Kejati Sulsel Selidiki Dugaan Korupsi Proyek Smart Library

MAKASSAR — Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) diam-diam tengah menyelidiki dugaan korupsi dalam proyek perpustakaan digital atau smart library di Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan untuk Tahun Anggaran 2022–2023. Penyelidikan awal dilakukan secara tertutup karena masih berada pada tahap pengumpulan data.

“Masih penyelidikan,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Soetarmi, saat dikonfirmasi melalui telepon, Senin, 17 November 2025.

Ia tidak merinci jumlah saksi yang telah diperiksa maupun dokumen yang telah diamankan keterkaitan dengan kegiatan proyek smart library yang dimaksud.

“Masih tertutup karena ini masih tahap penyelidikan,” ujarnya.

Proyek smart library tersebut merupakan salah satu program digitalisasi pendidikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) dan kabarnya didanai melalui APBD. Hingga kini, belum ada penetapan tersangka maupun pengumuman hasil awal perhitungan potensi kerugian negara.

Menanggapi langkah Kejati Sulsel, Kadir Wokanubun, Ketua Badan Pekerja Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi, mengatakan penyelidikan proyek ini penting untuk memastikan integritas pengelolaan anggaran pendidikan. ACC Sulawesi dikenal sebagai organisasi masyarakat sipil yang aktif mengawal kasus korupsi di Sulawesi Selatan.

“Anggaran pendidikan menyangkut langsung kepentingan publik, sehingga penyelidikan ini harus dilakukan secara menyeluruh dan berbasis bukti yang kuat,” kata Kadir saat dimintai tanggapannya, Selasa (18/11/2025).

Ia menambahkan bahwa meskipun penyelidikan memiliki sifat tertutup, Kejati tetap perlu menjaga keterbukaan informasi dasar agar publik mengetahui perkembangan umum perkara.

“Transparansi yang proporsional penting untuk mencegah spekulasi dan memastikan kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Publik perlu diyakinkan bahwa proses berjalan objektif dan tanpa intervensi,” ujarnya.

Kadir mendorong penyidik memanfaatkan audit forensik dan menelusuri seluruh rantai pengadaan, termasuk perencanaan, tender, hingga realisasi proyek. Menurutnya, proyek berbasis teknologi membutuhkan pemeriksaan multidisipliner agar potensi penyimpangan dapat diidentifikasi secara tepat.

Ia menyatakan ACC Sulawesi akan mengikuti perkembangan penanganan perkara tersebut dan berharap Kejati Sulsel segera memberikan kepastian hukum.

“Kami mendorong agar proses ini berlangsung maksimal, sehingga segera terlihat apakah penyelidikan dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan. Kepastian hukum yang tegas dan transparan adalah hak publik,” kata Kadir.

Kejati Sulsel belum mengumumkan jadwal penyampaian hasil awal penyelidikan ataupun kemungkinan pemeriksaan lanjutan terhadap pejabat terkait. (Thamrin/Eka)