Menu

Mode Gelap
KPK Geledah Kantor Dinas PUTR Sulsel? PPCD Siap Gelar Pendaftaran Bakal Calon Direktur PNUP Oknum Polri Jadi Algojo Habisi Nyawa Najamuddin Sewang Polsek Bontonompo Kesampingkan Perma 2 Tahun 2012? Kanitres Bungkam Babak Baru Kasus Dugaan Korupsi Proyek Infrastruktur Wisata Toraja Rp40 M

News · 23 Jul 2022 10:43 WITA

Komite MTsN 1 Makassar Minta Uang Rp5,6 Juta ke Ortu Siswa Baru Langgar PMA dan Permendikbud


 Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Makassar. Perbesar

Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Makassar.

Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Kota Makassar turut menanggapi kasus dugaan pungutan liar (pungli) yang terjadi di lingkup Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 1 Makassar.

Di mana lembaga Anti Corruption Committee Sulawesi (ACC Sulawesi) sebelumnya menemukan sejumlah orang tua siswa baru di MTsN 1 Makassar diminta menyetor uang sebesar Rp5,6 juta dengan dalih untuk amal jariah, membantu pembangunan Masjid yang belum rampung, keperluan fasilitas ruang kelas serta membantu peningkatan mutu pendidikan. Permintaan uang tersebut dilakukan oleh Komite Madrasah.

Plt Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Makassar, Muh. Tonang menjelaskan, keberadaan Komite Madrasah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Komite Madrasah.

Komite Madrasah sendiri, kata dia, unsur kepengurusannya terdiri dari orang tua siswa, tokoh masyarakat hingga tokoh pendidikan.

“Secara garis besar keberadaannya mendukung program Madrasah salah satu keterkaitannya dengan peningkatan mutu pelayanan pendidikan Madrasah,” jelas Tonang via telepon, Jumat 22 Juli 2022.

Pihak Madrasah, kata dia, pada dasarnya cuma menawarkan sejumlah program yang akan dilaksanakan oleh Madrasah ke Komite Madrasah. Selanjutnya Komite Madrasah menyupport program tersebut dengan mengajak kerjasama beberapa pihak.

“Mengenai nilai yang dipatok, itu urusan Komite Madrasah. Mereka berembuk kemudian menyepakati nilainya sendiri,” tutur Tonang.

Melanggar Permendikbud Juncto PMA

ACC Sulawesi mengungkap adanya dugaan pungli dalam penerimaan siswa baru di MTsN 1 Makassar.

 

Lembaga Anti Corruption Committee Sulawesi (ACC Sulawesi) mengungkapkan, kasus permintaan uang yang dipatok sebesar Rp5,6 juta oleh Komite Madrasah kepada orang tua siswa baru tahun ini di MTsN 1 Makassar jelas melanggar aturan bahkan dapat dikategorikan sebagai pungli.

“Dasarnya cukup jelas di Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Komite Madrasah,” ucap Ketua Badan Pekerja Anti Corruption Committee Sulawesi (ACC Sulawesi) saat ditemui di Kantor ACC Sulawesi Jalan AP. Pettarani Makassar.

“Perbuatan Komite Madrasah MTsN 1 Makassar ini telah melanggar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah Jo Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 16 Tahun 2020 tentang Komite Madrasah,” tegas Kadir.

Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 pada Pasal 10 ayat 2 telah menyebutkan bahwa penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya oleh Komite Sekolah berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan.

Baca Juga :  Kejati Tak Patuhi Putusan Praperadilan Korupsi Gernas Kakao Belopa

“Kalau sumbangan maka sifatnya sukarela, tidak ada jumlah uang serta tidak ada batas waktu. Apabila ditentukan jumlah dan batas waktu penyetoran seperti yang terjadi di MTsN 1 Makassar, itu sudah tentu pungutan liar (pungli),” terang Kadir.

Tak hanya itu, berlanjut pada Pasal 12 huruf b Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016, di mana kembali disebutkan bahwa Komite Sekolah baik perseorangan maupun kolektif dilarang melakukan pungutan dari peserta didik, orang tua/walinya.

Terlebih lagi dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 16 Tahun 2020 tepatnya pada Pasal 11 ayat 1 menyebutkan bahwa penggalangan dana dan sumber daya pendidikan berbentuk bantuan dan/atau sumbangan.

Kemudian kembali diperjelas dalam ayat 2, bahwa bantuan sebagaimana yang dimaksud ayat 1 tersebut, dapat bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha, badan usaha, dan/ atau lembaga nonpemerintah.

