Kejari Makassar Pastikan Kasus Dugaan Pungli Kanre Rong Sampai Peradilan?

  • Whatsapp

Penyelidikan kasus dugaan pungli di kawasan kuliner Kanre Rong Makassar terus bergulir di tingkat Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Makassar, Adriansyah Akbar menegaskan pihaknya serius dalam penanganan kasus dugaan pungli yang telah merugikan para pedagang kecil yang sedang mencari rejeki di kawasan kuliner Kanre Rong tersebut.

Bacaan Lainnya

“Insya Allah tidak ada kongkalikong dalam penanganan kasus Kanre Rong ini. Kami serius dalam penanganannya,” ucap Adriansyah via telepon, Rabu (21/10/2020).

Ia memastikan pihaknya tak akan berhenti dalam mengusut tuntas adanya dugaan pungli di kawasan Kanre Rong yang menurut aturannya tak boleh ada transaksi sewa menyewa alias bersifat gratis bagi pedagang relokasi yang ingin berusaha mencari sesuap nasi di kawasan tersebut.

“Ini menyangkut pedagang yang harus diperhatikan. Orang yang seharusnya kita bantu dan tidak memanfaatkan mereka untuk mengambil keuntungan,” tegas Adriansyah.

Ia mengakui bahwa penanganan kasus Kanre Rong oleh bidang Intelijen, sedikit lamban. Namun bukan sebagai kendala yang berarti. Tim Intelijen, kata dia, hanya merampungkan hasil pemeriksaan yang sebelumnya belum selesai sekaligus melengkapi administrasi yang dibutuhkan untuk pelimpahan.

Kasi Intel Kejari Makassar, Adriansyah Akbar

“Insya Allah dalam waktu dekat kami limpahkan ke bidang Pidsus,” ujar Adriansyah.

Dari hasil penyelidikan tim Intelijen, dimana telah ditemukan adanya indikasi perbuatan melawan hukum yang diduga melibatkan oknum UPTD Pengelolaan Kanre Rong yang dibawahi oleh Dinas Koperasi UKM Makassar.

“Kita temukan ada beberapa yang seharusnya tidak terjadi dalam aturan hukum dan itu tidak boleh terjadi seperti itu,” beber Ardiansyah sebelumnya.

Terpisah, Anti Corruption Committee Sulawesi (ACC Sulawesi) mengingatkan bidang Intelijen Kejari Makassar untuk tidak mengulur-ulur perampungan penyelidikan kasus dugaan pungli di kawasan kuliner Kanre Rong Makassar yang sudah nyaris sebulan ditangani.

“Kami tegas kawal kasus ini sampai ada kepastian hukum. Kasus ini sangat sederhana dan harus tuntas berakhir di peradilan. Kami hanya ingatkan Kejari Makassar agar tidak coba buka upaya kongkalikong dalam penanganan kasus ini,” tegas Direktur Anti Corruption Committee Sulawesi (ACC Sulawesi) Kadir Wokanubun via telepon, Rabu (21/10/2020).

Ia berharap penyelidikan kasus dugaan pungli Kanre Rong tidak berlama-lama di bidang Intelijen. Namun biar ada kepastian hukum, penanganan kasus tersebut sebaiknya diberikan ke bidang Pidana Khusus (Pidsus).

“Pidsus kan lebih tepat menangani langsung kasus ini. Bukan terkesan berlama-lama di bidang Intelijen. Kami harap penyelidikan kasus ini segera ditangani Pidsus agar bisa memberikan kepastian hukum yang jelas,” terang Kadir.

Ia juga berharap pimpinan Kejari Makassar memantau dan mengawasi ketat perjalanan penyelidikan kasus tersebut baik sejak ditangani bidang Intelijennya hingga berujung ke persidangan nantinya.

“Kami mencium ada aroma-aroma aneh yang diduga mencoba mengintervensi perampungan penanganan kasus Kanre Rong ini sehingga sampai sekarang belum juga menemukan titik terang adanya kepastian hukum dalam penanganan kasusnya. Kami pastikan akan terus kawal kasus ini sampai tuntas,” jelas Kadir.

