Menu

Mode Gelap
PPCD Siap Gelar Pendaftaran Bakal Calon Direktur PNUP Oknum Polri Jadi Algojo Habisi Nyawa Najamuddin Sewang Polsek Bontonompo Kesampingkan Perma 2 Tahun 2012? Kanitres Bungkam Babak Baru Kasus Dugaan Korupsi Proyek Infrastruktur Wisata Toraja Rp40 M Camat Ujung Pandang Gelar Pertemuan Bersama Ketua RT dan RW

Hukum & Kriminal · 17 Mei 2022 18:59 WITA

Korupsi Bansos Covid dan BPNT, Djusman: Baiknya Tahan Tersangka


 Korupsi Bansos Covid dan BPNT, Djusman: Baiknya Tahan Tersangka Perbesar

Hingga saat ini Penyidik Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dir Reskrimsus) Polda Sulsel belum juga menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang cukup menyita perhatian masyarakat Kota Makassar khususnya.

Kedua kasus dugaan korupsi tersebut yakni dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial penanganan Covid-19 di Makassar tahun anggaran 2020 dan korupsi penyaluran Bantuan Pangan Non-tunai (BPNT) Kemensos di 4 kabupaten di Provinsi Sulsel.

Kepala Subdit III Tipikor Dit Reskrimsus Polda Sulsel, Kompol Fadli mengatakan, penetapan tersangka untuk kedua kasus dugaan korupsi tersebut, hingga saat ini belum dilakukan lantaran pihaknya belum menerima hasil audit kerugian negara yang telah dimohonkan sebelumnya ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Iya belum,” ucap Fadli dikonfirmasi via pesan singkat Whatsapp, Selasa (17/5/2022).

Mengenai target kapan dilakukannya penetapan tersangka dalam dua kasus dugaan korupsi yang cukup menyita perhatian masyarakat tersebut, kata Fadli, hal itu bergantung dari turunnya hasil audit.

“Tergantung hasil audit,” tutur Fadli.

Djusman AR: Sebaiknya Langsung Lakukan Penahanan

Kordinator Badan Pekerja Komite Masyarakat Anti Korupsi (KMAK), Djusman AR

 

Koordinator Badan Pekerja Komite Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulselbar, Djusman AR mengaku yakin jika Polda Sulsel bakal segera menuntaskan penanganan kedua kasus dugaan korupsi yang dimaksud. Salah satunya segera menetapkan tersangka.

“Saya yakin kasus tersebut akan tuntas. Kenapa belum terlihat progres penetapan tersangkanya, ya kita maklumi karena penyidik masih menunggu audit kerugian negaranya turun,” ucap Djusman, Selasa (17/5/2022).

Ia bahkan akan selalu memberikan semangat kepada penegak hukum untuk memberantas korupsi, salah satunya dengan memberikan saran hingga kritikan.

“Tentunya kita akan terus support penyidik dalam menuntaskan kasus tersebut dan kepada penyidik saya meminta siapapun yang ditetapkan nanti tersangka sebaiknya langsung ditahan guna permudah percepatan kasus tersebut,” ujar Djusman

Ia melihat penyidik Polda Sulsel dalam penanganan dua kasus dugaan korupsi yang dimaksud sudah cermat baik sejak proses penyelidikan, pengembangan hingga pada proses menganalisa duduk perkara. Diantaranya mendalami peran dan keterlibatan semua pihak termasuk peran dari kepala daerah pada saat itu.

Baca Juga :  Apa Kabar Kasus Tipikor Pembangunan RKB SD se-Makassar

Ia juga berharap penyidik Polda Sulsel turut memeriksa sistem akuntansi manajemen belanja kegiatan pengadaan bansos Covid Makassar maupun BPNT tersebut.

“Termasuk juga memeriksa mantan Pj Wali Kota Makassar saat itu. Mengingat kebijakan penganggaran tak lepas dari peran dan arahan leadership. Hal itu memungkinkan mengingat kebijakan nasional yang diterapkan di daerah cenderung darurat amburadul pengimplementasiannya,” jelas Djusman.

