Menu

Mode Gelap
KPK Geledah Kantor Dinas PUTR Sulsel? PPCD Siap Gelar Pendaftaran Bakal Calon Direktur PNUP Oknum Polri Jadi Algojo Habisi Nyawa Najamuddin Sewang Polsek Bontonompo Kesampingkan Perma 2 Tahun 2012? Kanitres Bungkam Babak Baru Kasus Dugaan Korupsi Proyek Infrastruktur Wisata Toraja Rp40 M

Hukum & Kriminal · 11 Des 2019 11:52 WITA

Korupsi Kapal Latih, PPK Pokja dan Penyedia Barang Jadi Tersangka. TP4D?


 Korupsi Kapal Latih, PPK Pokja dan Penyedia Barang Jadi Tersangka. TP4D? Perbesar

Penyidik Tipikor Polrestabes Makassar resmi telah menjerat tiga orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kapal latih untuk sejumlah SMK di Sulsel.

Ketiga tersangka masing-masing Ruslim yang berperan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), seorang yang berperan sebagai anggota Kelompok Kerja (Pokja) dan seorang lagi berperan sebagai penyedia barang.

“Ketiganya kita sudah tahan,” kata Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Yudhiawan Wibisono kemarin.

Ia menegaskan pihaknya akan terus mendalami adanya keterlibatan pihak lainnya dalam kasus yang ditaksir telah merugikan negara sebagaimana hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel.

“Penambahan tersangka kita terus upayakan. Tunggu saja nanti kami umumkan,” jelas mantan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel itu.

Dari kegiatan pengadaan kapal latih yang diperuntukkan untuk seluruh SMK se-Sulsel itu, BPKP Sulsel menemukan adanya dugaan kerugian negara sebesar Rp4,4 miliar dari total anggaran yang digunakan dalam kegiatan tersebut yakni senilai Rp32 miliar.

Bagaimana Tanggung Jawab TP4D

Sejumlah pegiat anti korupsi serta akademisi di Sulsel turut mendukung upaya Polrestabes Makassar dalam mengusut tuntas keterlibatan seluruh pihak dalam kegiatan proyek yang ditemukan telah merugikan negara miliaran rupiah tersebut.

Salah satunya mendalami peran Tim Pengawal Pengamanan Pembangunan Daerah (TP4D) dalam mengawal proyek yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2018.

Dimana dari hasil penyidikan Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Reskrim Polrestabes Makassar, dalam pengerjaan pengadaan kapal latih itu, ditemukan dugaan kesalahan spesifikasi hingga terjadi keterlambatan pengerjaan. Alhasil, tiga orang terjerat sebagai tersangka yakni Ruslim sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan dua orang anggota Pokja.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar (UKI Paulus Makassar), Jermias Rarsina mengatakan, kehadiran TP4D dalam proyek pengadaan kapal latih SMK yang menggunakan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2018 tersebut, tentunya diharapkan menjalankan tugas dan fungsinya sesuai Instruksi Presiden Nomor: 7 Tahun 2015 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Berkenaan menindaklanjuti Instruksi Presiden yang dimaksud, maka pembentukan TP4D di tingkat Kejaksaan/cabang Kejaksaan Negeri yang berada pada wilayah Kabupaten atau Kota didasarkan pada Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-152/A/JA/10/2015 yang selanjutnya secara teknis didetailkan dengan instruksi Jaksa Agung RI Nomor: INS-001/A/JA/10/2015 yang mengatur tentang tugas dan fungsi TP4D yang berkaitan dengan upaya pencegahan.

Berkaitan dengan proyek pengadaan kapal latih SMK yang diketahui pelaksanaannya didampingi oleh TP4D dan kemudian menjadi temuan Unit Tipikor Reskrim Polrestabes Makassar dalam hal ini diduga terindikasi tindak pidana korupsi, maka kata Jermias, kehadiran TP4D pada proyek negara tersebut patut dipertanyakan. Utamanya mengenai eksistensi kewenangan tugas dan fungsinya sesuai payung hukum yang telah diberikan kepadanya.

Baca Juga :  Warga Polisikan Notaris Senior di Makassar

Dari aspek kewenangan TP4D sesuai payung hukumnya tersebut, kata Jermias, berperan menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengawal, mengamankan dan mendukung jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya preventif (pencegahan) dan persuasif.

Selain itu, TP4D juga berperan memberikan penerangan hukum yang bertujuan agar pelaksanaan proyek yang didampingi, bisa tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan negara.

Hal kewenangan lain yang melekat pada TP4D, yakni melakukan monitoring dan evaluasi pekerjaan, berkoordinasi dengan aparat pengawasan internal untuk mencegah terjadinya penyimpangan serta dapat melakukan penegakan hukum yang bersifat represif ketika menemukan bukti permulaan yang cukup dalam kaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi.