Pengelola Bisa Terjerat Pidana Ketika…

Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus (UKI Paulus) Makassar, Jermias Rarsina mengatakan tindakan pengelola Kawasan Kanre Rong bisa dijerat pidana jika betul ia berperan sebagai pihak yang mencari orang yang ingin menyewa lapak (pihak ketiga) milik pihak pertama dalam hal ini pengguna pertama lapak.

Sejauh mana tanggungjawab pengelola, lanjut Jermias, itu sudah terlihat dari perannya. Misalkan saja, kata dia, di sini ada pihak pertama yang berhak menempati kemudian pihak pertama mengalihkan kepada pihak ketiga yang lain. Namun pihak ketiga lain yang dimaksud menjadi pesanan dari pihak pengelola.

“Ada transaksi didalamnya kemudian ia menerima. Nah disitulah unsur melawan hukumnya,” kata Jermias kepada Kedai-Berita.com.

Ia mengatakan, sebagai pengelola secara administrasi tentunya melekat kewenangan. Namun dalam pengelolaan lapak yang ada di Kawasan Kanre Rong memiliki dasar hukum sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda). Dimana dikatakan tidak boleh ada melakukan pembayaran atau penyewaan lapak.

“Artinya, lapak-lapak yang ditempati oleh Pedagang Kaki Lima (PK 5) yang mendapatkan relokasi di Kanre Rong itu harus diberikan secara gratis. Kalau misalnya si pengelola menerima biaya penyewaan, maka itu sudah terjadi pungutan liar (pungli),” terang Jermias.

Untuk mengorek lebih jauh terkait adanya tindak pidana didalamnya, maka aparat penegak hukum perlu menggali modusnya.

“Yah kita tahu bahwa tindak pidana itu adalah hal yang sengaja dilakukan. Sehingga yang inilah menjadi modus sehingga ini perlu digali sampai ke sana,” tutur Jermias.

Dalam hal ini, kata dia, pengelola bisa dikatakan telah melakukan pungli apabila yang bersangkutan menjadi perantara terjadinya transaksi sewa-menyewa lapak di Kawasan Kanre Rong tanpa mempertemukan kedua belah pihak dalam hal ini pemilik hak pertama lapak dengan penyewa.

Sebagai pengelola Kanre Rong, kata Jermias, maka sisi fungsi yang paling dimiliki adalah tujuan pengelolaannya. Apakah tujuan pengelolaannya terhadap lapak-lapak yang ada di Kanre Rong harus berbasis dengan kompensasi pembayaran?. Kalau tidak demikian, berarti itu tidak boleh.

“Nah dasarnya apa?. Ternyata ada Perda yang melarang untuk mengadakan kegiatan untuk melakukan pembayaran atau menyewakan lapak yang ada di Kanre Rong dengan satu alasan itu adalah kompensasi dari pada masyarakat atau warga Kota Makassar yang mengalami relokasi dari beberapa tempat yang ada,” terang Jermias.

Ia menilai fungsi pengawasan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam hal ini, menurut Jermias, tidak berjalan secara maksimal.

“Karena logika sederhananya adalah ketika pimpinan atau atasan yang mengetahui ada orang yang menerima transaksi dan berhubungan dengan fungsi-fungsi administrasi yang berada dalam kewenangannya, maka ia tidak melakukan pengawasan,” ujar Jermias.

Selain itu, dalam hal ini, Dewan juga seharusnya menyadari fungsinya ketika mendapati kabar adanya pungli di Kawasan Kanre Rong yang belakangan ramai menjadi pembahasan.

“Bahwa hal ini tidak boleh dibiarkan dalam hal ini sewa-menyewa dari lapak Kanre Rong. Kenapa dia tidak menjalankan fungsi kewenangan dia secara administrasi untuk dia melihat bahwasanya ada pungli yang terjadi apalagi disebut ada nominal yang lumayan besar terkait dengan pungli itu. Jika ia membiarkan hal ini terjadi, ada apa jangan-jangan ada keterlibatan antara mereka,” Jermias menandaskan.

Penjelasan Pengelola

Kepala Pengelola kawasan kuliner Kanre Rong Makassar, M. Said mengatakan dirinya sangat menghargai proses hukum yang sedang berjalan ditingkat Kejari Makassar.

