Seorang mantan mantri bank milik negara di Bulukumba, Sulawesi Selatan, ditahan Kejaksaan Tinggi Sulsel setelah diduga menjalankan skema kredit fiktif yang menimbulkan kerugian negara Rp3,86 miliar. Tersangka berinisial HA, yang bertugas sebagai petugas lapangan bank, dituding menggunakan nama nasabah untuk mengajukan pinjaman, lalu mencairkan dana kredit tersebut demi kepentingan pribadi dan pihak lain. Lebih jauh, […]
Penanganan kasus dugaan korupsi dalam aktivitas penambangan batu gamping di Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan, dinilai berjalan lambat. Meski Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) telah memeriksa puluhan pihak dari unsur pemerintah daerah maupun provinsi, hingga kini belum ada kejelasan apakah perkara tersebut sudah naik ke tahap penyidikan pidana khusus atau masih sebatas […]
Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) tengah melakukan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi dana pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Kabupaten Bone. Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel, Soetarmi, membenarkan hal tersebut saat dikonfirmasi pada Selasa (26/8/2025). “Sudah puluhan orang keterangannya kami ambil,” ujar Soetarmi melalui sambungan telepon. Meski demikian, Soetarmi enggan merinci […]
Penyidikan kasus dugaan korupsi anggaran outsourcing di Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan kini memasuki tahap penting. Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Maros tengah menyusun dokumen untuk ekspose di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel sebelum melangkah ke penetapan tersangka. “Setelah ekspose, kami menunggu surat tugas dari BPKP untuk perhitungan kerugian negara (PKN). […]
Ketua Badan Pegiat Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi, Kadir Wokanubun, menyoroti minimnya transparansi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan dalam menangani dugaan kasus korupsi. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui sejauh mana proses hukum berjalan, mengingat banyak perkara yang sudah lama bergulir namun tidak pernah ada penjelasan resmi dari pihak kejaksaan. “Betul sekali, selama ini kita menanyakan terkait […]
Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menuntut hukuman bervariasi, dari 2 tahun 6 bulan hingga 4 tahun penjara, terhadap tujuh terdakwa kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Jalan Sabbang–Tallang, Kabupaten Luwu Utara. Agenda pembacaan tuntutan itu digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar, Jumat, 15 Agustus 2025, oleh tiga jaksa yang bergantian membacakan amar tuntutan. […]
Tim penyidik Kejaksaan Negeri Sinjai menyasar dua kantor balai di Kota Makassar dalam pengusutan dugaan korupsi proyek Sistem Penyediaan Air Minum Ibu Kota Kecamatan (SPAM IKK) di Sinjai Tengah, Sulawesi Selatan. Nilai proyek itu mencapai Rp10,5 miliar. Penggeledahan berlangsung serentak pada Senin, 11 Agustus 2025. Kantor Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sulawesi Selatan di Jalan […]
Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar memangkas hukuman yang diminta jaksa terhadap mantan Ketua KONI Makassar, Ahmad Susanto, dalam perkara korupsi dana hibah tahun anggaran 2022–2023. Dari tuntutan 6 tahun penjara, Susanto hanya dijatuhi 4 tahun. Perbedaan tajam juga terlihat pada penetapan uang pengganti. Jaksa Penuntut Umum sebelumnya meminta Susanto mengembalikan Rp4 miliar, namun […]
Hukuman pidana untuk eks Kepala Sekretariat KONI Kota Makassar, Ratno Nur Suryadi, justru lebih berat dari tuntutan jaksa, sementara uang pengganti yang wajib ia bayar dipangkas hampir setengahnya. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar memvonis Ratno 1 tahun 6 bulan penjara, atau tiga bulan lebih lama dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Ketua Majelis […]
Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi mendesak Kejaksaan Agung mengevaluasi penanganan kasus dugaan korupsi pemberian izin tambang batu gamping di Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara. Ketua Badan Pekerja ACC Sulawesi, Kadir Wokanubun, menilai penyelidikan yang tengah dilakukan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan perlu mendapat atensi serius agar tidak berlarut-larut. “Kami mendorong Kejagung melakukan supervisi dan evaluasi agar […]
Advetorial