ACC Minta Jaksa dan Polisi Komitmen Bawa Kasus Korupsi RS Batua ke Persidangan

  • Bagikan

Lembaga Anti Corruption Committee Sulawesi (ACC Sulawesi) meminta Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) dan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) punya komitmen besar untuk segera merampungkan penanganan perkara dugaan korupsi pembangunan Rumah Sakit Batua (RS. Batua) Makassar agar bisa segera dilimpahkan ke persidangan.

“Bagaimana perkara RS. Batua ini bisa segera disidangkan, itu tentunya tergantung dari komitmen aparat penegak hukum saja. Susah jika tidak ada komitmen,” ucap Ketua Badan Pekerja Anti Corruption Committee Sulawesi (ACC Sulawesi) Kadir Wokanubun dimintai tanggapannya via telepon, Minggu (31/10/2021).

Ia mengaku kecewa dengan penanganan perkara dugaan korupsi yang ditemukan merugikan negara puluhan miliar tersebut, karena selain lama ditangani dan tak kunjung segera disidangkan, juga kata Kadir, para tersangka diberikan toleransi tak ditahan dan malah masih banyak pihak-pihak yang terlibat tidak tersentuh alias tidak dimintai pertanggungjawaban hukum.

“Serta penyidik Polda Sulsel hanya hebat mengumbar janji untuk menyeret semua yang terlibat. Tapi kenyataannya tidak demikian. Mana janjinya ingin menambah tersangka dalam kasus ini. Kan hanya kicauan saja dan sampai detik ini buktinya tak ada kejelasan penambahan tersangka,” ungkap Kadir.

Ia mengatakan sudah menjadi kewajaran jika nantinya masyarakat Sulsel tidak lagi mempercayai komitmen Polda Sulsel dalam penanganan perkara korupsi.

“Kan cukup mengherankan saja para tersangka di kasus korupsi RS. Batua ini tidak ditahan sementara perbuatan para tersangka tidak main-main dalam merugikan negara. Jumlah kerugian yang mereka timbulkan itu sangat besar loh dan malah tak ada pengembalian. Malah menurut kami mereka merupakan penjahat kemanusiaan,” terang Kadir.

Respon Guru Besar Ilmu Hukum Unibos

Para tersangka dugaan korupsi pembangunan Rumah Sakit Batua, Makassar hingga saat ini masih bebas melenggang kangkung alias tidak ditahan.

Alasan penyidik, para tersangka yang jumlahnya 13 orang itu dinilai kooperatif, tidak melarikan diri atau mengaburkan barang bukti.

Menanggapi hal tersebut, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Bosowa Makassar Prof. Marwan Mas mengatakan dirinya selalu memberi masukan kepada aparat penegak hukum dalam memproses perkara korupsi.

Salah satunya yang merupakan sharing referensi dan pengalaman dalam memproses hukum pelaku korupsi adalah sebaiknya penyidik menahan para tersangka usai menetapkan status tersangka.

“Jangan selalu menggunakan penilaian subjektif sehingga tersangka tidak ditahan dengan alasan kooperatif, tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti, atau tidak mengulangi perbuatan,” kata Marwan dalam keterangan rilisnya, Jumat 27 Agustus 2021.

Akan tetapi, kata dia, penyidik sebaiknya menahan saat seseorang ditetapkan tersangka korupsi dengan memakai penafsiran hukum alinea kedua penjelasan umum Undang-Undang (UU) Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) bahwa korupsi yang meluas dan sistematis merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga bukan lagi kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (extra ordinary crime).

Dengan demikian, lanjut Marwan, dalam pemberantasannya pun dituntut dengan cara-cara yang luar biasa (extra judicial actions) dengan melakukan penahanan apabila sudah ditetapkan status tersangka.

“Sebab apabila tersangka ditahan maka penyidik akan lebih serius dan secepatnya menuntaskan Berita Acara Penyidikan (BAP) sehingga BAP segera dikirim kepada Penuntut Umum,” terang Marwan.

Baca Juga :  Kasus Lampu Jalan Di Lutim 'Hilang' Pasca Pergantian Kajari

Apabila menahan tersangka, lanjut dia, maka berdasarkan KUHAP penyidik dibatasi oleh jangka waktu penahanan, yaitu paling lama 120 hari terhadap kasus yang diancam pidana penjara 5 tahun ke atas. Dengan demikian, kata Marwan, BAP dapat segera P21 atau dianggap lengkap untuk segera diadili dan diputus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Ia menjelaskan, setidaknya dapat diterapkan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 3 UU Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Korupsi) sebagai perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang karena jabatannya.

Ancaman pidana Pasal 2 ayat (1) UU Korupsi, menurut Marwan, sangat berat, yaitu pidana penjara seumur hidup, atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

“Lantaran besarnya ancaman pidananya, maka seharusnya penyidik kepolisian menahan semua tersangka saat ditetapkan tersangka,” jelas Marwan.

