Desakan Mahasiswa Soal Dugaan Korupsi ART DPRD Tana Toraja Menguat, Presiden Prabowo Tegaskan Sikap Tanpa Kompromi

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Peduli Hukum Sulawesi Selatan menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel), Kamis 4 September 2025. Mereka menuntut kejelasan penanganan kasus dugaan korupsi Anggaran Rumah Tangga (ART) Pimpinan DPRD Tana Toraja Tahun Anggaran 2017–2024 yang dinilai berjalan lamban.

Dalam orasinya, Koordinator aksi Ryan Saputra menyoroti pos-pos anggaran mencurigakan, mulai dari konsumsi senilai Rp25 juta per bulan, listrik dan air Rp10 juta, hingga pemeliharaan rumah dan kendaraan dengan nilai ratusan juta rupiah. Menurutnya, jika diakumulasi sejak 2017, potensi kerugian negara mencapai angka yang signifikan.

“Kasus ini sudah terlalu lama ditangani. Kami mendesak agar segera dituntaskan,” tegas Ryan. Ia juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera melakukan audit resmi untuk memastikan jumlah kerugian negara.

Kejati Sulsel: Perhitungan Kerugian Negara Hampir Rampung

Merespons desakan mahasiswa, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Soetarmi, menegaskan bahwa kasus ini tetap berjalan. Puluhan saksi telah dimintai keterangan, dan kini penyidik tengah merampungkan perhitungan kerugian negara sebelum melangkah ke tahap selanjutnya.

“Perkembangan terkini, kasus ini sementara berada pada tahap perampungan perhitungan kerugian negara,” kata Soetarmi di hadapan massa aksi.

Instruksi Tegas Presiden Prabowo

Tekanan publik terhadap penanganan kasus korupsi di daerah beriringan dengan sikap keras Presiden Prabowo Subianto. Dalam pidatonya pada Peringatan Hari Lahir Pancasila, Juni 2025 lalu, Prabowo menegaskan negara tidak akan memberi ruang bagi praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

“Negara akan bertindak. Tidak ada kompromi, tanpa melihat partai mana, suku mana, atau keluarga siapa,” ujar Presiden.

Ia menekankan, korupsi bukan hanya pengkhianatan moral, tetapi juga penghalang serius bagi kesejahteraan rakyat. Prabowo bahkan menyerukan generasi muda untuk memanfaatkan teknologi sebagai alat kontrol sosial, melaporkan setiap penyimpangan yang dilakukan pejabat publik, dan menolak budaya kompromi terhadap pelanggaran hukum.

Ujian Awal Komitmen Antikorupsi

Kasus dugaan korupsi ART DPRD Tana Toraja kini dipandang sebagai ujian nyata bagi aparat penegak hukum di daerah dalam menjawab mandat Presiden. Transparansi dan kecepatan proses hukum akan menjadi indikator penting, apakah janji pemerintahan baru untuk menegakkan integritas dan tata kelola bersih benar-benar diwujudkan.

Bagi publik Indonesia dan khususnya masyarakat Sulawesi Selatan yang konsisten mengawal agenda pemberantasan korupsi, penanganan kasus ini akan menentukan seberapa serius negara melawan praktik pencurian uang rakyat. (Thamrin/Eka)