Menu

Mode Gelap
PPCD Siap Gelar Pendaftaran Bakal Calon Direktur PNUP Oknum Polri Jadi Algojo Habisi Nyawa Najamuddin Sewang Polsek Bontonompo Kesampingkan Perma 2 Tahun 2012? Kanitres Bungkam Babak Baru Kasus Dugaan Korupsi Proyek Infrastruktur Wisata Toraja Rp40 M Camat Ujung Pandang Gelar Pertemuan Bersama Ketua RT dan RW

Hukum & Kriminal · 14 Jun 2022 18:31 WITA

Menanti Penetapan Tersangka Dugaan Korupsi Satpol PP Makassar


 Kantor Kejati Sulsel. Perbesar

Kantor Kejati Sulsel.

Lembaga Anti Corruption Committee Sulawesi (ACC Sulawesi) mendukung Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Makassar.

“Kita harap mendekat ini Kejati Sulsel segera umumkan tersangkanya. Kami dukung itu,” ucap Ketua Badan Pekerja ACC Sulawesi, Kadir Wokanubun, Selasa (14/6/2022).

Ia mengatakan, sejak kasus tersebut ditingkatkan statusnya ke tahap penyidikan, artinya penyidik telah menemukan adanya dugaan peristiwa pidana serta mengantongi bukti permulaan yang cukup. Dengan demikian tidak butuh waktu lama lagi untuk segera menetapkan tersangka.

“Sejak tahapan penyelidikan saja, tentunya penyidik sudah bisa meraba siapa tersangka dalam kasus tersebut. Sehingga di tahap penyidikan ini tinggal penegasan saja. Yah kita harap penetapan tersangka tidak mengulur waktulah,” terang Kadir.

Baca Juga :  Polda Sulsel Tahan Pelimpahan Tahap Dua Kasus Dugaan Korupsi Bandara Mangkendek, Ada Apa?

Sebelumnya, Kejati Sulsel meningkatkan status penanganan kasus dugaan korupsi di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Makassar naik ke tahap penyidikan.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel, Soetarmi mengatakan peningkatan status penanganan kasus dugaan korupsi di lingkup Satpol PP Makassar ke tahap penyidikan tersebut, berdasarkan hasil ekspose perkara oleh tim penyidik Kejati Sulsel.

Di mana, lanjut Soetarmi, dari hasil ekspose oleh tim ditemukan sejumlah fakta bahwa terjadi indikasi penyalahgunaan honorarium tunjangan operasional Satpol PP Makassar pada 14 kecamatan se-kota Makassar terhitung sejak tahun 2017 hingga tahun 2020.

“Adapun modus operandi perkara tersebut, di mana bermula dari adanya penyusunan dan pengaturan penempatan personil Satpol PP yang akan bertugas di 14 kecamatan, namun faktanya sebahagian dari petugas Satpol PP yang disebutkan namanya dalam BKO tidak pernah melaksanakan tugas dan anggaran honorarium dicairkan oleh pejabat yang tidak berwenang untuk menerima honorarium Satpol PP tersebut,” ungkap Soetarmi, Kamis 2 Juni 2022.

Baca Juga :  Respon MUI Terkait Aktivitas Penjualan Minuman Alkohol di Cafe Barcode

Dalam waktu dekat ini, tim penyidik Kejati Sulsel berencana segera menetapkan tersangka dalam kasus penyalahgunaan wewenang yang merugikan APBD Kota Makassar guna pembayaran honorarium tunjangan operasional Satpol PP pada 14 kecamatan se- kota Makassar terhitung sejak tahun 2017 hingga dengan tahun 2020.

“Insya Allah sesegera mungkin penetapan tersangka kita akan umumkan,” Soetarmi menandaskan. (Eka)

Artikel ini telah dibaca 78 kali

Baca Lainnya

Resmob Polda Sulsel Bekuk Dua Orang Terduga Pemalsu Surat Tanah

30 Juni 2022 - 07:07 WITA

Tantangan ACC Sulawesi ke Pejabat Baru Dirkrimsus Polda Sulsel

27 Juni 2022 - 15:15 WITA

Polisi Ringkus Pelaku Pemanah Pengantar Jenazah di Makassar

22 Juni 2022 - 18:38 WITA

ACC Soroti ‘Vonis Korting’ Hakim Perkara Korupsi RS Batua

17 Juni 2022 - 14:37 WITA

Vonis Korupsi RS Batua Pangkas Hukuman Badan dan Uang Pengganti

17 Juni 2022 - 10:36 WITA

PUKAT: Aneh Kasus Bansos Covid-19 Makassar Belum Ada Tersangka

15 Juni 2022 - 18:34 WITA

Trending di Hukum & Kriminal
error: Hai! Pengunjung Kedai-berita.com