dirinya sendiri, tanpa melibatkan Agung Sucipto dan Edy Rahmat, atau sebaliknya,” jelas Jermias.

“Mereka tidak bisa berdiri sendiri satu sama lainnya dalam tanggung jawab pidana dalam sistem pembuktian, sekalipun perkaranya displit,” lanjut Jermias.

Ia mengatakan sudah tepat dan benar serta wajib hukumnya dalam pemeriksaan perkara pidana Agung Sucipto tetap pembuktiannya akan melibatkan pelaku lain (NA dan ER), meski mereka belum menjadi terdakwa di persidangan pengadilan.

Dua Eks Ajudan Nurdin Abdullah Bernyanyi

Dua mantan ajudan Gubernur Sulsel non aktif Nurdin Abdullah, Muhammad Salman Nasir dan Syamsul Bahri akhirnya bernyanyi dalam persidangan tindak pidana korupsi dugaan suap proyek lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) yang digelar di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar, Kamis (3/6/2021).

Sidang perkara tipikor dugaan suap proyek lingkup Pemprov Sulsel tahun anggaran 2020-2021 tersebut mendudukkan Agung Sucipto, kontraktor asal Kabupaten Bulukumba sebagai terdakwa.

Di dalam persidangan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Ibrahim Palino, dua orang mantan ajudan Nurdin Abdullah yang dihadirkan sebagai saksi tersebut membeberkan sejumlah fakta tentang adanya penyetoran uang oleh beberapa kontraktor kepada Nurdin Abdullah sepanjang tahun 2020-2021.

Baca Juga :  KPK Didesak Supervisi Kasus Korupsi Yang Jerat Saleh Rahim

Uang tersebut diduga sebagai pelicin untuk mendapatkan pekerjaan proyek di lingkup Pemprov Sulsel.

Muhammad Salman Natsir mengatakan dirinya saat itu dihubungi oleh Nurdin Abdullah untuk segera ditemui di rumah pribadi Nurdin Abdullah yang berlokasi di Perumahan Dosen Unhas di Kecamatan Tamalanrea, Makassar. Saat itu hari Minggu sekitar pukul 07.00 wita.

Setibanya di rumah pribadi Nurdin Abdullah, Salman yang berstatus anggota Polri itu langsung menemui Nurdin Abdullah sekaligus menerima perintah dari Nurdin Abdullah untuk menghubungi mantan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas) Pemprov Sulsel, Sari Pudjiastuti mengambil titipan.

Salman lalu menghubungi Sari yang mana saat itu posisi Sari berada di Hotel The Rinra Makassar.

“Bu Sari katakan ada di Hotel Rinra, jadi saya lalu ke sana menemuinya,” ucap Salman di dalam persidangan.

Setelah bertemu di hotel yang berlokasi di Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar itu, Mereka kemudian menumpangi mobil yang dikendarai Salman bergeser ke kawasan Apartemen Vida View Makassar yang berlokasi di Kecamatan Panakukang, Makassar.

“Setiba kami di Vida View, tak lama datang mobil berwarna hitam dan langsung memindahkan koper berwarna kuning yang dibawanya ke mobil saya dan setelah itu dia pergi,” terang Salman.

Selanjutnya, Salman mengantar kembali Sari menuju ke Hotel The Rinra Makassar. Setelah Sari turun dari mobil dan masuk kembali ke hotel, Salman kemudian meninggalkan hotel dan menuju ke Bank Mandiri Cabang Panakkukang, Makassar.

Di sana, ia menemui Kepala Cabang Bank Mandiri Panakkukang, Ardi sekalian menyerahkan koper kuning yang berisi uang sesuai arahan Nurdin Abdullah.

“Sudah ada Pak Ardi menunggu karena sebelumnya sudah berkomunikasi dengan Bapak. Koper saya serahkan ke Pak Ardi dan langsung diserahkan ke teller (kasir),” jelas Salman.

Nilai uang dalam koper kuning tersebut, kata dia, kurang Rp1.600.000 jumlahnya Rp1 miliar. Ia ketahui setelah uang tersebut telah dihitung oleh Teller Bank Mandiri Cabang Panakkukang, Makassar.

