Kasus ‘Sel Merah’ Lapas Bulukumba, Ketua Umum Pandawa Minta Kalapas Dicopot

Polemik dugaan kekerasan terhadap warga binaan di “sel merah” Lapas Kelas IIA Bulukumba terus menuai sorotan tajam. Setelah PUKAT Sulsel dan Ombudsman RI menyuarakan keprihatinan, kini desakan untuk mencopot Kalapas Bulukumba datang langsung dari Ketua Umum Pandawa Patingalloang Sulawesi Selatan, Emil.

Emil secara tegas menyebut bahwa apa yang terjadi di dalam lapas tersebut bukan sekadar pelanggaran prosedur, melainkan pelanggaran hak asasi manusia yang tidak bisa ditoleransi.

“Tindakan semacam itu bukan hanya biadab, tapi juga melanggar aturan. Kalapas Bulukumba telah gagal menjalankan tugasnya secara profesional dan manusiawi,” ujar Emil, Selasa (5/8/2025).

Ia menyoroti dugaan pembakaran pakaian dan kasur warga binaan serta adanya tekanan mental selama penghukuman di sel isolasi. Menurutnya, semua itu melanggar Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas, serta Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang secara jelas menyatakan bahwa hak untuk diperlakukan secara manusiawi tidak boleh dikurangi dalam kondisi apa pun.

“Kita bicara soal nyawa dan martabat manusia. Bila Kalapas tetap dibiarkan menjabat, ini akan menjadi preseden buruk bagi sistem pemasyarakatan kita,” tegas Emil.

Desakan pencopotan Kalapas, lanjut Emil, adalah langkah awal untuk membenahi kondisi lapas yang selama ini kerap luput dari pengawasan publik. Ia mendorong Menteri Hukum dan HAM untuk tidak menutup mata dan segera mengambil tindakan tegas agar kasus ini tidak menjadi bola liar di tengah krisis kepercayaan terhadap lembaga pemasyarakatan.

Sebelumnya, Ombudsman RI, ACC Sulsel, dan PUKAT Sulsel telah menyuarakan hal serupa. Ketiga lembaga itu mendesak agar investigasi independen segera dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran HAM yang tertutup atau dibiarkan begitu saja.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) terkait tuntutan pencopotan Kalapas Bulukumba. Namun tekanan publik diperkirakan akan terus meningkat dalam beberapa hari ke depan, seiring makin banyaknya elemen masyarakat yang bersuara. (Eka)