Lebih lanjut dia juga mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk ikut berperan serta dalam pemberantasan korupsi yang terjadi di Provinsi Sulsel secara luas.

“Ayo kita sama-sama melawan korupsi. Mari kawal bersama semua penanganan kasus korupsi baik di tingkat Kepolisian, Kejaksaan maupun KPK,” Djusman menandaskan.

BPK Didesak Tuntaskan Audit

Ketua Badan Pekerja Anti Corruption Committee Sulawesi, Kadir Wokanubun

 

Sebelumnya, ACC Sulawesi juga mendesak agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera menuntaskan audit kerugian negara keterkaitannya dengan penyidikan kasus dugaan mark-up bansos Covid-19 kota Makassar tahun 2020 itu.

“Kita harap BPK segera kelarkan audit dan tidak terkesan mengulur-ulur waktu. Penetapan tersangka kan dikabarkan terganjal oleh audit BPK yang katanya belum keluar,” jelas Kadir.

Ia yakin BPK tidak memiliki kendala dalam merampungkan audit perhitungan kerugian negara yang ditimbulkan dalam kasus dugaan mark-up paket bansos Covid-19 kota Makassar tersebut.

Sebab, lanjut Kadir, sejak awal pelaksanaan kegiatan oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kota Makassar juga telah melalui proses audit BPK.

“Jadi saya kira tak ada kendala dalam perampungan audit investigasi menghitung kerugian negara yang ditimbulkan atas kegiatan tersebut. Kami sangat yakin audit bisa tuntas segera jika memang BPK komitmen dan memberikan atensi besar akan hal ini,” ujar Kadir.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel Kombes Pol Widoni Fedri mengatakan, pihaknya tak ada unsur kesengajaan untuk menunda-nunda penetapan tersangka dalam kasus dugaan mark-up paket bansos Covid-19 kota Makassar tahun 2020 tersebut.

Baca Juga :  Vonis 2 Tahun Untuk Prof Mulyadi, Bagaimana Kelanjutan Kasus Korupsi Laboratorium UNM ?

“Kendalanya kan karena sampai saat ini audit belum turun dari BPK. Itu yang kita tunggu. Kalau sudah turun kita tancap gas penetapan tersangka. Kita ingin malah kasus yang ada semua tuntas di tahun ini,” kata Widoni belum lama ini.

Ia meminta masyarakat Sulsel khususnya rekan-rekan media untuk tetap mengawal perjalanan penyidikan kasus ini hingga tuntas dan berakhir ke meja persidangan ke depannya.

“Kami akan transparan setiap perkembangan semua kasus yang kami tangani termasuk kasus ini. Silahkan teman-teman media mengawal kasus ini sampai tuntas,” ujar Widoni.

Modus Kasus BPNT Sulsel

Direktur Reskrimsus Polda Sulsel, Kombes Pol Widoni F

 

Penyidik Subdit Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Sulsel sebelumnya menaksir ada sekitar Rp100 miliar dugaan kerugian negara yang ditimbulkan dalam kegiatan penyaluran Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2020 di 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).

“Itu baru perkiraan penyidik. Nanti hasil dari BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan) yang jelasnya,” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dir Reskrimsus) Polda Sulsel, Kombes Pol Widoni Fedri saat ditemui di Markas Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel), Senin 30 Agustus 2021 lalu.

Ia mengungkapkan, dari hasil penyidikan terhadap kegiatan penyaluran BPNT Kemensos di 4 kabupaten di Sulsel yang saat ini sedang menanti audit dari BPK, ditemukan dugaan pelanggaran atau menyalahi pedoman umum pengadaan sembako bantuan sosial yang ada. Dan itu, kata Widoni, juga terjadi di 20 kabupaten/kota lainnya yang ada di Sulsel yang nantinya masuk dalam pengembangan penyidikan berikutnya.

