Dua Tersangka Dugaan Korupsi RSP Pratama Enrekang Resmi Ditahan

Kedai-Berita.com, Makassar– Penyidik Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Suslel resmi menahan dua orang tersangka dugaan korupsi Pembangunan RS Pratama Kabupaten Enrekang tahun anggaran 2015.

Kedua tersangka yang ditahan tersebut masing-masing Kilat Karaka selaku Direktur PT. Haka Utama dan rekannya Sandi Dwi Nugraha Wira. Sementara seorang tersangka lainnya, Marwan Ahmad selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang, Sulsel dinyatakan mangkir dari panggilan.

“Perkaranya sudah rampung alias P21. Dari tiga tersangka hanya dua yang hadir penuhi panggilan dan langsung ditahan selama 20 hari untuk diserahkan ke Kejati Sulselbar,” kata Kepala Bidang Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Dicky Sondani, Jumat (15/12/2017).

Untuk tersangka yang tak hadir dalam hal ini Marwan Ahmad, sambung Dicky akan dilakukan panggilan berikutnya sekaligus disertai upaya jemput paksa.

“Tersangka Marwan akan diberi panggilan kedua disertai surat perintah membawa,” ujar Dicky.

Penyidikan dugaan korupsi pembangunan Rumah Sakit Pratama (RSP) Kabupaten Enrekang telah dinyatakan rampung alias P21 sejak 6 Oktober 2017.

Kasus ini sempat heboh, pasca penyidik Direktorat Reskrimsus Polda Sulsel menetapkan tiga orang tersangka. Dari tiga tersangka tersebut, seorang diantaranya dikenal sebagai kader Partai Gerindra yakni bernama Kilat Karaka.

Kilat Karaka merupakan Direktur PT Haka Utama sebuah perusahaan rekanan atau pelaksana pekerjaan yang dinyatakan bermasalah ini. Sedangkan dua orang tersangka lainnya yakni Kepala Dinas Kesehatan Enrekang, Marwan Ahmad Ganoko yang bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggara (KPA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta Sandy Dwi Nugraha selaku Kuasa Direksi perusahaan rekanan, PT. Haka Utama.

Ketiganya dinilai sebagai pihak yang bertanggung jawab atas timbulnya kerugian negara pada pengerjaan proyek yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) APBD Kab. Enrekang tahun 2015 yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kab. Enrekang. Dimana pengerjaan proyek itu diketahui menggunakan anggaran senilai Rp 4.738.000.000.

Dalam peranannya, Kilat Karaka selaku Direktur PT Haka Utama memberikan Kuasa Direksi kepada Sandy Dwi Nugraha untuk mengerjakan seluruh item pekerjaan proyek pembangunan RSP Kab. Enrekang melalui akte notaris Fatmi Nuryanti dengan nomor 08 tanggal 9 November 2015.

Dari pengalihan pengerjaan ke Sandy tersebut, Kilat mendapatkan fee sebagai tanda terima kasih sebesar Rp 80.000.000. Ia mengalihkan pengerjaan utuh ke Sandy namun tetap menggunakan perusahaannya agar tidak ketahuan jika pengerjaan telah dialihkan alias di sub kontrakkan.

Selain itu, penyidik juga menemukan jika dalam pelaksanaan pekerjaan proyek, Sandy mengganti personil inti serta peralatan yang ditawarkan oleh PT. Haka Utama sebagaimana tertera dalam kontrak pekerjaan sebelumnya. Ia melakukan hal itu tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) maupun Konsultan Pengawas (KP).

Adapun beberapa alat yang tidak digunakan sesuai analisa penggunaan alat diantaranya Whell Loader, Dump Truck, dan Stamper. Namun alat tersebut tetap dibayarkan.

Tak sampai disitu, pekerjaan proyek juga mengalami keterlambatan sehingga mendapat penambahan waktu pekerjaan selama 56 hari kalender dan mendapat denda keterlambatan sebesar Rp 255.740.800.

Namun belakangan diketahui pekerjaan pembangunan RSP Kab. Enrekang ternyata telah dibayarkan seratus persen dengan rincian uang muka sebesar Rp.1.370.040.000, MC 01 sebesar Rp 1.051.476.000, PHO sebesar Rp 2.145.284.000. Pembayaran dilakukan panitia dengan mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri milik PT. Haka Utama bernomor 1740000363010.

Atas kejadian itu, negara dirugikan sebesar Rp 1.077.878.252, 65 sebagaimana dari hasil audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel.

Para tersangka dijerat Pasal 2 Ayat (1) Subs Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana. (Kha)