Menu

Mode Gelap
KPK Geledah Kantor Dinas PUTR Sulsel? PPCD Siap Gelar Pendaftaran Bakal Calon Direktur PNUP Oknum Polri Jadi Algojo Habisi Nyawa Najamuddin Sewang Polsek Bontonompo Kesampingkan Perma 2 Tahun 2012? Kanitres Bungkam Babak Baru Kasus Dugaan Korupsi Proyek Infrastruktur Wisata Toraja Rp40 M

Parlemen · 30 Jun 2021 08:27 WITA

Hari Ini Dewan Gelar RDP Kasus Ruko Lantai 3 Diduga Tak Miliki IMB


 Hari Ini Dewan Gelar RDP Kasus Ruko Lantai 3 Diduga Tak Miliki IMB Perbesar

Komisi A DPRD Kota Makassar rencananya menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas masalah ruko lantai tiga di Jalan Buru, Kelurahan Melayu, Kecamatan Wajo, Makassar yang diduga tak memiliki surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Rabu (30/6/2021).

“Iya hari ini kita RDP soal itu dan mengundang seluruh pihak terkait termasuk pihak pengadu dan teradu. Jadwalnya pukul 11.30 wita,” kata anggota Komisi A DPRD Kota Makassar, Rahmat Taqwa Quraisy kepada Kedai-berita.com.

Sebelumnya, Jermias Rarsina, Kuasa Hukum Irawati Lauw, warga yang rumahnya rusak akibat ditindih oleh bangunan ruko lantai tiga yang diduga tak berIMB tersebut, mengaku mengapresiasi sikap yang telah diambil oleh Komisi A DPRD Kota Makassar usai menyidak lokasi. Tindakan Komisi A kata dia, sudah tepat dengan memberikan rekomendasi kepada Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB) untuk melakukan penyegelan sementara. Itu, kata Jermias, karena dua alasan penting secara administrasi maupun substansi mengenai kegiatan membangun rumah sehubungan dengan IMB dan ilmu konstruksi.

Alasan yang pertama, kata Jermias, adalah secara administrasi. Di mana dari hasil pertemuan atau sidak di lokasi ruko yang bermasalah itu, baik pihak DTRB dan PTSP selaku instansi terkait dan berwenang belum dapat memperlihatkan validitas kebenaran IMB dari pemilik ruko. Alasan yang kedua adalah terbukti di lokasi terjadi penindisan bangunan milik Irawaty Lauw oleh ruko milik Jemis Kontaria itu.

Kuasa Hukum Irawati Lauw, Jermias Rarsina

Sehingga Jermias berharap, jika nantinya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi A DPRD Kota Makassar bersama DTRB dan PTSP, terbukti ada kesalahan administrasi atau pelanggaran fatal seperti tak memiliki IMB dan juga ada kesalahan membangun secara ilmu konstruksi yang berakibat kerugian pihak lain, maka harus ada tindakan yang lebih tegas dari penyegelan.

Baca Juga :  Wali Kota Didesak Evaluasi SKPD Terkait Soal D'Fashion

“Tak hanya rekomendasikan penyegelan, yang diharapkan adalah dapat dilakukan pembongkaran bangun ruko tersebut,” Jermias menandaskan.

Komisi A DPRD Makassar sebelumnya menyidak bangunan ruko lantai tiga di Jalan Buru No.130/98 milik Jemis Kontaria tersebut. Sidak dilakukan tepatnya Sabtu 19 Juni 2021.

Sidak bersama dengan instansi- instansi terkait tersebut dilakukan setelah Komisi A DPRD Kota Makassar menerima aduan dari warga atau tetangga bangunan ruko tersebut. Di mana warga yang dimaksud merasa dirugikan atas pembangunan ruko lantai tiga itu.

“Kedatangan kami di sini untuk turun dan melihat langsung aduan masyarakat terkait adanya bangunan yang dianggap merugikan dirinya. Bangunan ini juga diduga tidak memiliki IMB. Bangunan ini menimpa bangunan lainnya sehingga ada yang merasa dirugikan,” kata Anggota Komisi A DPRD Makassar, Rahmat Taqwa di lokasi sidak.

