Menu

Mode Gelap
KPK Geledah Kantor Dinas PUTR Sulsel? PPCD Siap Gelar Pendaftaran Bakal Calon Direktur PNUP Oknum Polri Jadi Algojo Habisi Nyawa Najamuddin Sewang Polsek Bontonompo Kesampingkan Perma 2 Tahun 2012? Kanitres Bungkam Babak Baru Kasus Dugaan Korupsi Proyek Infrastruktur Wisata Toraja Rp40 M

Hukum & Kriminal · 5 Okt 2018 21:54 WITA

Penantian Panjang Akhir Cerita Kasus Jentang


 Massa LKBHMI cabang Makassar kecewa tak digubris Kejati Sulselbar saat berunjuk rasa di depan Kantor Kejati Sulselbar, Jumat (28/9/2018) (Kedai-Berita.com/Hakim) Perbesar

Massa LKBHMI cabang Makassar kecewa tak digubris Kejati Sulselbar saat berunjuk rasa di depan Kantor Kejati Sulselbar, Jumat (28/9/2018) (Kedai-Berita.com/Hakim)

KEDAI-BERITA.COM, Makassar- Nyaris mendekati setahun. Pengejaran terhadap buronan kasus dugaan korupsi penyewaan lahan negara di Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Makassar, Soedirjo Aliman alias Jentang belum juga membuahkan hasil.

Bos PT. Jujur Jaya Sakti itu seakan menikmati pelariannya meski telah menyandang status Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Kejati Sulselbar.

Desakan demi desakan yang disuarakan dengan lantang baik dari sejumlah lembaga penggiat anti korupsi maupun kelompok aktifis kemahasiswaan di Sulsel pun seakan tak mengusik ketenangan Jentang yang sedang santai menikmati pelariannya.

Yang memiriskan lagi, Kejati sebagai lembaga penegak hukum pun seakan dibuat ompong dan terang-terangan mengakui hebatnya sepak terjang Jentang.

Terakhir, Jentang seakan kembali mempertontonkan kehebatannya seperti yang terekam dalam video amatir yang direkam oleh warga. Dimana ia dengan santainya menggandeng seorang wanita berjalan di sebuah Mal di Jakarta tanpa terbebani dengan statusnya sebagai buronan Kejati Sulselbar.

“Kita saat itu langsung menindak lanjuti video yang merekam keberadaan Jentang di Jakarta. Memang hasilnya nihil, meski tim telah berkordinasi dengan tim Kejagung mencoba ke lokasi seperti yang ada di dalam video tersebut,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulselbar, Salahuddin saat ditemui di ruangan kerjanya belum lama ini.

Menghindari dikatakan tak serius, Kejati pun mencoba meminta tolong kepada masyarakat agar turut membantu mengejar dan menangkap buronan kelas kakap tersebut. Meski upaya lain telah dilakukan. Diantaranya meminta bantuan kepada seluruh jajaran Kejaksaan yang tersebar di seluruh Indonesia serta kepada instansi penegak hukum lainnya seperti Kepolisian.

“Sampai detik ini tim juga masih terus berupaya mengendus keberadaan dia (Jentang). Belum dapat kabar sampai saat ini,” akui Salahuddin.

Meski demikian, Salahuddin menegaskan bahwa pihaknya tak akan mencabut status DPO Jentang sebelum ia menyerahkan diri atau berhasil ditangkap nantinya.

Baca Juga :  Menanti Nasib 2 Kasus Korupsi DAK Ditangan Kajati Sulsel Baru

“Pak Kajati juga sudah tegaskan akan membawa kasus Jentang hingga ke persidangan dan tak akan berhenti mengejar Jentang selama ia tak ada niat menyerahkan diri,” ucap Salahuddin.

KPK Diminta Turun Tangan

Direktur Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi, Abdul Muthalib

Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengambil alih penanganan kasus dugaan korupsi penyewaan lahan negara di Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Makassar yang hingga saat ini tak ada progres.

Malah kata Direktur Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi, Abdul Muthalib, hingga saat ini Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulselbar tak berdaya menangkap salah seorang tersangka dalam kasus tersebut yang hingga saat ini hampir setahun berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO). Dia adalah Soedirjo Aliman alias Jentang.

Bahkan lanjut Muthalib, yang memiriskan, dimana Kejati tidak berani berbuat tegas dengan anak Jentang, Edy Aliman yang jelas-jelas mempermainkan penegakan hukum.

“Coba bayangkan hingga saat ini Edy tak berani dijemput paksa. Sementara dia berani mangkir berkali-kali setiap dipanggil oleh penyidik. Hebatnya lagi dia berani berikan alamat palsu penyidik. Tapi sampai detik ini perbuatannya didiamkan penyidik. Asli wajah penegakan hukum sangat tercoreng bahkan diinjak-injak oleh dia,” kata Muthalib, Jumat (5/10/2018).

Tak hanya itu, masih banyak pihak lain yang jelas keterlibatannya, beber Muthalib, juga tidak disentuh. Dimana mereka masih berstatus orang dekat Jentang.

“Ada Ulil Amri, Johny Aliman bahkan mantan Lurah dan mantan Camat yang jelas peranannya tapi hingga saat ini Kejati tidak berani menyentuhnya apalagi meningkatkan statusnya dari saksi jadi tersangka,” terang Muthalib.

Baca Juga :  Gerakan Aksi Bersama Bersih Pantai Tanjung Bayang Kumpul 1436,12 Kg Sampah

Ia berharap Kejati legowo mengalihkan penanganan kasus Buloa ke KPK agar kasusnya segera rampung dan dilimpahkan ke persidangan tipikor.