Namun menurutnya ada hal yang perlu diketahui oleh masyarakat khususnya warga Makassar tentang perjalanan dirinya meniti keberlangsungan aktivitas kawasan kuliner Kanre Rong diantaranya meniti lapak untuk Pedagang Kaki Lima (PKL) yang saat ini diketahui sudah cukup ramai dengan banyaknya pengunjung setiap hari.

Tentunya, kata dia, untuk mencapai keberhasilan tersebut tidaklah semudah yang dibayangkan. Dimulai dari menghadapi berbagai karakter PKL yang tentunya harus dimaklumi satu persatu. Kemudian nyawa juga menjadi taruhan ketika melakukan kesalahan sedikit saja.

“Setelah adanya tanda-tanda keberhasilan atas pengelolaan Kanre Rong ini. saya secara pribadi diserang oleh orang-orang yang sama sekali tidak memahami bagaimana perjuangan untuk dapat dipercaya oleh PKL yang direlokasi ke kanre Rong agar mau menempati lapak waktu itu, dimana situasinya saat ini sudah menjadi perhatian publik,” kata Said dalam konferensi persnya, Minggu 18 Oktober 2020.

Memahami PKL untuk direlokasi, lanjut dia, berbeda dengan situasi menjalankan program lainnya, karena tentu tidak sedikit cobaan yang dihadapi utamanya dari tuntutan PKL utamanya PKL tahap pertama yang menempati lapak dengan dasar keberadaan Tanda Daftar Usaha (TDU) yang terdaftar sebagai PKL.

“Mereka sama sekali terkadang tidak menghiraukan aturan main yang dijalankan oleh pengelola berdasarkan regulasi yang ada. Namun sebagai pengelola itu menjadi konsekuensi dalam bertugas dimana harus mampu mengakomodir kepentingan-kepentingan PKL itu sendiri yang mau tidak mau, harus terakomodir dengan baik,” terang Said.

Ia menceritakan awal mula lapak di kawasan kuliner Kanre Rong terbangun, tepatnya kurang lebih 2 tahun lalu. Hampir tidak ada masyarakat apalagi PKL saat itu yang mau melirik untuk menempati lapak yang sudah terbangun atau ada beberapa PKL yang mencoba berdagang, satu-persatu mundur karena kurangnya pengunjung untuk berbelanja dan pada akhirnya mereka mengalami kebangkrutan sementara masa Tanda Daftar Usaha (TDU)nya waktu itu masih berjalan.

“Karena TDU masih aktif, kami tetap berharap saat itu agar pedagang yang berhenti tetap berupaya untuk kembali berjualan di Kanre Rong dengan berbagai dukungan yang kami layani agar tetap bertahan,” ungkap Said.

Demi menjalankan sebuah amanah, maka semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan Kanre Rong diminta untuk tetap bersabar dan tetap memberikan ruang yang sebesar-besarnya kepada PKL untuk berusaha di lokasi kanre Rong.

Ia mengaku memahaml betul kondisi yang ada saat itu. Dimana pertama kali dibentuknya lapak Kanre Rong ditempati oleh PKL yang berdagang di beberapa titik badan jalan Kota Makassar yang tentunya sangat mengganggu lalu-lintas. Mereka kemudian direlokasi ke Kanre Rong.

“Saat itu kondisinya PKL yang ada tidak semua pedagang makanan sedangkan dagangan yang menjadi prioritas di Kanre Rong adalah PKL makanan dan minuman. Otomatls ketika PKL yang tadinya memiliki usaha misalnya tempel ban, setelah direlokasl ke Kanre Rong, usaha mereka tentu beralih 100 persen ke jajanan makanan dan minuman,” ucap Said.

Tak hanya itu, lanjut dia, dengan peralihan usaha Iini PKL waktu itu, hampir setiap bahan makanan yang tersimpan, terkadang busuk dengan sendirinya karena sedikitnya para pengunjung. Bahkan banyak yang gulung tikar akibat situasi yang tidak menguntungkan waktu itu.

“Sedangkan pada sisi lain, pemilik lapak yang telah terdaftar, masa penguasaannya hanya sebatas 2 tahun, selanjutnya harus bermohon kembali kepada Pemerintah Kota Makassar melalui UPTD,” kata Said.