Alasan yuridis lainnya, kata dia, bahwa tersangka dapat dikenakan penahanan berdasarkan Pasal 21 ayat (4) huruf-a KUHAP. Di mana disebutkan apabila tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.

“Apabila tersangka ditahan maka penyidik akan lebih serius menuntaskan Berita Acara Penyidikan (BAP) sehingga BAP segera dikirim kepada Penuntut Umum, sebab dengan menahan tersangka maka berdasarkan KUHAP penyidik dibatasi oleh jangka waktu penahanan, yaitu paling lama 120 hari,” Marwan menandaskan.

Aktivis Dorong Penyidik Turut Lacak Penikmat Aliran Dana Hasil Korupsi

Anti Corruption Committee Sulawesi (ACC Sulawesi). Lembaga binaan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad itu, bahkan mendorong penyidik tipikor Polda Sulsel melacak siapa saja yang menikmati aliran dana hasil korupsi pembangunan Rumah Sakit Batua Makassar tahun anggaran 2018.

“Sejak awal kami mendorong itu. Masih banyak pihak yang belum tersentuh dari mereka yang disinyalir turut menikmati hasil dari kejahatan korupsi pembangunan Rumah Sakit Batua ini,” kata Kadir Wokanubun, Ketua Badan Pekerja Anti Corruption Committee Sulawesi (ACC Sulawesi).

Kadir berharap penyidik juga turut mendalami sejauh mana peran anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Makassar keterkaitannya dengan kewenangan yang dijalankan. Di mana sebelumnya sempat diungkap oleh anggota DPRD Makassar jika pembangunan Rumah Sakit Batua Makassar itu telah mendapat kucuran anggaran tiap tahun terhitung sejak tahun 2018.

“Kita sempat dengar juga itu kalau proyek ini tiap tahun dianggarkan terhitung sejak 2018. Pertanyaannya kan begini, kok bisa anggarannya diloloskan di tahun berikutnya sementara di awalnya sudah gagal. Atau jangan-jangan ada dugaan fee yang diterima sehingga anggarannya diloloskan kembali. Kita harap penyidik mendalami ini,” terang Kadir.

Peran Banggar DPRD Makassar, kata dia, penting didalami dikarenakan ada kewenangan yang melekat dalam hal pengawasan penggunaan anggaran oleh Pemerintah Kota Makassar.

“Seharusnya kan saat mengetahui anggaran tidak tepat sasaran, banggar jalankan fungsinya lakukan evaluasi sekaligus beri rekomendasi kepada kepala daerah saat itu untuk turut mengevaluasi pengelolaan anggaran oleh SKPD terkait yang dianggap tidak tepat sasaran. Jangan justru beri toleransi dan ujung-ujungnya malah menambah masalah alias berpartisipasi dalam menciptakan kerugian daerah,” terang Kadir.

Baca Juga :  Farid Mamma: Kurator Harus Gandeng PPATK dan Kompolnas Awasi Penyitaan Aset Abu Tours

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dir Reskrimsus) Polda Sulsel Kombes Pol Widoni Fedri menegaskan, pihaknya tidak akan berhenti mengejar perbuatan pelaku-pelaku berikutnya dalam kegiatan yang merugikan keuangan daerah Kota Makassar tersebut.

“Kita tidak akan sisakan pelaku-pelaku yang ada. Semua yang diketahui turut serta dalam menyebabkan terjadinya kerugian negara kita akan mintai pertanggungjawaban hukum. Silahkan teman-teman memonitor dan sama-sama mengawal kasus ini hingga tuntas dengan utuh,” ujar Widoni.

Ia mengungkapkan, dari hasil penelusuran oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), ditemukan ada aliran dana-dana proyek yang mengalir pada orang-orang yang dituju dan hal itu yang menjadi pertimbangan mereka menjadi tersangka.

“Setelah itu kami belum bisa ngomong terlalu jauh lagi mengenai aliran dana itu kemana selanjutnya. Kita tunggu saja hasil pengembangan penyidikan berikutnya,” jelas Widoni.

Tiap Tahun Dapat Kucuran Anggaran

Pembangunan Rumah Sakit Batua Makassar kabarnya telah menelan anggaran sebesar Rp120 miliar lebih. Meski yang berproses hukum saat ini baru sebatas penggunaan anggaran pembangunan tahap pertama yakni sebesar Rp25 miliar lebih.

Ketua Komisi D DPRD Makassar, Abdul Wahab Tahir jauh sebelumnya mengungkapkan bahwa pembangunan Rumah Sakit Batua Makassar telah mendapatkan kucuran anggaran tiap tahun terhitung sejak tahun 2018.

Penambahan anggaran pembangunan RS Batua di tahun 2020, kata dia, diusulkan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) kota Makassar. Kemudian berlanjut di tahun 2021 kembali diusulkan oleh Dinas Kesehatan Kota Makassar.

Meski demikian, ia mengaku lupa angka pasti anggaran yang dimaksud. Yang jelasnya, lanjut dia, pembangunan Rumah Sakit Tipe C Batua tersebut dianggarkan tiap tahun namun selalu gagal tender.