“Kalau KPK kan tidak ada intervensi sehingga semua yang terlibat tentu akan diseret dan dimintai pertanggung jawaban. Jadi dari pada menjadi sorotan terus menerus, maka Kejati sebaiknya serahkan saja kasus ini ke KPK,” jelas Muthalib.

Kronologi Kasus Buloa Yang Jerat Jentang

Kejati sita lahan reklamasi buloa yang dilakukan Soedirjo Aliman alias Jentang cs (Hakim/KEDAI-BERITA.COM)

Kasus ini mencuat pada saat terjadi penutupan akses jalan di atas tanah negara yang dimaksud tepatnya di Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar pada tahun 2015 lalu. Penutupan dilakukan oleh Jayanti dan Rusdin dengan dasar bahwa keduanya mengakui memiliki surat garapan pada tahun 2003 atas tanah negara yang merupakan akses ke proyek pembangunan Makassar New Port.

Atas dasar itu, Jayanti dan Rusdin dengan difasilitasi oleh Sabri yang bertindak seolah olah atas nama Pemerintah Kota Makassar meminta dibayarkan uang sewa kepada PT. PP selaku pelaksana pekerjaan.

Uang sewa yang diminta senilai Rp 500 Juta selama 1 tahun yang dituangkan dalam perjanjian. Padahal diketahui bahwa surat garap yang dimiliki kedua tersangka yang diklaim terbit pada tahun 2003 tersebut, lokasinya masih berupa laut hingga di tahun 2013.

Sejumlah nama penting pun turut disebut dalam berkas dakwaan perkara dugaan korupsi penyewaan lahan negara buloa yang menjerat Muh. Sabri, Asisten 1 Bidang Pemerintahan Pemkot Makassar sebagai terdakwa.

Nama-nama tersebut diantaranya owner PT Jujur Jaya Sakti, Soedirjo Aliman alias Jentang Bin Liem Eng Tek, dan laywer senior Ulil Amri. Jentang dan Ulil dinyatakan sering hadir di semua pertemuan proses sewa lahan negara Buloa.

Baca Juga :  Tantangan Pegiat Anti Korupsi untuk Kapolda Sulsel Baru

Proses terjadinya penyewaan lahan negara terjadi setelah difasilitasi Sabri, yang mempertemukan pihak penyewa PT Pelindo dan PT Pembangunan Perumahan (PP) dengan Rusdin dan Andi Jayanti Ramli selaku pengelola tanah garapan yang juga berstatus terdakwa dalam perkara ini.

Bukti keduanya adalah pengelola tanah garapan didasari surat keterangan tanah garapan register nomor 31/BL/IX/2003 yang diketahui oleh Lurah Buloa Ambo Tuwo Rahman dan Camat Tallo AU Gippyng Lantara nomor registrasi 88/07/IX/2003 untuk Rusdin, sementara Jayanti nomor registrasi 30/BL/IX/2003 saksi lurah dan camat nomor registrasi 87/07/IX/2003 dengan luas 39.9 meter persegi.

Pada pertemuan pertama turut dihadiri Jentang selaku pimpinan Rusdin dan Jayanti yang bekerja di PT Jujur Jaya Sakti serta Ulil Amri yang bertindak sebagai kuasa hukum keduanya.

Pertemuan pertama terjadi pada 28 Juli 2015 bertempat di ruang kerja Sabri selaku Asisten 1. Pada pertemuan itu terjadi negosiasi antara kedua belah pihak.

Kemudian lanjut pada pertemuan kedua pada tanggal 30 Juli 2015. Dimana Jen Tang dan Ulil Amri kembali hadir bersama Rusdin yang bertindak mewakili Jayanti.Dalam pertemuan itu disepakati harga sewa lahan negara Buloa senilai Rp 500 Juta atau lebih rendah dari tawaran Jen Tang cs yang meminta nilai Rp1 Miliar.

Draf sewa lahan akhirnya disetujui dalam pertemuan berikutnya di ruko Astra Daihatsu Jalan Gunung Bawakaraeng. Dalam pertemuan ini kembali dihadiri oleh Jentang, Ulil Amri dan Rusdin mewakili Jayanti.

Akhirnya pada tanggal 31 Juli 2015 di Kantor Cabang Mandiri, PT PP melakukan pembayaran terhadap Rusdin dan Jayanti yang juga kembali dihadiri oleh Jentang dan Ulil Amri. Uang senilai Rp 500 Juta itu disetorkan oleh PT PP ke Rusdin Jayanti melalui rekening Johny Aliman, anak Jentang. (Said/Hakim).

Artikel ini telah dibaca 6 kali

Baca Lainnya

Kasus Penembakan Brigadir J, Begini Peran Irjen Pol Ferdy Sambo

10 Agustus 2022 - 23:53 WITA

1,87 Gram Diduga Sabu Diamankan Polda Sulsel

9 Agustus 2022 - 14:19 WITA

ACC Desak APH Usut Bau Korupsi Pembebasan Lahan Bendungan Paselloreng

9 Agustus 2022 - 14:15 WITA

Polisi Serahkan Tersangka dan BB Tipikor Alkes RS Fatimah Sulsel ke Jaksa

9 Agustus 2022 - 11:33 WITA

Perempuan Korban Kekerasan di Kabupaten Wajo Sambangi Polres dan UPTD PPA

2 Agustus 2022 - 17:32 WITA

Mantan Bupati Tanah Bumbu Dua Periode Resmi Pakai Rompi Orange

29 Juli 2022 - 16:19 WITA

Trending di Hukum & Kriminal
error: Hai! Pengunjung Kedai-berita.com