Lapas Palopo Ikuti Apel Bersama, Menimipas Tekankan Reformasi dan Pelayanan Publik

Jajaran Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Palopo mengikuti Apel Bersama Pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas), Senin 16 Juni 2025. Kegiatan yang digelar secara virtual ini dipimpin langsung oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Komjen Pol (Purn) Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H.

Apel daring yang diikuti seluruh satuan kerja kementerian, baik pusat maupun daerah, menjadi momentum penting dalam menyosialisasikan arah kebijakan lembaga ke depan. Dalam arahannya, Menimipas menekankan bahwa penyederhanaan pelayanan publik harus menjadi prioritas utama bagi seluruh jajaran, termasuk Lapas Palopo.

“Birokrasi yang lambat dan prosedur berbelit-belit adalah keluhan utama masyarakat. Ini bukan hanya menghambat pelayanan, tetapi juga meruntuhkan kepercayaan publik. Maka dari itu, penyederhanaan layanan bukan sekadar wacana, melainkan amanat langsung dari Bapak Presiden,” ujar Agus.

Ia juga menyampaikan bahwa transisi kelembagaan yang sedang berlangsung di bawah Kemenko Kumham Imipas ditargetkan selesai pada akhir Juni 2025. Proses ini merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Bersama (SKB) tahun 2024 yang mengatur struktur baru kelembagaan.

Selain pelayanan, Menimipas menyoroti pentingnya peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi. Ia mengapresiasi capaian Kementerian Hukum dan HAM yang meraih nilai 90,38 pada 2024, dan mendorong seluruh unit kerja untuk aktif memenuhi 26 indikator penilaian yang menjadi dasar peningkatan tunjangan kinerja.

Pada kesempatan itu, ia juga memberikan apresiasi atas kelancaran proses penerbitan SK CPNS Formasi 2024. Kepada para CPNS baru, Agus berpesan agar segera beradaptasi dengan lingkungan kerja dan menjaga integritas.

“Belajarlah dari senior, pahami struktur organisasi, dan jaga profesionalitas. Kalian adalah representasi negara,” tegasnya.

Apel bersama ini menjadi ajang konsolidasi nasional yang memperkuat semangat reformasi birokrasi serta sinergi antarunit kerja, termasuk di Lapas Kelas IIA Palopo, dalam mendukung arah kebijakan pemerintah yang lebih adaptif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik. (*/Eka)