“Jadi saya laporkan kembali ke Bu Sari jika uang yang ada dalam koper tidak cukup Rp1 M tapi kurang Rp1,6 juta dan Bu Sari minta ke saya untuk tutupi dulu kurangnya,” tutur Salman.

Salman lalu menarik uang pribadinya dari mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) untuk menggenapkan jumlah uang yang ada dalam koper tersebut menjadi Rp1 miliar sesuai permintaan Sari.

“Uang saya sudah digantikan oleh Bu Sari dan saya juga diberi tambahan Rp10 juta. Saya sempat bilang uang yang diberikan sudah sangat lebih,” kata Salman

Usai menyerahkan koper berisi uang Rp1 miliar tersebut ke Bank Mandiri Cabang Panakkukang, Makassar, Salman lalu menyampaikan perintah Nurdin Abdullah kepada Ardi, Kepala Cabang Bank Mandiri Panakkukang itu.

Baca Juga :  Kejati Klaim Masih Menelusuri Kasus Dugaan Suap Proyek Rp 49 Miliar di Bulukumba

Dalam perintahnya, Nurdin Abdullah meminta uang baru sebesar Rp800 juta. Namun, karena Bank Mandiri Cabang Panakkukang tidak memiliki uang baru sebesar itu, sehingga Salman hanya diberi uang senilai Rp400 juta.

“Saya lalu melaporkan ke bapak dan uang baru yang dibungkus kantong plastik hitam dari Bank Mandiri itu saya bawa ke ruangan kerja bapak di Rujab Gubernur. Setelah itu saya bergeser ke rumah pribadi bapak,” ujar Salman.

Salman lalu menemui Nurdin Abdullah di rumah pribadinya di Perumahan Dosen Unhas Tamalanrea, Makassar dan kemudian bersama-sama kembali ke Rujab Gubernur Sulsel.

“Setiba di rujab, bapak suruh saya untuk kembali ke Bank Mandiri Cabang Panakkukang mengambil uang baru lagi senilai Rp400 juta. Itu uang baru yang kedua. Dan uangnya saya langsung bawa lagi ke ruangan kerja bapak di rujab,” terang Salman.

Berbeda dengan Salman, mantan ajudan Nurdin Abdullah lainnya, Syamsul Bahri yang turut dihadirkan memberikan kesaksian di persidangan Agung Sucipto tampak lebih spesifik menyebutkan adanya transaksi penyetoran uang oleh sejumlah kontraktor ternama di Sulsel kepada Nurdin Abdullah untuk mendapatkan pekerjaan proyek di lingkup Pemprov Sulsel tahun anggaran 2020-2021.

“Yang saya tahu ada beberapa kontraktor. Ada Robert, Haeruddin, Fery Tandiadi dan H. Momo (Nurwadi bin Pakki),” kata Syamsul.

Syamsul menemui para kontraktor tersebut untuk menjemput titipan uang sesuai perintah Nurdin Abdullah.

“Mereka sebelumnya telah berkomunikasi dengan Nurdin Abdullah. Saya lalu diperintahkan setelahnya itu menemui mereka masing-masing,” ucap Syamsul.

Kalau Robert, Syamsul mengaku menemuinya di samping Rujab Gubernur Sulsel sesuai intruksi Nurdin Abdullah.

“Robert lalu serahkan uang yang dikemas dalam kardus. Nilainya saya tidak tahu,” kata Syamsul.

Uang dari Robert tersebut, Syamsul lalu bawa ke rujab dan menaruhnya di bawah ranjang tidur Nurdin Abdullah.

“Uang dari Robert saya laporkan ke bapak dan saya disuruh taruh ke bawah ranjang bapak di rujab,” jelas Syamsul.

Kronologi atau proses penjemputan uang setoran dari kontraktor hingga diserahkan ke Nurdin Abdullah hampir sama semuanya. Hanya saja kata Syamsul, tempat penjemputannya yang berbeda.

“Kalau Haeruddin itu saya temui di rumahnya di Villa Mutiara seingat saya Januari 2021. Uang dari Haeruddin dikemas dalam kardus. Nilainya taksirannya itu Rp1 miliar,” terang Syamsul.

Demikian juga dari Fery Tandiadi, prosesnya sama. Syamsul menemui Fery di rumahnya dan Fery mengatakan jika dirinya sudah bertemu dengan Nurdin Abdullah sebelumnya dan disuruh menyerahkan titipan.

