Nasib Kasus Dugaan Korupsi Penjualan Aset PUPR di Makassar

Lembaga Anti Corruption Committee Sulawesi (ACC Sulawesi) menyayangkan sikap Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) yang dinilai tertutup dalam menangani adanya dugaan korupsi pada penjualan aset milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Makassar.

“Kita harap Kejati serius menangani kasus ini. Dari info terakhir kami dapat beberapa orang BPN sudah diambil keterangannya,” kata Direktur Anti Corruption Committee Sulawesi (ACC Sulawesi), Kadir Wokanubun.

Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel), Andi Faik mengatakan penyelidikan kasus ini dilakukan tahun lalu dan koordinator penyidiknya juga sudah pindah.

“Belum ada pemeriksaan fisik sama lapangan laporan dari timnya. Terakhir itu pengambilan data di Kementerian PUPR,” kata Faik via pesan singkat, Kamis (9/7/2020).

Selain itu, menurut informasi timnya, lanjut Faik, lahan aset milik PUPR yang dimaksud pernah dibebaskan yakni pada tahun 1994.

“Tapi sejauh mana penanganannya, itu belum ada kesimpulan. Karena belum dilaporkan hasilnya,” jelas Faik.

Ia berdalih upaya penyelidikan kasus tersebut tetap masih terbuka. Meski, diakuinya, terdapat beberapa kendala.

“Kendalanya mencari orang-orang terkait karena kebanyakan sudah meninggal dunia terlebih penerima uangnya yang meninggal dan selebihnya belum diketahui keberadaannya,” Faik menjelaskan.

Sebelumnya, diberitakan Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) diam-diam menyelidiki adanya aroma korupsi dugaan penjualan aset milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Makassar.

Bidang Pidsus Kejati Sulsel menyelidiki dugaan korupsi penjualan aset milik Kementerian PUPR yang berlokasi di Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Makassar itu diketahui berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor: PRINT-89/P.4/Fd 1/08/2019 tanggal 30 Agustus 2019. (Eka)