Lebih jauh ia mengatakan bahwa penataan PKL Kanre Rong semata-mata upaya kreatif yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar melalui proses penetapan lokasi, pemindahan, penertiban dengan tidak melepaskan tanggungjawab agar kepentingan umum tetap terjaga, sosial estetika, kesehatan, ekonomi mandiri, keamanan, ketertiban dan dijamin kebersihannya yang tentu kesemuanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan untuk setiap PKL yang akan memperoleh lapak di kawasan kuliner Kanre Rong harus memiliki Tanda Daftar Usaha (TDU) yang diterbitkan oleh pejabat tertentu. Dimana, kata dia, kegunaan TDU ini sebagai bentuk alat administrasi kendali yang harus pula diikuti oleh setiap PKL, utamanya syarat-syarat sesuai yang diatur pada Perwali Nomor 29 tahun 2017 tentang padagang kaki lima Kanrerong Karebosi dan TDU yang dimaksud memiliki masa berlaku selama 2 tahun apabila TDU-nya tidak diperpanjang.

“Jadi saya kira kita bersama harus mengetahui itu semua tentang peliknya perjalanan pengelolaan Kanre Rong ini,” tutur Said.

Jika berbicara aturan, ia mengaku banyak kebijakan-kebllakan yang juga telah dirasakan oleh seluruh Pedagang Kaki Lima. Contohnya saja, kata dia, setiap PKL seharusnya memperpanjang TDU-nya dulu lalu bisa berjualan dan menempati lapak sejak diterbitkannya TDU yang bersangkutan. Namun sebagai pengelola tentu punya kemanusiaan.

Dengan mengedepankan kondisi PKL yang awal-awalnya memasuki Kanre Rong dengan berkorban bahkan memulai usahanya dengan modal awal pertama untuk mengisi dagangannya, namun beberapa kali mengalami kebangkrutan seperti yang telah dijelaskan diatas.

Dengan banyaknya PKL yang tidak sanggup lagi berdagang, pada akhirnya ada beberapa PKL yang sempat menyewakan lapaknya kepada pedagang lain.

“Dan jujur, saya memang ketahui hal itu terjadi, namun harus pula kita sadari secara kemanusiaan, kebijakan itu penting untuk diambil agar semua lapak yang ada dapat beroperasi sebagaimana mestinya,” ujar Said.

Meski demikian, ia tak memahami jika kebijakan yang diambilnya itu seakan-akan membuatnya berstatus tertuduh dan seakan-akan ia dianggap telah memperoleh keuntungan dari hasil sewa-menyewa dari pengguna awal yang diserahkan kepada pengguna baru. Padahal yang menyewakan tempat tersebut, justru pemegang TDU yang selama ini belum habis masa berlaku TDU-nya.

“Coba saja kita bayangkan, jika semua lapak yang bangkrut kemudian tidak diganti PKL lainnya, justru itu kurang baik kelihatan dan bisa saja pengunjungnya pun semakin berkurang dan pada akhirnya Kanre Rong ini hanya tinggal nama dan itu yang kami khawatirkan,” ungkap Said.

Terlepas dari itu, ia juga menyadari bahwa proses hukum yang sedang berjalan harus dijunjung bersama tanpa pengecualian, meski di waktu tertentu kebijakan atau kearifan lokal juga harus menjadi perhatian utama dalam menentukan suatu keadaan tertentu, khususnya dilakukan ]ika keadaan tersebut sangat dibutuhkan dalam mencapai cita-cita regulasi itu sendiri

“Sebab jika waktu itu kami tetap berkeras untuk tetap dalam koridor aturan dalam meraih simpatik pedagang, maka saya tidak yakin kalau hari ini Kanre Rong bisa seramai yang kita llhat bersama. Sebab pengelolaan lapak-lapak Kanre Rong sama sekali tidak bertujuan untuk mengelar profit atau keuntungan.

“Justru keberadaannya adalah semata-mata untuk menumbuhkan usaha Kreatif PKL dan sekaligus mendukung pada sektor pariwisata yang waktu itu adalah salah satu program unggulan Pemerintah Kota Makassar,” ujar Said.

Di akhir kata ia berharap pihak-pihak yang sudah menuduh dirinya telah mengambil keuntungan di balik pengelolaan PKL Kanre Rong, seharusnya memiliki bukti yang cukup dan tidak menuangkan opini-opini atau asumsi-asumsi yang nantinya dapat menjadi keresahan pedagang, pengelola serta masyarakat Kota Makassar pada umumnya.