“Tahun 2020 dianggarkan pada Dinas PU dan tahun 2021 kembali ke Dinas Kesehatan,” ucap Wahab saat dikonfirmasi via telepon, Kamis 28 Januari 2021.

Saat ditanya apakah anggaran yang kucur tiap tahunnya untuk pembangunan Rumah Sakit Batua itu telah kembali ke kas daerah karena alasan gagal tender, Wahab mengatakan hal itu sudah pasti harus kembali masuk ke kas daerah.

“Iya,” jawab Wahab sembari mengingat bahwa pada tahun 2020 lalu, pembangunan Rumah Sakit Batua kabarnya sempat dianggarkan dengan usulan Rp100 miliar, namun turun menjadi Rp80 miliar.  Kemudian disepakati pada APBD 2020 sebesar Rp50 miliar.

13 Orang Jadi Tersangka dan Bakal Bertambah

Tim Penyidik Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Sulsel telah menetapkan 13 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Rumah Sakit Batua Makassar tahun anggaran 2018.

Ketiga belas tersangka tersebut masing-masing berinisial AN, SR, MA, FM, HS, MW, AS, MK, AIHS, AEH, DR, ATR dan RP.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Sulsel Kombes Pol Widoni Fedri mengungkapkan dari 13 orang tersangka tersebut, ada yang berperan sebagai Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Panitia Pelaksana Teknis Pekerjaan (PPTK), Konsultan Pengawas, Kelompok Kerja (Pokja), Tim PHO, pelaksana pekerjaan (rekanan), broker pekerjaan hingga aktor intelektual yang merancang lakukan korupsi terhadap anggaran kegiatan pembangunan Rumah Sakit Batua Makassar itu.

Baca Juga :  Berkas 12 Tersangka Korupsi RS Batua Makassar Rampung, Brokernya Menyusul?

“Sejak awal proses tender proyek sudah terjadi persekongkolan jahat. Memang niatnya sudah ada dari awal,” kata Widoni dalam konferensi pers penetapan tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Rumah Sakit Batua Makassar di Gedung Subdit Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Sulsel, Senin 2 Agustus 2021.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka dijerat dengan ancaman Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tak hanya itu, Widoni berjanji akan terus mengembangkan penyidikan kasus tersebut untuk menyeret tersangka berikutnya atau mereka yang dianggap turut terlibat dalam kegiatan yang menyimpang dan telah merugikan keuangan dan perekonomian daerah Kota Makassar tersebut.

“Pasal 55 juga akan jadi fokus pertimbangan sehingga kasus ini akan terus kami kembangkan. Jadi tidak hanya mentok pada 13 tersangka saat ini. Ke mana-mana saja aliran dana proyek ini kita sudah kantongi, tinggal pendalaman lebih lanjut,” jelas Widoni.

Ia mengungkapkan, dalam pembangunan Rumah Sakit Batua Makassar hingga saat ini telah menelan anggaran hingga Rp120 miliar lebih. Namun, penyidikan kasus yang sedang berjalan baru sebatas pada penggunaan anggaran tahap pertama di tahun anggaran 2018 yakni sebesar Rp25 miliar lebih.

“Termasuk kita juga akan dalami sejauh mana pelaksanaan proyek IPALnya nanti. Untuk saat ini penyidikan baru sebatas pemanfaatan anggaran pembangunan gedungnya di tahap awal yang menelan anggaran Rp25 miliar lebih dan ternyata dari perhitungan BPK kerugian negara mencapai Rp22 miliar lebih. Pekerjaan dinilai oleh BPK sebagai total loss karena fisik bangunan tidak dapat dimanfaatkan sama sekali,” ungkap Widoni.

Ia berharap peran aktif rekan-rekan media hingga masyarakat dalam mengawal penuntasan utuh kasus dugaan korupsi di lingkup Rumah Sakit Batua Makassar tersebut.

Jika dikemudian hari, kata dia, ada yang memiliki bukti lainnya yang masih terkait dengan dugaan penyimpangan pelaksanaan pembangunan Rumah Sakit Batua itu, agar bisa berkoordinasi dengan tim penyidik.

“Kita ingin kasus ini terbuka secara terang-benderang. Siapa pun yang ditemukan terlibat sebagaimana dukungan alat bukti, kita tak segan-segan akan memintai pertanggungjawaban secara hukum yang berlaku,” tegas Widoni.

Diketahui, proyek pembangunan proyek pembangunan RS Batua Makassar Tipe C tahap satu tersebut awalnya ditender melalui LPSE dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp49 miliar.

Dalam prosesnya kemudian, PT. Sultana Nugraha disebut sebagai perusahaan pemenang tender dengan nilai HPS sebesar Rp26 miliar lebih.

Adapun yang bertindak sebagai Konsultan Pengawas dalam pelaksanaan pekerjaan yakni perusahaan bernama CV Sukma Lestari dan Dinas Kesehatan Kota Makassar dalam hal ini bertindak selaku pengelola pagu anggaran. (Eka)

  • Bagikan