Aktivis Makassar Gaungkan Tolak Pembentukan BPI Danantara

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM) menggelar aksi unjuk rasa di perempatan Jalan A.P. Pettarani dan Hertasning, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (19/2/2025).

Aksi ini merupakan bentuk kritik terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo, khususnya terkait alokasi anggaran dan pembentukan Lembaga Danantara.

Dalam aksi tersebut, para demonstran membentangkan spanduk bertuliskan “Selamatkan Indonesia, Lawan Rezim Prabowo” serta menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya menolak pembentukan Lembaga Danantara, mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta mengalihkan hasil efisiensi anggaran ke sektor pendidikan dan kesehatan.

Aksi ini sempat mengganggu arus lalu lintas akibat pembakaran ban bekas di tengah jalan, yang menyebabkan kemacetan di sepanjang Jalan A.P. Pettarani dan Jalan Hertasning.

Ketegangan meningkat ketika massa aksi menahan sebuah truk tronton untuk dijadikan panggung orasi, sehingga terjadi bentrokan dengan aparat kepolisian.

Kritik terhadap Lembaga Danantara

Jenderal Lapangan GAM, Fajar Wasis, dalam orasinya menyatakan bahwa pemerintah seharusnya membatalkan peresmian Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

Menurutnya, keberadaan lembaga ini berisiko melemahkan kewenangan lembaga penegak hukum seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena keduanya tidak memiliki kewenangan untuk mengaudit Danantara.

“Selain itu, salah satu mantan presiden yang disebut sebagai pengawas lembaga ini pernah masuk dalam daftar tokoh dunia terkorup versi OCCRP. Ini menjadi indikasi bahwa individu yang diberi kewenangan untuk mengawasi lembaga ini tidak memiliki kapasitas dan legalitas yang memadai. Jika dibiarkan, Lembaga Danantara bisa menjadi celah baru bagi tindak pidana korupsi,” tegas Fajar.

Pentingnya Alokasi Anggaran untuk Pendidikan

Sementara itu, salah satu peserta aksi, Banggulung, menyoroti pentingnya alokasi hasil efisiensi anggaran untuk sektor pendidikan. Menurutnya, pendidikan gratis harus menjadi hak dasar setiap warga negara.

“Keterbatasan finansial masih menjadi kendala utama dalam dunia pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah harus lebih memprioritaskan sektor pendidikan dibandingkan program lain yang kurang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Diketahui, aksi ini mencerminkan kekhawatiran mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah dalam pengelolaan anggaran negara. Sehingga mereka berharap pemerintah dapat lebih transparan dan bijak dalam menentukan prioritas alokasi anggaran demi kesejahteraan masyarakat luas. (*)