Dukung Upaya Represif Pemkot Selamatkan Area Resapan Air

Pusat Kajian Advokasi Anti Korupsi Sulawesi Selatan (PUKAT Sulsel) mendukung upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mencarikan solusi masalah banjir di Makassar.

Di mana hampir tiap tahun alias memasuki musim penghujan, beberapa daerah di Makassar selalu berlangganan banjir.

Direktur PUKAT Sulsel, Farid Mamma mengatakan salah satu faktor penyebab beberapa daerah di Makassar selalu kebanjiran karena salah satunya banyak daerah resapan air yang diam-diam beralih fungsi menjadi pemukiman.

“Dahulu kita semua tahu bahwa daerah resapan air di Kota Makassar itu tersebar di beberapa Kecamatan yakni Kecamatan Manggala, Tamalanrea dan Biringkanaya. Coba perhatikan sekarang di sana itu sudah banyak area resapan yang menjadi perumahan. Ini yang harusnya disikapi oleh Pemkot Makassar,” kata Farid, Rabu (17/3/2021).

Selain menyebabkan banjir, akibat berkurangnya area resapan air utamanya di kawasan perkotaan seperti Kota Makassar ini, tentunya juga bisa menimbulkan potensi terjadinya kekeringan.

Sehingga, menurut Farid, perlu adanya upaya represif oleh Pemkot Makassar salah satunya membentuk tim dengan menggandeng Aparat Penegak Hukum (APH) dalam menyelidiki sejumlah titik resapan air termasuk bantaran sungai (sempadan sungai) di tiga Kecamatan yang dimaksud di atas yang telah beralih fungsi menjadi perumahan dan menelusuri apakah proses peralihannya telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Area resapan air utamanya yang berada dalam garis sempadan sungai itu kan status lahan negara sehingga tidak mudah terjadi peralihan begitu saja apalagi hingga disulap menjadi perumahan. Nah ini penting untuk diselidiki, siapa-siapa pihak yang terlibat dalam peralihannya. Area resapan harusnya steril dan hanya boleh kegiatan penghijauan,” ungkap Farid.

Ia berharap upaya represif dalam mengatasi masalah peralihan area resapan air di Kota Makassar menjadi perumahan, bisa menjadi fokus agenda Pemkot Makassar ke depannya.

“Saya kira sudah waktunya kepemimpinan Danny Pomanto- Fatmawati ini bertindak represif dan memberantas adanya kemungkinan peran dugaan mafia tanah hingga mafia perizinan dalam kasus ini,” Farid menandaskan. (Tamrin/Eka)