“Cukup jelas pada Pasal 11 ayat 1 PMA Nomor 16/2020, Komite Madrasah tidak boleh lakukan pungutan seperti yang kami temukan di mana orang tua siswa baru dipatok menyetor Rp5,6 juta dengan dalih amal jariah dan mereka diberi batas waktu penyetoran. Terlebih lagi pada ayat 2, sumber bantuan penggalangan dana tak ada disebut bisa dipungut dari orang tua peserta didik,” ungkap Kadir.

Sementara pada Pasal 11 ayat 3 disebutkan bahwa Komite Madrasah dapat menerima sumbangan rutin yang besarannya disepakati oleh orang tua peserta didik, kepala Madrasah dan/ atau yayasan bagi Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

“Pertanyaannya kemudian, apakah MTsN 1 Makassar ini merupakan Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat?, jelas bukan. Dia itu negeri atau diselenggarakan oleh pemerintah. Sehingga jelas, Komite Madrasah MTsN 1 Makassar tak boleh melakukan seperti yang disebut dalam ayat 3 di atas,” jelas Kadir.

Penegasan yang sama juga diucapkan oleh Ombudsman Sulsel. Melalui Muslim B Putra selaku Kepala Pencegahan Ombudsman Sulsel menegaskan bahwa pada dasarnya permintaan imbalan uang, barang/jasa dari sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah baik di bawah Kementerian Pendidikan maupun di bawah Kementerian Agama itu dilarang, karena anggaran pendidikan sudah bernilai besar.

“Anggaran pendidikan itu sudah besar ada 20 persen yang diambil dari APBD maupun APBN,” tegas Muslimin, Kamis 21 Juli 2022.

Menyikapi temuan lembaga ACC Sulawesi tersebut, pihaknya akan segera melakukan penyelidikan dan segera mungkin berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Sulsel.

“Kami akan menyelidiki dugaan pungli tersebut dan akan segera berkomunikasi dengan Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Sulsel untuk melakukan hal yang sama,” Muslimin menandaskan.

Baca Juga :  Korban Tenggelam di Area Pelabuhan Paotere Ditemukan Meninggal Dunia

 

MTsN 1 Makassar Akui Ada Penyetoran Uang Rp5,6 Juta dari Ortu Siswa Baru

Hana, Wakil Kepala Bagian Humas MTs Negeri 1 Makassar membenarkan adanya permintaan uang senilai Rp5,6 juta kepada sejumlah orang tua siswa baru tahun ini.

Meski demikian, ia membantah jika hal tersebut dikategorikan sebagai dugaan pungli. Permintaan uang Rp5,6 juta itu, kata dia, hanya ditujukan bagi yang mampu dan sifatnya dipergunakan selama 3 tahun.

“Yang tidak mampu tidak sama sekali, tidak mungkin yang tidak mampu,” kata Hana saat ditemui di ruangan kerjanya, Senin 18 Juli 2022.

Ia mengungkapkan, uang senilai Rp5,6 juta yang dimaksud rencananya diperuntukkan untuk pembangunan Masjid yang hingga saat ini belum rampung. Tak hanya itu, dana tersebut juga sebagai amal jariah serta peruntukan fasilitas ruangan kelas.

“Jadi itu Rp5,6 juta masing-masing Rp1 juta untuk Masjid, Rp1 juta untuk amal jariah karena sekarang siswa tidak muat di Masjid, sementara pembangunan belum selesai. Itu yang keduanya iye, itu kan untuk dunia akhirat orang tua dan anaknya toh,” ungkap Hana.

“Kemudian Rp1 juta itu untuk kelas digitalnya, jadi sekarang itu anak anak kelasnya semua full AC dengan fasilitas kelas deluxe semuanya, sudah di wallpaper semua, dan itu bisa dibuktikan semua. Insya Allah pekan ini semua selesai, jadi di dalam adami tv-nya semua smart tv, jadi nanti yang nikmati anaknya ji mereka,” Hana menambahkan.

“Kemudian itu selebihnya Rp3,6 juta untuk pengembangan Madrasah, itu pun dimudahkan bagi yang tidak mampu, bisa dia cicil Rp100 ribu per bulan, kan ada wifi, harus pake wifi karena digital, nggak mungkin Madrasah mau menyiapkan,” lanjut Hana.

Ia mengatakan, seluruh pembiayaan kegiatan fisik yang dijelaskan di atas, sumber anggarannya tetap dikombinasi antara dana Madrasah dengan Komite. Adapun kegiatan yang menyangkut dengan pengembangan sekolah dibebankan kepada Komite langsung bukan sekolah.

