https://kedai-berita.com/
kedai-berita.com - Kreasi Tanpa Sekat

Mahasiswa Tagih Penuntasan Kasus Pengadaan Bibit Kopi dan Dana Aspirasi Sulbar

KEDAI-BERITA.COM, Makassar– Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam gerakan mahasiswa Sulbar mendemo Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel), Selasa (23/7/2019).

Kali ini mereka mendesak penuntasan dua kasus dugaan korupsi yang sebelumnya telah diusut oleh bidang pidana khusus Kejati Sulsel. Kedua kasus tersebut masing-masing kasus dugaan korupsi pengadaan 1 juta bibit kopi di Kabupaten Mamasa serta kasus dugaan korupsi dana aspirasi DPRD Sulbar tahun anggaran 2016 yang belakangan dikabarkan penyelidikannya kembali dibuka.

“Kami mendesak adanya kepastian hukum kedua kasus dugaan korupsi tersebut. Kejati harus transparan sejauh mana perkembangan kedua kasus dugaan korupsi yang terjadi di wilayah Sulbar itu,” kata Jenderal Lapangan aksi gerakan mahasiswa Sulbar, Richi Richardo dalam orasinya.

Ia berharap Kepala Kejati Sulsel yang baru, Firdaus Dewilmar mengevaluasi kinerja penyidiknya sehingga penanganan kedua kasus dugaan korupsi tersebut dapat berjalan maksimal.

“Kalau tak mampu yah sebaiknya turun saja dari jabatannya,” ucap Richi.

Kronologi Kasus Bibit Kopi dan Dugaan Korupsi Dana Aspirasi Sulbar

Tim Penyidik Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan terus mengembangkan adanya kemungkinan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pengadaan 1 juta bibit kopi di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat (Sulbar).

“Kita lihat hasil pemeriksaan ke depan. Peluang adanya tersangka baru sangat besar. Korupsi itu kan tidak mungkin dilakukan sendirian. Tapi melibatkan lebih dari satu orang,” kata Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel), Fentje E Loway saat ditemui di Kantor Kejati Sulsel, Jumat 29 Maret 2019.

Meski demikian, penyidik saat ini masih fokus berupaya menuntaskan terlebih dahulu penyidikan pada seorang tersangka dalam kasus tersebut. Sembari menunggu hasil perhitungan kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Sulawesi Selatan (BPKP Sulsel).

“Tentu semuanya berjalan sesuai SOP. Kalau semua sudah terpenuhi, termasuk perhitungan kerugian negara dari BPKP sudah keluar. Yah kita tentu akan pendalaman lebih lanjut untuk mencari tersangka baru,” terang Fentje.

Ia mengatakan dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan 1 juta bibit kopi di Kabupaten Mamasa, Sulbar tersebut, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kasus ini kan disupervisi KPK. Agak lama penanganannya karena penyidik harus memeriksa saksi dari tempat pengambilan bibit kopi di Kabupaten Jember, Jawa Timur (Jatim). Dan semuanya sudah dilakukan,” jelas Fentje.

Tak hanya ke Kabupaten Jember, penyidik juga baru saja memeriksa pihak rekanan yang sedang dirawat di Jakarta. Rekanan dalam pengadaan bibit kopi tersebut mengalami stroke berat.

“Penyidik inisiatif memeriksa rekanan di Jakarta karena yang bersangkutan alami stroke berat dan sedang dirawat di sana,” tutur Fentje.

Dalam kasus dugaan korupsi pengadaan 1 juta bibit kopi di Kabupaten Mamasa, Sulbar tersebut, tim penyidik baru menetapkan seorang pejabat Pemerintah Daerah (Pemda) Mamasa, Sulawesi Barat (Sulbar) inisial N sebagai tersangka.

“N tersebut berperan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),” terang Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Salahuddin

Kegiatan pengadaan 1 juta bibit kopi di Kabupaten Mamasa, Sulbar pada tahun 2015 yang dimenangkan oleh PT. Surpin Raya diduga mengadakan bibit yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertera dalam dokumen lelang.

Dimana dalam dokumen lelang disebutkan pengadaan bibit kopi menggunakan anggaran senilai Rp 9 miliar dan juga disebutkan bahwa bibit kopi unggul harus berasal dari uji laboratorium dengan spesifikasi Somatic Embrio (SE).

Namun dari 1 juta bibit kopi yang didatangkan dari Jember tersebut, terdapat sekitar 500 ribu bibit kopi yang diduga dari hasil stek batang pucuk kopi yang dikemas di dalam plastik dan dikumpulkan di daerah Sumarorong, Kabupaten Mamasa, Sulbar.

Biaya produksi dari bibit labolatorium diketahui berkisar Rp 4.000 sedangkan biaya produksi yang bukan dari laboratorium atau hasil stek tersebut hanya Rp 1.000. Sehingga terjadi selisih harga yang lumayan besar.

Dari hasil penyidikan yang dilakukan penyidik Pidsus Kejati Sulsel, pihak rekanan dalam hal ini PT. Surpin Raya diduga mengambil bibit dari pusat penelitian kopi dan kakao (PUSLITKOKA) Jember sebagai penjamin suplai dan bibit. Diduga bibit dari Puslitkoka tersebut merupakan hasil dari stek.

Sementara kasus dugaan korupsi aspirasi DPRD Sulbar tahun 2016. Diam-diam bidang Pidsus Kejati Sulsel dikabarkan kembali membuka penyelidikan baru pasca keempat tersangka dalam kasus tersebut telah divonis bebas ditingkat Kasasi. (Eka)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.