“Hampir semua sama modusnya. Rata-rata mereka merubah isi dari pedoman pengadaan sembako bansos yang dimaksud. Misalnya, seharusnya yang tak ada ikan kaleng tapi mereka adakan,” terang Widoni sebelumnya.

Baca Juga :  Polda Sulsel Kantongi Identitas Tersangka Dugaan Korupsi Peraga Imtaq di Gowa 

Dari hasil penyidikan khusus di 4 kabupaten saat ini, kata Widoni, masing-masing di Kabupaten Sinjai, Bulukumba, Bantaeng dan Kabupaten Takalar itu diperkirakan terjadi kerugian negara senilai Rp20 miliar lebih. Kerugian itu ditimbulkan dari perbuatan pemotongan nilai barang sembako yang diberikan kepada masyarakat terdampak pandemi Covid-19.

“Terhitung dari total 4 kabupaten yang jadi sampel penyidikan, menurut perkiraan penyidik tiap kabupaten itu kerugiannya ditaksir sekitar Rp3, 4 hingga Rp5 miliar lah,” tutur Widoni.

Identitas Calon Tersangka Sudah Dikantongi

Tim Penyidik Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Sulsel berencana segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Kementerian Sosial (Kemensos) yang terjadi di 4 kabupaten Sulsel masing-masing Kabupaten Sinjai, Bulukumba, Bantaeng, Takalar.

“Itu tinggal tunggu audit dari BPK. Kalau sudah turun langsung kita tindaklanjuti dengan menetapkan tersangka,” kata Kepala Subdit III Tipikor Dit Reskrimsus Polda Sulsel, Kompol Fadli ditemui di Mapolda Sulsel, Kamis 26 Agustus 2021.

Ia mengungkapkan, dalam penyidikan kasus dugaan korupsi penyaluran BPNT di 4 kabupaten Sulsel tersebut, telah ditemukan banyak indikasi perbuatan melawan hukum. Diantaranya, ada pemotongan nilai yang diterima oleh masyarakat.

“Dari selisih nilai yang dipotong itu lalu dikalikan dengan jumlah masyarakat miskin penerima, itu nilainya cukup besar,” terang Fadli sebelumnya.

Ia mengatakan, penyidikan terhadap kegiatan penyaluran BPNT di Sulsel tersebut, tidak berhenti hanya pada keempat kabupaten saja, akan tetapi penyidikan melebar pada kabupaten lainnya yang ada di Sulsel.

“Empat kabupaten itu hanya sampel dan akan melebar ke kabupaten lainnya di Sulsel. Ini menjadi atensi pusat dan kita fokusi,” jelas Fadli.

Ia berharap masyarakat dapat bersabar menunggu proses perampungan penanganan kasus dugaan korupsi penyaluran BPNT yang sedang menunggu hasil audit BPK tersebut.

“Nama-nama calon tersangka sudah ada dan jelas. Kita tunggu saja dulu audit BPK kita terima langsung kita tindaklanjuti menetapkan tersangka,” Fadli menandaskan. (Eka)

Artikel ini telah dibaca 373 kali

Baca Lainnya

Resmob Polda Sulsel Bekuk Dua Orang Terduga Pemalsu Surat Tanah

30 Juni 2022 - 07:07 WITA

Tantangan ACC Sulawesi ke Pejabat Baru Dirkrimsus Polda Sulsel

27 Juni 2022 - 15:15 WITA

Polisi Ringkus Pelaku Pemanah Pengantar Jenazah di Makassar

22 Juni 2022 - 18:38 WITA

ACC Soroti ‘Vonis Korting’ Hakim Perkara Korupsi RS Batua

17 Juni 2022 - 14:37 WITA

Vonis Korupsi RS Batua Pangkas Hukuman Badan dan Uang Pengganti

17 Juni 2022 - 10:36 WITA

PUKAT: Aneh Kasus Bansos Covid-19 Makassar Belum Ada Tersangka

15 Juni 2022 - 18:34 WITA

Trending di Hukum & Kriminal
error: Hai! Pengunjung Kedai-berita.com