“Jadi aneh bin ajaib, pada proyek pengadaan kapal latih yang notabene didampingi TP4D malah jadi temuan indikasi korupsi oleh penyidik Kepolisian dalam hal ini Polrestabes Makassar. Tentunya kehadiran TP4D dalam proyek negara tersebut sangat mengecewakan sekali,” tutur Jermias.

Ia menyayangkan sikap TP4D yang terkesan tidak menjalankan kewenangan tugas dan fungsinya dengan profesional dalam pendampingan pelaksanaan proyek pengadaan kapal latih yang menelan anggaran DAK puluhan miliar tersebut.

“Padahal didalamnya ada kewenangan TP4D yang sangat kongkrit tentang hal itu. Termasuk punya kewenangan untuk mengambil langkah hukum represif (penanganan perkara dugaan terjadi korupsi) jika terdapat bukti permulaan yang cukup. Tapi justru sebaliknya, indikasi korupsi pada proyek pengadaan kapal latih justru yang mengungkapnya dan memproses hukum hal itu adalah pihak Kepolisian,” ungkap Jermias.

Ia mengatakan TPD4 tak bisa lepas tanggung jawab dan harus dimintai pertanggungjawaban kinerjanya dalam mengawal proyek pengadaan kapal latih yang ditemukan terindikasi korupsi dan saat ini masih berproses hukum di tingkat Kepolisian.

“Bukan sekedar dievaluasi semata, tetapi jika ada temuan karena tidak cermat atau lalai dalam menjalankan kewenangannya dalam pembangunan proyek kapal latih, maka anggota TP4D proyek tersebut, harus diberi sanksi hukum yang tegas dan nyata,” ucap Jermias.

Masyarakat kata dia, akan memberikan apresiasi dengan membuat tantangan bagi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) untuk menuntaskan persoalan hukum TP4D sehubungan adanya temuan dugaan penyimpangan anggaran dalam pengerjaan proyek pengadaan kapal latih yang menelan anggaran DAK tahun anggaran 2018 tersebut.

“Karena hal ini dapat merefleksi masyarakat mengenang kembali problem hukum transaksi dugaan suap proyek pengawasan TP4D yang terjadi di rumah oknum Jaksa Kejari Jogya kemarin dan berhasil diungkap oleh KPK,” Jermias menandaskan.

Baca Juga :  Polda Sulsel Kebut Penyidikan Dugaan Korupsi Pembangunan Pasar Rakyat Jeneponto

Terpisah, Direktur Anti Corruption Committee Sulawesi, Kadir Wokanubun mengatakan sejak awal ia tak menyakini kinerja tim TP4D dalam mengawal pelaksanaan proyek pengadaan kapal latih SMK di Sulsel.

Pertimbangannya, kata dia, pada pelaksanaan proyek tersebut justru ditemukan terjadi dugaan penyimpangan. Dimana dari hasil penyidikan Unit Tipikor Polrestabes Makassar, pengadaan kapal latih untuk SMK se-Sulsel itu, selain ditemukan keterlambatan kerja, juga diduga menyalahi spesifikasi yang ada dalam kontrak perjanjian. Alhasil, kapal latih tersebut tak dapat dimanfaatkan hingga saat ini.

“Kalau begini, kan percuma ada pendampingan TP4D. Bukannya, TP4D itu berikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir sebagai upaya pencegahan agar tak terjadi penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan negara?,” jelas Kadir.

Ia berharap pimpinan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan segera mengevaluasi dan meminta pertanggungjawaban tim TP4D yang sebelumnya berperan dalam pendampingan proyek pengadaan kapal latih untuk SMK se-Sulsel itu.

“Agar tim TP4D kedepannya tidak coba bermain-main dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Kami yakin jika TP4D memonitoring dan mengevaluasi pekerjaan pengadaan kapal latih SMK ini dengan maksimal tak akan ada temuan indikasi penyimpangan,” ungkap Kadir.

Janji Wakajati Sulsel

Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Wakajati Sulsel), Gery Yasid menegaskan akan mengevaluasi Tim Pengawal Pengamanan Pembangunan Daerah (TP4D) yang berperan mendampingi pelaksanaan proyek pengadaan kapal latih untuk SMK se-Sulawesi Selatan (Sulsel).

Proyek pengadaan kapal latih yang telah menggunakan anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp33 miliar tahun anggaran 2018 tersebut, diketahui bermasalah dan telah menjerat tiga orang tersangka.

“Tentu evaluasi hingga sangsi etik itu berlaku. Namun sejauh mana peran tim TP4D yang mendampingi proyek tersebut sesuai dengan SOP atau tidak, tentu itu didalami dulu,” ucap Gery saat bersantai bersama para wartawan di Kantin Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Selasa, 27 Agustus 2019.