“Bapak suruh temui Fery Tandiadi untuk ambil titipan. Titipan yang dikemas dalam kardus itu kata bapak nilainya Rp2,2 miliar. Uang saya lalu bawa ke Rujab,” lanjut Syamsul.

Kemudian titipan dari H. Momo, kata Syamsul, dikemas dalam amplop. Syamsul menemui H. Momo di rumahnya.

Baca Juga :  LPSK Siap Kawal Nyanyian Kasmin Mengungkap Dugaan Keterlibatan Sekprov di Kasus Dugaan Mark Up Bansos Covid-19

“Saya kurang tahu berapa jumlahnya dalam amplop. Amplopnya ukurannya sedang. Uang dari H. Momo saya serahkan ke bapak,” jelas Syamsul.

Selain mengungkapkan proses pertemuan hingga pengambilan titipan uang dari sejumlah kontraktor untuk Nurdin Abdullah, Syamsul juga menjelaskan tentang pengelolaan anggaran operasional Gubernur Sulsel non aktif tersebut. Di mana dalam per bulan, Nurdin Abdullah menghabiskan anggaran untuk membiayai operasionalnya sebesar Rp200 juta.

“Saya yang kelola anggaran operasional Pak Gubernur. Saya biasa diberi dalam bentuk gelondongan tergantung kegiatannya. Semuanya saya laporkan,” kata Syamsul.

Saat ditanya oleh Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) mengenai laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran operasional Gubernur Sulsel non aktif Nurdin Abdullah yang dikelolanya, Syamsul mengaku hanya mencatat biasa seluruh kegiatan serta penggunaan anggarannya.

“Tapi semuanya saya tetap laporkan ke Pak Gubernur,” Syamsul menandaskan.

Agenda pemeriksaan saksi dalam perkara tipikor dugaan suap proyek di lingkup Pemprov Sulsel tahun anggaran 2020-2021 yang mendudukkan Agung Sucipto sebagai terdakwa berlangsung di Pengadilan Negeri Tipikor Makassar, Kamis 3 Juni 2021.

Selain dua orang anggota Polri yang merupakan mantan ajudan Gubernur Sulsel non aktif Nurdin Abdullah yakni Muhammad Salman Natsir dan Syamsul Bahri, JPU KPK turut menghadirkan Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Provinsi Sulsel Prof Rudi Djamaluddin, dan mantan Kepala Bidang Bina Marga Provinsi Sulsel Eddy Jaya Putra sebagai saksi.

Diketahui dalam dakwaan JPU KPK yang telah dibacakan pada sidang awal, di mana perbuatan terdakwa, Agung Sucipto yang diketahui sebagai pemilik PT. Agung Perdana Bulukumba dan PT. Cahaya Sepang Bulukumba itu didakwa dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Selain itu ia juga turut didakwa dengan dakwaan kedua yakni Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Agung Sucipto awalnya ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 27 Februari lalu. Ia ditangkap bersama Gubernur Sulsel non aktif Nurdin Abdullah dan sekretaris PUPR Sulsel Edy Rahmat. (Eka)

Artikel ini telah dibaca 6 kali

Baca Lainnya

Kasus Penembakan Brigadir J, Begini Peran Irjen Pol Ferdy Sambo

10 Agustus 2022 - 23:53 WITA

1,87 Gram Diduga Sabu Diamankan Polda Sulsel

9 Agustus 2022 - 14:19 WITA

ACC Desak APH Usut Bau Korupsi Pembebasan Lahan Bendungan Paselloreng

9 Agustus 2022 - 14:15 WITA

Polisi Serahkan Tersangka dan BB Tipikor Alkes RS Fatimah Sulsel ke Jaksa

9 Agustus 2022 - 11:33 WITA

Perempuan Korban Kekerasan di Kabupaten Wajo Sambangi Polres dan UPTD PPA

2 Agustus 2022 - 17:32 WITA

Mantan Bupati Tanah Bumbu Dua Periode Resmi Pakai Rompi Orange

29 Juli 2022 - 16:19 WITA

Trending di Hukum & Kriminal
error: Hai! Pengunjung Kedai-berita.com