Polda Sulsel Turunkan Tim Selidiki Proyek Mangkrak Infrastruktur Wisata Toraja

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Rekrimsus) Polda Sulsel menurunkan tim menyelidiki adanya aroma korupsi pada proyek pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata di Kabupaten Toraja Utara.

Pekerjaan proyek yang menggunakan pagu anggaran sebesar Rp50 miliar itu, dikabarkan tak berjalan alias mangkrak.

“Iya itu sudah ada tim lidik yang turun. Kami sudah masuk ke sana untuk melihat proyek tersebut,” kata Direktur Kriminal Khusus (Dir Krimsus) Polda Sulsel, Kombes Pol Widoni Fedri, Selasa 22 Februari 2022.

Ia memastikan dalam pelaksanaan proyek yang kabarnya dikerjakan oleh perusahaan asal kota Samarinda inisial PT. QMS itu diduga terdapat aroma kecurangan.

“Kalau kecurangan itu tentu ada. Pertanyaannya kan kenapa proyek ini tidak bisa selesai?. Kita lihat saja nanti hasil lidiknya,” jelas Widoni.

Ia mengaku akan fokus mendalami adanya aroma korupsi dalam pelaksanaan proyek yang bersumber dari APBN tahun 2021 tersebut, di mulai dengan memeriksa sejauh mana pelaksanaan proses awal tender hingga kemudian penetapan pemenang pekerjaan serta memeriksa kualitas pekerjaan, apakah sudah sesuai dengan juknis atau malah melanggar juknis yang ada.

“Kita akan atensi apalagi sudah ada dorongan dari sejumlah teman-teman aktivis dan berita-berita media. Kita juga tentu harapkan jika ada temuan-temuan lain keterkaitannya dengan penyalahgunaan keuangan negara dalam pelaksanaan proyek tersebut, segera dilaporkan ke kami,” cetus Widoni.

Diketahui pekerjaan proyek yang menggunakan anggaran puluhan miliar ini, awalnya ditemukan mangkrak atau terbengkalai oleh Wakil Bupati Toraja Utara, Frederik Victor Palimbong.

Ia bahkan mengaku kecewa berat saat meninjau proyek yang kabarnya dikerjakan oleh sebuah perusahaan asal Kota Samarinda, Kalimantan Timur itu. Kondisi pekerjaan proyek yang anggarannya bersumber dari APBN itu, Frederik laporkan langsung ke Plt Gubernur Sulsel.

“Izin Pak Plt Gubernur, saya berada di salah satu proyek yang sangat strategis untuk pariwisata, tapi sayang sekali dana dan perhatian pemerintah dijawab dengan proyek yang amburadul seperti ini,” ungkap Frederik.

Ia pun mengungkapkan dampak yang dialami pemerintah akibat dari amburadulnya pekerjaan mega proyek yang berlokasi di objek wisata Tirotiku tersebut.

“Yang sangat dirugikan, selain pemerintah, adalah Toraja Utara karena daerah ini adalah daerah wisata. Dua proyek ini, baik yang ada di Tirotiku maupun di Bori’ Kalimbuang seharusnya membuat daya tarik wisata bertambah di Toraja Utara, tapi yang kita dapati sekarang adalah proyek yang terbengkelai,” ungkap Frederik.

Lebih lanjut ia menduga dalam proses penentuan pemenang tender proyek pembangunan infrastruktur permukiman mendukung wisata Toraja tersebut, pasti bermasalah. Sehingga kontraktor yang tidak layak kemudian terpilih menjadi pemenang. (Eka)