“Tidak adaji yang tidak membayar. Kalau mampu kan tidak mungkin, tapi kan di sini itu orang tua semua tidak masalahji kecuali pura-pura tidak mampu, kan anaknya kasian, kan sama-sama menikmati, jadi di sini bagi yang tidak mampu tidak dipaksakan,” tutur Hana.

Sekolah dalam hal ini pihak MTs Negeri 1 Makassar hanya menyampaikan seluruh program Madrasah termasuk program yang tidak diback-up oleh dana Bantuan Operasional Siswa (BOS) tapi dikelola oleh Komite. Mana mungkin Madrasah bisa mengerjakan semua yang nilainya tentu besar sehingga membutuhkan partisipasi dari orang tua siswa.

Baca Juga :  Kasus Dugaan Pungli Kanre Rong Resmi Diserahkan ke Bidang Pidsus 

Seperti kemarin, kata Hana, ada siswa penghapal Qur’an yang kemudian memiliki kehidupan ekonomi yang terbilang tidak mampu karena orang tuanya kerjanya hanya memungut barang bekas. Tentu hal tersebut butuh bantuan.

“Kecuali ada yang pura-pura tidak mampu. Misalnya, saya ini PNS tapi tidak mampu Bu, tapi kan bersyukurki karena PNS ki Pak toh, baru itu kan untuk amal jariah didirikan Masjid kan bukanji untuk siapa-siapa, dunia akhiratji, saya kira begitu pak,” ucap Hana.

Ia meyakini, kewajiban membayar uang sebesar Rp5,6 juta bagi sejumlah orang tua siswa tidak ada masalah. Bahkan, kata dia, orang tua siswa tentu menilai hal itu tidak berarti karena untuk hal positif diantaranya pengembangan Madrasah.

“Saya kira orang tua tidak berarti dia rasa karena saya juga orang tua, saya juga tetap menyumbang untuk madrasah, untuk pendidikan, jadi kalau tidak mauki seperti itu ya tertinggal. Tapi sekali lagi saya tekankan, ini dikombinasi dari dana Madrasah dengan dana Komite. Jadi misalkan seperti pembangunan Masjid, kan tidak mungkin itu semua dananya orang tua di situ cukup sampai selesai. Kami juga guru-guru menyumbang, tiap bulan setelah gajian, kami donatur tetap,” terang Hana.

Masjid, kata dia, untuk kepentingan bersama dan mudah-mudahan pembangunannya cepat rampung sehingga anak-anak bisa menikmati. Demikian juga kelas digitalnya yang tujuannya untuk melek ITE sebagaimana MTs Negeri 1 Makassar merupakan Madrasah digital.

“Jadi saya bilang sama orang tua, datang maki buktikangi, seperti apa nanti kelasnya anaknya, kalau tidak eksklusif berarti saya yang salah. Nanti saya sampaikan di Komite,” tutur Hana.

Ia sekali lagi menegaskan bahwa permintaan uang sebesar Rp5,6 juta merupakan murni program Komite.

“Jadi kita itu kombain dengan dana Madrasah karena tidak mungkin itu kalau dana BOS, apalagi ini kan ada beberapa memang terblokir anggaran, tidak bisa terpakai, betul-betul kita terpukul sementara kita mau maju, apalagi lomba-lombanya itu sampai go nasional, apalagi robotik sampai go internasional. Kalau lomba robotik itu sampai makan ratusan juta,” Hana menegaskan.

Adapun jumlah siswa yang diterima tahun ini, kata Hana, ada sekitar 480 siswa. Di mana terdapat 12 kelas dan tiap kelas berisi 40 siswa.

“Alhamdulilah tahun ini yang diterima 12 kelas, sekelas 40 siswa,” Hana menandaskan.(Thamrin/Eka)

Artikel ini telah dibaca 381 kali

Baca Lainnya

Tanggapan Akademisi Terkait Bau Korupsi Pembebasan Lahan Bendungan Paselloreng

12 Agustus 2022 - 08:34 WITA

Makassar Disebut Jadi Calon Terkuat Tuan Rumah APEXI 2023

8 Agustus 2022 - 16:17 WITA

PDAM Makassar Beri Promo Cicilan Bagi Pelanggan Baru

8 Agustus 2022 - 15:54 WITA

Pesan Sekda di HUT PDAM Makassar Ke-98

8 Agustus 2022 - 15:24 WITA

Bau Korupsi di Proyek Pembebasan Lahan Bendungan Paselloreng Wajo

8 Agustus 2022 - 07:53 WITA

Danny Pomanto Dinobatkan Sebagai Wali Kota Terpopuler di Media Online

5 Agustus 2022 - 23:31 WITA

Trending di News
error: Hai! Pengunjung Kedai-berita.com