GAM Demo Tolak Kenaikan PPN 12 Persen

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM) menggelar aksi unjuk rasa di Pertigaan Jalan Hertasning-Pettarani, Kota Makassar, Selasa (19/11/2024).

Aksi ini sebagai bentuk penolakan terhadap rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada awal tahun 2025.

Dalam aksinya, massa membawa spanduk bertuliskan “KENAIKAN PPN 12% BUKAN SOLUSI” serta mengusung dua tuntutan utama, yakni mendesak DPR RI untuk merevisi UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan mencopot Menteri Keuangan.

Aksi ini berlangsung dengan orasi dan pembakaran ban di lokasi unjuk rasa. Namun, situasi mulai memanas ketika massa menahan sebuah truk kontainer untuk memblokade jalan.

Tindakan ini menyebabkan kemacetan panjang di ruas Jalan A.P. Pettarani dan Jalan Hertasning. Upaya aparat kepolisian untuk meloloskan truk kontainer tersebut tidak membuahkan hasil karena massa tetap bertahan.

Adapun Kenaikan PPN menjadi 12% dipastikan akan berlaku mulai 1 Januari 2025, sebagaimana disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat bersama DPR pada 14 November 2024.

Namun kebijakan ini menuai kritik tajam dari berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa yang menilai langkah tersebut tidak berpihak pada rakyat kecil.

Alfin, selaku Jenderal Lapangan GAM, dalam orasinya menyebut bahwa kebijakan ini akan memperburuk beban ekonomi masyarakat.

“Kenaikan PPN 12% akan menjadi beban tambahan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah yang sudah kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kami tidak bisa tinggal diam. Kami akan bersuara untuk kepentingan rakyat,” tegas Alfin.

Begitu juga Panglima Besar GAM, Banggulung, turut mengkritik kebijakan ini sebagai bagian dari ambisi pemerintah untuk membiayai proyek besar seperti pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

“Pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto berambisi untuk menjalankan mega proyek yang membutuhkan anggaran besar, sehingga rakyat menjadi sasaran dengan kebijakan PPN 12%,” ujar Bang Gulung.

Sekedar diketahui, Aksi unjuk rasa ini mencerminkan kekecewaan sebagian masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil.

Meski demikian, pemerintah tetap berpendapat bahwa kenaikan PPN diperlukan untuk menjaga stabilitas fiskal negara dan mendukung pembangunan. (*)