“Tentu kami punya kesabaran juga jika ini terus menerus merebak dan menyudutkan kami selaku UPTD Kanre Rong yang dianggap telah melakukan sebuah kejahatan, saya kira tidak menutup kemungkinan kami pun akan mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum,” Said menandaskan.

Modus Pengelola

Kawasan kuliner Kanre Rong Makassar

Inisial YL, seorang pedagang yang baru beberapa hari berjualan di kawasan kuliner Kanre Rong, mengaku menyewa kiosnya dengan harga Rp8 juta. YL menyebutkan bahwa dirinya menyewa kiosnya itu dari Muhammad Said selaku pengelola kawasan kuliner Kanre Rong.

“Saya tanya langsung ke pengelola bagaimana prosedur untuk menyewa kios di sini, pengelola atas nama Pak Said, dia sebutkan kios yang mengadap keluar itu Rp700 ribu dan yang menghadap kedalam itu Rp500 ribu per bulan,” kata YL saat ditemui di kawasan kuliner Kanre Rong, Selasa 15 September 2020 sore.

Tak butuh waktu lama, pihak pengelola kemudian menunjukkan salah satu lapak kepada YL. Pihak pengelola kemudian menyebutkan bahwa lapak tersebut  hanya bisa disewa per tahun.

“Awalnya dikasih Rp8,4 juta per tahun, katanya sekarang tidak ada lagi lapak yang di kontrakan perbulan. Terus ditawar Rp7 juta, tapi katanya tidak bisa karena sudah banyak orang yang mau ini tempat, tapi dealnya itu Rp8 juta,” jelas YL.

Setelah sepakat untuk membayar Rp8 juta ongkos sewa kios dengan luas 2×2 meter itu, YL pun langsung memberikan uang tunai tersebut kepada Muhammad Said selaku pengelola kawasan kuliner Kanre Rong. YL sempat meminta tanda bukti penyewaan lapak kepada Muhammad Said, namun saat itu Muhammad Said mengatakan bahwa akan menyerakan buktinya pada keesokan harinya.

“Saya langsung bayar ke Pak Said. Saya kasih uang Rp8 juta langsung dan besoknya itu saya diberikan kuitansi. Yang bertanda tangan di kuitansi itu bukan Pak Said, tapi atas nama NR,” aku YL.

Belakangan terungkap, ternyata lapak yang disewa oleh YL bukanlah milik pengelola kawasan kuliner Kanre Rong, melainkan milik seorang pedangan kaki lima yang pada Januari 2019 direlokasi ke kawasan kuliner itu.

“Setelah beberapa hari berjualan saya baru tahu kalau ada pemilik pertamanya ini kios atas nama NR,” ungkap YL.

Sementara NR, pemilik pertama kios yang disewa oleh YL mengakui bahwa kios itu adalah miliknya. Pria berusia 65 tahun itu menyebutkan bahwa dirinya telah lama mencari orang yang mau menyewa kiosnya tersebut.

“Saya memang sudah lama cari orang yang mau sewa,” kata NR.

NR tiba-tiba didatangi oleh Muhammad Said dan mengatakan bahwa ada seseorang yang hendak menyewa lapaknya. Saat itu, NR langsung diminta untuk menanda tangani selembar kuitansi yang dibawa oleh Muhammad Said.

“Saya tidak perhatikan, saya langsung tanda tangan saja,” ucap pria lanjut usia itu.

Ironisnya, NR hanya diberi uang sebesar Rp4,5 juta oleh Muhammad Said. Padahal nominal sewa kios itu adalah Rp8 juta.

“Saya dikasih uang dari hasil kontrak lapak saya sebesar Rp4,5 juta, yang diberikan oleh Pak Said,” aku NR.

NR bahkan tidak pernah dipertemukan dengan YL, orang yang menyewa lapaknya. NR baru mengtahui siapa yang menyewa lapaknya setaelah melihat YL berjualan di lapak yang telah ia sewa.

“Saya tidak pernah bertemu dengan orang yang mau menyewa lapak saya. Nanti tau yang mana orangnya setelah ketemu di sini,” ucapnya. (Rudi/Eka/Ahmadi).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *