Connect with us

News

Yuk Intip Perkara Korupsi Bebas Versi Catahu 2022 ACC Sulawesi

Published

on

Lembaga Anti Corruption Committee Sulawesi (ACC Sulawesi) kembali merilis perjalanan penanganan sejumlah perkara korupsi yang ada di Sulsel sepanjang tahun 2022.

Selain yang ditangani oleh Polda Sulsel, Kejati Sulsel beserta jajarannya masing-masing, mereka juga turut merilis hasil persidangan sejumlah perkara korupsi yang ada di Pengadilan Tipikor Makassar.

Sepanjang tahun 2022 dalam catatan mereka, terdapat beberapa perkara korupsi yang divonis bebas yakni perkara korupsi pada proyek pembangunan/pengadaan pabrik AMDK di PDAM Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2018 dengan terdakwa Ahmad Hushawir seorang pegawai BUMD, DR. Aris M selaku Direktur PDAM dan Laulang selaku pegawai BUMD dan Nirwan Nasrullah seorang pegawai BUMD.

Dalam dakwaan Penuntut Umum, perbuatan keempat terdakwa tersebut dinilai merugikan negara sebesar Rp953.192.500. Namun oleh hakim yang menyidangkan perkara mereka yakni Farid Hidayat Sopamena, Harto Pancono dan Yohanes Marten dinilai perbuatan mereka tidak terbukti dan mereka pun divonis bebas.

Hal yang sama juga terjadi pada perkara korupsi pengadaan 2 unit kapal penangkap ikan 30 GT pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2012 dengan terdakwa H. Arifuddin seorang swasta.

Meski dalam dakwaan Penuntut Umum, perbuatan Arifuddin dinyatakan merugikan negara sebesar Rp397.910.000, namun lagi-lagi oleh hakim yang menyidangkan perkaranya yakni Harto Pancono, Farid Hidayat Sopamena dan Yohanes Marten memberikan penilaian berbeda. Di mana Arifuddin dinyatakan bebas.

Lanjut pada perkara suap/pemerasan dengan terdakwa Nahrudin seorang pegawai perusda. Hakim yang menyidangkan perkaranya yakni Harto Pancono, Farid Hidayat Sopamena dan Yohanes Marten juga memberikan vonis bebas.

Tak hanya itu, perkara korupsi dana desa di Desa Donri-donri Kabupaten Soppeng Tahun 2019, 2020 yang mendudukkan Muhiddn seorang Kepala Desa juga mendapat udara segar.

Perbuatannya yang awalnya oleh Penuntut Umum dinilai telah merugikan negara sebesar Rp392.971.722, tapi oleh hakim yang menyidangkannya yakni Jusdi Puwnawan, Harto Pancono dan M. Haryadi dinilai tidak terbukti dan dia pun dinyatakan bebas.

Nasib sama yang dialami kedua terdakwa dalam perkara korupsi pembebasan lahan pembangunan Bandara Mengkendek Kabupaten Tana Toraja tahun 2011-2012. Di mana kedua terdakwa yakni enos karoma selaku mantan Sekda Tana Toraja dan Ruben Rombe Randa selaku mantan Camat Mengkendek juga mendapatkan udara bebas.

Hakim yang menyidangkan perkaranya yakni Ni Putu Sri Indayani, Abdul Rahman Karim dan Arief Agus Nindito menyatakan perbuatannya keduanya tidak terbukti sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. Meski sebelumnya dalam dakwaan Penuntut Umum, kegiatan yang dilakukan keduanya telah terbukti merugikan negara sebesar Rp7.369.425.158 sebagaimana dukungan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel.

Vonis bebas juga dialami oleh Abdul Muis Muharram dalam perkara Pungli iuran komite sekolah pada SMUN 1 Kabupaten Luwu Utara (Lutra). Oleh hakim yang menyidangkan perkaranya yakni Ni Putu Sri Indayani, Abdul Rahman Karim dan Arief Agus Nindito, perbuatan Muis yang merupakan ASN itu tidak terbukti sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan dia pun dinyatakan bebas.

Perasaan gembira juga dialami oleh terdakwa perkara suap/pemerasan, Rasnal. Oleh hakim yang menyidangkan perkaranya yakni Ni Putu Sri Indayani, Abdul Rahman Karim dan Arief Agus Nindito juga menyatakan perbuatannya tidak terbukti dan akhirnya Rasnal divonis bebas.

“Kami hanya berharap bahwa Hakim Pengadilan Tipikor Makassar harus menjadikan kasus korupsi sebagai extra ordinary crime,” singkat Hamka, Peneliti Anti Corruption Committee Sulawesi (ACC Sulawesi) dalam rilis Catahu 2022 ACC Sulawesi, Rabu 4 Januari 2023.

 

Fenomena Vonis Bebas Perkara Korupsi juga Terjadi di Tahun 2021

Lembaga Anti Corruption Committee Sulawesi (ACC Sulawesi) sebelumnya juga pernah mengungkap fenomena putusan hakim Pengadilan Tipikor Makassar terhadap sejumlah perkara korupsi sepanjang tahun 2021.

Peneliti ACC Sulawesi, Hamka mengungkapkan bahwa selama tahun 2021, Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Makassar memberikan vonis bebas kepada 16 terdakwa perkara korupsi.

“Putusan tertinggi ada 9 tahun denda Rp400 juta. Ini dijatuhkan kepada dua orang terdakwa perkara korupsi pada anak perusahaan Pelindo IV. Sementara putusan terendah itu ada 1 tahun denda Rp500 juta,” ungkap Hamka dalam konferensi pers catatan akhir tahun 2021 di Kantor ACC Sulawesi, Rabu 29 Desember 2021.

Selain mengungkap fenomena vonis hakim kepada para terdakwa korupsi sepanjang tahun 2021, Hamka juga turut membeberkan perbandingan jumlah perkara korupsi yang dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Makassar selama 3 tahun terakhir serta total nilai kerugian negara yang ditimbulkan.

Ia mengatakan, selama tahun 2021, terdapat 99 perkara korupsi yang masuk ke Pengadilan Tipikor Makassar dengan total kerugian negara sebesar Rp58,5 miliar. Pada tahun 2020 hanya 80 perkara dengan total kerugian negara senilai Rp59,17 miliar.

“Di tahun 2021 ini, perkara korupsi yang masuk ke Pengadilan Tipikor Makassar jumlahnya lebih sedikit dibanding pada tahun 2019. Di mana pada tahun 2019 capai 120 perkara dengan total kerugian negara sebesar Rp95,12 miliar,” beber Hamka tahun lalu.

Adapun aktor terdakwa korupsi yang berhasil tercatat selama tahun 2021, kata Hamka, masih didominasi oleh profesi Aparat Sipil Negara (ASN) kemudian diperingkat kedua dari swasta dan selanjutnya peringkat ketiga berprofesi sebagai kepala desa.

Lalu disusul terbanyak berikutnya menjadi terdakwa korupsi ada dari perangkat desa, pegawai BUMD, BUMN, PPAT, tenaga kontrak/honorer, gubernur dan pengurus koperasi.

“ASN ada 27 orang, swasta 22 orang, kepala desa 17 orang, perangkat desa 13 orang, pegawai BUMD 7 orang, pegawai BUMN 6 orang, PPAT 3 orang, tenaga honorer 2 orang, gubernur 1 orang dan pengurus koperasi 1 orang,” terang Hamka.

Ia mengatakan, aktor korupsi yang menyasar profesi ASN, swasta dan kepala desa tak hanya tren di tahun 2021 saja. Melainkan pada tahun sebelumnya yakni tahun 2020 dan 2019, ketiga profesi tersebut sudah menjadi tren aktor korupsi di Sulsel.

“Tahun 2019 tercatat ASN terjerat korupsi 48 orang, swasta 34 orang dan kepala desa 16 orang. Demikian pada tahun 2020, ASN ada 38 orang, swasta 16 orang dan kepala desa 12 orang,” tutur Hamka tahun lalu. (Eka)