Ia menjelaskan, kehadiran TP4D pada dasarnya memberikan penerangan hukum baik dalam lingkungan Instansi pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak lain terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, perijinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan Negara.

“Jadi pada dasarnya mereka lakukan pendampingan terkait perspektif hukum agar kegiatan yang ada terhindar dari hal-hal yang menyimpang khususnya indikasi tindak pidana korupsi,” jelas Gery.

Sebelumnya, Penyidik Unit Tipikor Polrestabes Makassar memastikan akan terus mendalami peranan pihak lain dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kapal latih untuk SMK se-Sulsel yang ditaksir telah merugikan keuangan negara tersebut. Diantaranya mendalami peranan perusahaan rekanan.

Baca Juga :  Panas Dingin Penyelidikan Dugaan 'Mark Up' Paket Sembako Dinsos Makassar

Dalam kasus ini, Penyidik telah memeriksa sejumlah saksi. Diantaranya para PNS lingkup Dinas Pendidikan Sulsel (Disdik Sulsel) serta adik kandung mantan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, Irman Yasin Limpo alias None. Ia diketahui saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Sulsel.

“Masih didalami oleh penyidik,” singkat Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Yudhiawan Wibisono.

Ia tak menampik dalam hal tindak pidana korupsi tak hanya dilakukan oleh satu orang saja, melainkan kata dia, kerap melibatkan lebih dari satu orang.

“Penyidik masih terus pendalaman baik dari keterangan saksi-saksi, tersangka yang ada hingga dokumen-dokumen terkait pengerjaan pengadaan kapal latih tersebut. Setiap perkembangan tentunya kita akan kabari,” ucap Yudhiawan.

Kronologi Awal Kasus Terungkap

Adanya penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan kapal latih untuk SMK se-Provinsi Sulsel oleh Polrestabes Makassar bermula saat Tim Penyidik Tipikor Polrestabes Makassar memasang garis polisi terhadap 8 unit kapal latih milik Disdik Sulsel yang sedang terparkir di dermaga Pelabuhan Perikanan Nusantara Untia, di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.

Kapal latih yang disegel Tim Penyidik Tipikor Polrestabes Makassar tersebut, sebelumnya dikabarkan sudah siap pakai dan diperuntukkan bagi SMK kemaritiman di Sulsel.

Adapun fungsinya, kapal latih itu dikabarkan sebagai laboratorium praktek maritim untuk beberapa sekolah, diantaranya SMK 3 Kabupaten Jeneponto, SMK 2 Kabupaten Bantaeng, SMK 9 Kota Makassar, SMK 3 Kabupaten Bulukumba, dan sejumlah sekolah lainnya di Sulsel.

Pengadaan kapal latih diketahui menggunakan anggaran jenis Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2018 sebesar Rp33 miliar.

Dimana dalam kontraknya, kapal tersebut menggunakan spesifikasi yang mumpuni  diantaranya ruang kemudi beserta fish finder, GPS, radar, kompas, hingga kamar nakhoda. Tak hanya itu, kapal yang dimaksud juga dikabarkan memiliki fasilitas berupa ruangan tidur siswa berkapasitas 10 orang.

Tak hanya itu, fasilitas lainnya dari kapal latih tersebut yakni pada lambungnya. Dimana telah disiapkan cold storage berkapasitas 15 ton ikan dan memiliki tiga mesin. Mesin utama berkekuatan 6 selinder yang membuatnya mampu melaju dengan kecepatan 2 knot.

Kemudian kapal tersebut juga telah disiapkan tiga jenis alat tangkap ikan untuk melatih keterampilan siswa, seperti pukat cincin, long line dan gillnet. Begitu pun untuk keamanannya, kapal latih tersebut telah disiapkan 25 pelampung dan tabung keselamatan yang dapat digunakan pada saat mengalami kejadian darurat. (Nirwan/Eka)

Artikel ini telah dibaca 124 kali

Baca Lainnya

Kasus Penembakan Brigadir J, Begini Peran Irjen Pol Ferdy Sambo

10 Agustus 2022 - 23:53 WITA

1,87 Gram Diduga Sabu Diamankan Polda Sulsel

9 Agustus 2022 - 14:19 WITA

ACC Desak APH Usut Bau Korupsi Pembebasan Lahan Bendungan Paselloreng

9 Agustus 2022 - 14:15 WITA

Polisi Serahkan Tersangka dan BB Tipikor Alkes RS Fatimah Sulsel ke Jaksa

9 Agustus 2022 - 11:33 WITA

Perempuan Korban Kekerasan di Kabupaten Wajo Sambangi Polres dan UPTD PPA

2 Agustus 2022 - 17:32 WITA

Mantan Bupati Tanah Bumbu Dua Periode Resmi Pakai Rompi Orange

29 Juli 2022 - 16:19 WITA

Trending di Hukum & Kriminal
error: Hai! Pengunjung Kedai-berita.com