Rutan Makassar Teken MoU dengan Lima LBH, Pastikan Akses Bantuan Hukum WBP

Makassar — Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Makassar memperkuat layanan pemenuhan hak hukum bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP) dengan menjalin kerja sama bersama lima lembaga bantuan hukum (LBH). Kerja sama tersebut ditandai melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang digelar pada Senin (12/1/2026).

Penandatanganan MoU dilakukan langsung oleh Kepala Rutan Kelas I Makassar bersama perwakilan LBH APIK, LBH PBH, LBH YLBHM, LBH Mata Keadilan, serta LBH Bakti Justisia Makassar. Kesepakatan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan WBP memperoleh akses pendampingan hukum yang memadai selama menjalani proses hukum.

Ketua LBH Bakti Justisia, Muh. Rachdian Rakazawia, mengatakan kerja sama tersebut difokuskan pada pemberian konsultasi dan pendampingan hukum, sekaligus penyuluhan hukum yang akan dilaksanakan secara berkala di lingkungan rutan. Upaya ini dinilai penting agar warga binaan memahami hak dan kewajiban hukumnya secara utuh.

“Melalui pendampingan dan edukasi hukum, diharapkan WBP tidak hanya mengetahui proses hukum yang tengah dijalani, tetapi juga memiliki bekal pemahaman hukum yang lebih baik ke depannya,” ujar Rachdian.

Kerja sama ini juga diharapkan dapat membantu WBP dalam menghadapi tahapan persidangan maupun proses hukum lanjutan lainnya, tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Seksi Pelayanan Tahanan Rutan Makassar, Angga Satrya, serta Kepala Sub Seksi Bantuan Hukum dan Penyuluhan, Djanwar Bakkara, yang akan bertindak sebagai pelaksana teknis dalam menindaklanjuti program kerja sama.

Penandatanganan MoU diakhiri dengan sesi foto bersama sebagai simbol komitmen bersama antara Rutan Makassar dan lembaga bantuan hukum dalam memperkuat layanan hukum bagi warga binaan pemasyarakatan. (Eka)