ACC Desak Polda Segera Limpah Perkara Dugaan Korupsi RSP Pratama Ke Kejati

Kedai-Berita.com, Makassar– Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi mendesak penyidik Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Sulsel segera melimpahkan berkas dan tersangka dugaan korupsi pembangunan RSP Pratama Kabupaten Enrekang ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulselbar.

“Kalau sudah lengkap seharusnya tidak perlu lama-lama di penyidik Polda, limpahkan saja berkas dengan tersangkanya ke Kejati Sulselbar untuk segera disidangkan,” kata Abdul Muthalib Direktur ACC Sulawesi, Sabtu (16/12/2017).

Persoalan menahan, kata Muthalib, seharusnya menjadi pertimbangan subyektif pada saat awal tersangka misalnya dengan pertimbangan dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan seterusnya.

“Nah di kasus ini sudah rampung alias P21 sejak 6 Oktober 2017, artinya berkas sudah lengkap sehingga sejak itu Polda sudah masuk ke tahap P21a pelimpahan berkas dan tersangka ke JPU. Tak boleh lagi berlama-lama atau ada gerakan tambahan,” terang Muthalib.

Sebelumnya, penyidik Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Suslel baru menahan dua orang tersangka dugaan korupsi Pembangunan RS Pratama Kabupaten Enrekang tahun anggaran 2015 pada tanggal 13 Desember 2017.

Kedua tersangka yang rencananya ditahan selama 20 hari di Rutan Mapolda Sulsel itu diketahui masing-masing Kilat Karaka selaku Direktur PT. Haka Utama dan rekannya Sandi Dwi Nugraha Wira. Sementara seorang tersangka lainnya, Marwan Ahmad selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang, Sulsel dinyatakan mangkir dari panggilan.

“Tersangka ditahan selama 20 hari di Rutan Mapolda Sulsel terhitung sejak 13 Desember 2017 hingga 3 Januari 2018,” kata Kepala Bidang Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Dicky Sondani, Jumat (15/12/2017).

Untuk tersangka yang tak hadir dalam hal ini Marwan Ahmad, sambung Dicky akan dilakukan panggilan berikutnya sekaligus disertai upaya jemput paksa.

“Tersangka Marwan akan diberi panggilan kedua disertai surat perintah membawa,” ujar Dicky.

Penyidikan dugaan korupsi pembangunan Rumah Sakit Pratama (RSP) Kabupaten Enrekang telah dinyatakan rampung alias P21 sejak 6 Oktober 2017.

Kasus ini sempat heboh, pasca penyidik Direktorat Reskrimsus Polda Sulsel menetapkan tiga orang tersangka. Dari tiga tersangka tersebut, seorang diantaranya dikenal sebagai kader Partai Gerindra yakni bernama Kilat Karaka.

Kilat Karaka merupakan Direktur PT Haka Utama sebuah perusahaan rekanan atau pelaksana pekerjaan yang dinyatakan bermasalah ini. Sedangkan dua orang tersangka lainnya yakni Kepala Dinas Kesehatan Enrekang, Marwan Ahmad Ganoko yang bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggara (KPA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta Sandy Dwi Nugraha selaku Kuasa Direksi perusahaan rekanan, PT. Haka Utama.

Ketiganya dinilai sebagai pihak yang bertanggung jawab atas timbulnya kerugian negara pada pengerjaan proyek yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) APBD Kab. Enrekang tahun 2015 yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kab. Enrekang. Dimana pengerjaan proyek itu diketahui menggunakan anggaran senilai Rp 4.738.000.000.

Dalam peranannya, Kilat Karaka selaku Direktur PT Haka Utama memberikan Kuasa Direksi kepada Sandy Dwi Nugraha untuk mengerjakan seluruh item pekerjaan proyek pembangunan RSP Kab. Enrekang melalui akte notaris Fatmi Nuryanti dengan nomor 08 tanggal 9 November 2015.

Dari pengalihan pengerjaan ke Sandy tersebut, Kilat mendapatkan fee sebagai tanda terima kasih sebesar Rp 80.000.000. Ia mengalihkan pengerjaan utuh ke Sandy namun tetap menggunakan perusahaannya agar tidak ketahuan jika pengerjaan telah dialihkan alias di sub kontrakkan.

Selain itu, penyidik juga menemukan jika dalam pelaksanaan pekerjaan proyek, Sandy mengganti personil inti serta peralatan yang ditawarkan oleh PT. Haka Utama sebagaimana tertera dalam kontrak pekerjaan sebelumnya. Ia melakukan hal itu tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) maupun Konsultan Pengawas (KP).

Adapun beberapa alat yang tidak digunakan sesuai analisa penggunaan alat diantaranya Whell Loader, Dump Truck, dan Stamper. Namun alat tersebut tetap dibayarkan.

Tak sampai disitu, pekerjaan proyek juga mengalami keterlambatan sehingga mendapat penambahan waktu pekerjaan selama 56 hari kalender dan mendapat denda keterlambatan sebesar Rp 255.740.800.

Namun belakangan diketahui pekerjaan pembangunan RSP Kab. Enrekang ternyata telah dibayarkan seratus persen dengan rincian uang muka sebesar Rp.1.370.040.000, MC 01 sebesar Rp 1.051.476.000, PHO sebesar Rp 2.145.284.000. Pembayaran dilakukan panitia dengan mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri milik PT. Haka Utama bernomor 1740000363010.

Atas kejadian itu, negara dirugikan sebesar Rp 1.077.878.252, 65 sebagaimana dari hasil audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel.

Para tersangka dijerat Pasal 2 Ayat (1) Subs Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana. (Kha)