Baca Juga :  Akademisi: Toko Minol dekat Sekolah Jelas Bisa Disanksi Hukum

Rahmat mengatakan, sejauh ini informasi yang didapatkan oleh Komisi A DPRD Makassar, pemilik bangunan tersebut belum bisa menunjukkan IMB jenis membangun baru yang menjadi dasar aktivitas pembangunan. Sehingga pihaknya merekomendasikan untuk dilakukan penyegelan sambil memanggil kedua belah pihak untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi A DPRD Makassar yang diagendakan dua pekan ke depan.

“Sampai hari ini teradu tidak mampu perlihatkan IMB membangun baru yang menjadi dasar awal pembangunan ke Dinas Tata ruang ataupun PTSP. Sehingga kami rekomendasikan disegel karena memenuhi syarat untuk itu sambil menunggu RDP. Kedua belah pihak akan kita panggil,” jelas legislator PPP Makassar tersebut.

Komisi A DPRD Makassar sidak bangunan ruko lantai tiga di Jalan Buru, Makassar yang diduga tak BerIMB.

Di tempat yang sama, anggota komisi A lainnya, Ari Ashari Ilham mengatakan, pihaknya tentu akan berlaku adil untuk semua masyarakat kota Makassar. Olehnya itu jalan terbaik antara pemilik bangunan dan tetangga yang merasa dirugikan adalah dengan melakukan RDP.

Baca Juga :  Dewan Rekomendasikan DTRB Segel Bangunan Ruko Lantai 3 di Jalan Buru

“Dengan begitu kita akan mendengarkan keterangan dari yang mengadu maupun yang diadukan. Agar semua bisa berjalan dengan lancar, maka lebih baik jika bangunan itu disegel terlebih dahulu. Itulah sebabnya kami merekomendasikan untuk disegel,” kata legislator milenial dari fraksi Nasdem DPRD Makassar di lokasi sidak.

Sementara itu Faisal Burhan, Kabid Perizinan A PTSP Makassar yang juga turut hadir dalam sidak tersebut mengatakan pihaknya telah mencari data Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diadukan tersebut, namun tidak ada ditemukan. Menurutnya, aktivitas pembangunan baik membangun baru ataupun merenovasi, harus memiliki IMB.

“Membangun baru atau renovasi harus dipahami. Dia bangun tahun berapa, IMB tahun berapa tapi setelah kami lihat data memang tidak ada IMB-nya,” kata Faisal.

Kuasa Hukum Irawaty Law, warga yang rumahnya ditindih bangunan ruko di Jalan Buru, Jermias Rarsina. (Foto: Thamrin)

Hal senada disampaikan Abd Haris, Kepala seksi pengkajian hukum bidang penertiban Dinas Penataan Ruang kota Makassar.

“Kami sudah memberi surat panggilan ke pemilik, mereka sempat datang dan bawa IMB dijelaskan tapi itu IMB bangunan yang di belakang. Sementara yang jadi persoalan ini bangunan yang di depan,” ucap Haris. (Thamrin/Eka)

Artikel ini telah dibaca 23 kali

Baca Lainnya

Giliran Komisi C Sikapi Hanggar Talasalapang

9 Juli 2022 - 12:58 WITA

Komisi A Sepakat Hanggar Talasalapang Ditutup Sementara

29 Juni 2022 - 23:32 WITA

Rudianto Lallo Perjuangkan Akses Internet untuk Warga Pulau

23 Juni 2022 - 15:21 WITA

Bertemu Rudianto Lallo, Imam Masjid Islamic Center Bahas Ini

22 Juni 2022 - 19:11 WITA

Komisi C Tegur Pengusaha Bandel Pakai Bahu Jalan Jadi Parkiran

6 Juni 2022 - 21:53 WITA

Warga Antang Akhirnya Buka Blokade Jalan

31 Mei 2022 - 22:05 WITA

Trending di Parlemen
error: Hai! Pengunjung Kedai-berita.com