Kalapas Totok Budiyanto Dukung Pelaksanaan Standar Pelayanan PN Parepare

Kepala Lapas IIA Parepare, Totok Budiyanto intens mengikuti rapat koordinasi antar Aparat Penegak Hukum (APH) dan para Camat se-Kota Parepare yang berlangsung di Pengadilan Negeri Kota Parepare (PN Parepare) sejak Kamis 19 Oktober hingga Minggu 22 Oktober 2023.

Dalam rapat koordinasi tersebut, membahas materi terkait standar pelayanan Pengadilan Negeri Kota Parepare sekaligus evaluasi pelaksanaan sidang online.

Adapun dasar pelaksanaannya berdasarkan pada Surat Wakil Ketua PN Parepare Nomor: 18886/KPN.W22-U2/UND.PW1.1/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023.

Wakil Ketua PN Parepare, Fausiah yang bertindak memimpin acara mengatakan, pada Intinya seluruh APH dan stakeholder sangat mengapresiasi standar pelayanan Pengadilan Negeri Parepare dengan harapan meningkatkan dan mengimplementasikan sesuai dengan standar pelayanan yang ada.

Kegiatan ini, kata dia, dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, sehingga terwujud Service Excellent (Pelayanan Prima) kepada Masyarakat.

Adapun, lanjut Fausiah, terkait dengan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sidang online setelah Presiden RI secara resmi mengumumkan status pandemi Covid-19 di Indonesia pada Rabu 21 Juni 2023 telah selesai.

Ia menyebutkan, keputusan tersebut diambil sejalan dengan pencabutan status Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) untuk Covid-19 yang dilakukan oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Terlepas dari beberapa kelebihan yang dimilikinya, dalam tataran pelaksanaannya, sidang online terdapat beberapa catatan.

“Pelaksanaan sidang online ternyata memiliki beberapa kendala yang efektivitasnya perlu ditinjau kembali, apakah akan dipertahankan sebagai instrumen penyelesaian perkara di pengadilan?,” ujar Fausiah.

Dia mengungkapkan, salah satunya adalah kendala koneksi, terutama koneksi internet yang dialami oleh penegak hukum di wilayah tengah dan timur Indonesia.

Beberapa kalangan, kata Fausiah, menilai bahwa seringkali pelaksanaan sidang online berlangsung tidak kondusif, suara sering storing sehingga perkara berat yang digali tidak dapat terjawab dengan baik. Tak hanya itu, masih terdapat kendala teknis lain, di antaranya keterbatasan penguasaan teknologi, koordinasi antar pihak yang kurang baik, penasehat hukum tidak berada berdampingan dengan terdakwa serta tidak dapat memastikan saksi dan terdakwa dalam tekanan.

“Dengan adanya monitoring dan evaluasi tersebut, tercapai kesepakatan masing-masing APH untuk melakukan upaya-upaya perbaikan sehingga persidangan secara online yang akan datang dapat dilaksanakan dengan lebih baik ke depannya,” ungkap Fausiah.

Sidang online, kata dia, tetap dilaksanakan untuk kasus pidana tertentu. Yang kedua untuk sidang saksi, apabila tidak dapat dihadirkan secara tatap muka.

Selama ini sinergitas dan kolaborasi dalam pelaksanaan penegakan hukum serta proses persidangan baik daring maupun luring terlaksana dengan baik dan lancar,” tutur Fausiah.

Ia mengatakan, pelaksanaan rapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan sidang online bertujuan agar para pihak yakni Pengadillan Negeri, Kejaksaan, Lapas dan Pendampingan Hukum dapat saling berkoordinasi guna lancarnya persidangan dengan tetap memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan dan keamanan.

“Untuk pelaksanaan sidang tatap muka di Pengadilan Negeri Parepare sesuai dengan keputusan hasil rapat,” terang Fausiah.

Kepala Lapas IIA Parepare, Totok Budiyanto turut menandatangani berita acara dukungan pelaksanaan Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Parepare terkait Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM.

Diketahui, dalam kegiatan rapat koordinasi membahas pelaksanaan standar pelayanan Pengadilan Negeri Parepare tampak hadir langsung Wakil Ketua PN Parepare, para hakim dan panitera, Kepala Lapas IIA Parepare dan pejabat struktur eselon IV dan staf, Wakil Kepala Polres Kota Parepare, Kasi Pidum Kejari Parepare, LBH Bhakti Keadilan Kota Parepare, PERADI Kota Parepare dan para Camat se-Kota Parepare.(Eka)