Menu

Mode Gelap
Demonstran Blokade Jalan Urip Hingga Macet Total KPK Geledah Kantor Dinas PUTR Sulsel? PPCD Siap Gelar Pendaftaran Bakal Calon Direktur PNUP Oknum Polri Jadi Algojo Habisi Nyawa Najamuddin Sewang Polsek Bontonompo Kesampingkan Perma 2 Tahun 2012? Kanitres Bungkam

News · 16 Sep 2022 20:50 WITA

Kalbar Mulai Godok Isu Strategis Perlindungan dan Pengelolaan Fungsi Ekosistem Gambut


 Provinsi Kalbar mulai menggodok isu strategis perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Perbesar

Provinsi Kalbar mulai menggodok isu strategis perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) didukung oleh World Agroforestry (ICRAF) Indonesia kembali melanjutkan proses penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) dengan menyelenggarakan “Lokakarya Identifikasi Isu Strategis dan Kesiapan Data Perlindungan dan Pengelolaan Fungsi Ekosistem Gambut Dalam Rangka Penyusunan RPPEG Provinsi Kalimantan Barat”, pada Jumát, 16 September 2022 di Aston Hotel, Pontianak.

Lokakarya yang dilaksanakan secara luring dan daring ini merupakan langkah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk melakukan review dan pendalaman Draf 0 (draf nol) yang sudah tersusun serta mulai mengidentifikasi berbagai isu strategis terkait pengelolaan dan perlindungan ekosistem gambut, serta proses identifikasi dan penyiapan data-data yang dibutuhkan untuk penyusunan RPPEG.

Di dalam penyusunan RPPEG nantinya, isu strategis akan menjadi bagian penting yang menguraikan tentang kondisi, potensi, dan permasalahan ekosistem gambut.

Bagian ini juga merupakan kunci yang akan menghubungkan permasalahan yang ada dengan berbagai bentuk program dan intervensi untuk melestarikan ekosistem gambut yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Kalimantan Barat, Adi Yani yang dalam sambutannya menyampaikan, “Pelaksanaan Workshop/lokakarya hari ini tentunya tidak terlepas dari persoalan-persoalan lingkungan yang ada di Kalbar, dimana persolan lingkungan dan kerusakannya tidak terlepas dari luasnya area Kalbar (sekitar 14 juta Ha) yang dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan baik di kawasan hutan, APL, dan kawasan lainnya, termasuk gambut. Gambut Kalbar dengan luasan 1,6 juta Ha, termasuk salah satu yang terluas di Indonesia, sehingga Kalbar termasuk area prioritas kegiatan dari kementerian maupun mitra pembangunan.”

Baca Juga :  2 Hari Hilang, Nelayan Tewas Mengambang di Pantai Cipalawah Garut

Adi Yani juga menyatakan,’’Tidak cukup hanya BRGM yang mengurusi gambut, kita juga harus punya acuan tata kelola gambut yang baik, sehingga telah dibuat PERDA No.8 tentang perlindungan dan pengelolaan gambut dan mangrove, namun itu tidak cukup sehingga diperkuat dengan RPPEG. Di dalam RPPEG harus ada isu-isu yang muncul sebagai dasar strategi dalam pelaksanaan kegiatan, yang terbagi dalam isu ekonomi, sosial, dan lingkungan yang dibahas hari ini.”

Koordinator Peat-IMPACT Kalimantan Barat, ICRAF Indonesia, Happy Hendrawan, dalam pernyataannya mengatakan “Dalam proses ini posisi ICRAF adalah belajar dan bekerja bersama dalam proses penyusunan RPPEG. Pada saat ini baru pada tahap identifikasi isu strategis, yang diharapkan akan dilakukan oleh para pemangku kepentingan di Kalimantan Barat secara keseluruhan dengan adanya draft 0 yang telah disusun.

Diharapkan akan muncul adanya kesepahaman pandangan dan langkah dalam perlindungan dan pengelolaan fungsi ekosistem gambut di Provinsi Kalimantan Barat.’’

Baca Juga :  Wali Kota Makassar Minta Lurah dan Camat Serius Tangani Covid

Menurut Happy, tahapan dan kerangka analisis yang digunakan juga diharapkan akan dapat membantu proses penyusunan RPPEG Kalbar secara lebih terarah, efektif, dan efisien.

Lokakarya dihadiri oleh para pemangku kepentingan dari unsur pemerintah, akademisi, swasta/privat sector, dan mitra pembangunan, yang terlibat sebagai anggota Tim Penyusun RPPEG Provinsi Kalimantan Barat.

Pada sesi kedua lokakarya, para peserta dibagi kedalam kelompok-kelompok terfokus (FGD) yang dipandu oleh fasililator untuk bersama-sama memetakan isu-isu strategis pengelolaan dan perlindungan gambut yang terkait dengan aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan yang menjadi persoalan utama di Kalimantan Barat.

Saat ini, tahap penyusunan RPPEG di Kalimantan Barat telah tersusun draf 0, rencana kerja dan sedang berproses dalam pengumpulan data.

Berdasarkan rencana kerja yang telah disepakati, melalui lokakarya ini Tim Penyusunan Dokumen RPPEG Provinsi Kalimantan Barat diharapkan mulai melaksanakan identifikasi daftar panjang dan isu strategis pengelolaan gambut sebagai dasar dalam penyusunan strategi, program dan kegiatan perlindungan dan pengelolaan gambut.

Proses ini juga diharapkan dapat bersinergi dengan program-program pengelolaan lahan gambut yang lain yang sudah dijalankan oleh Pemerintah Kalimantan Barat dan berbagai mitra pembangunan, dapat mendukung proses revisi RTRW yang sedang berjalan, dan menjadi mainstream didalam RPJMD terhadap tata kelola lahan gambut.

Program yang telah ada sebelumnya adalah sumber data dan informasi yang akan digunakan sebagai bagian dari rencana pengelolaan gambut yang komprehensif.

Baca Juga :  Swab On The Road Dishub Makassar Ajak Semua Pihak Bersatu Lawan COVID-19

Kegiatan Lokakarya ini merupakan bagian dari upaya Pahlawan Gambut di Kalimantan Barat.

Pahlawan Gambut adalah sebuah gerakan untuk menghimpun pengetahuan, pembelajaran, pemahaman serta berbagai ide terkait pengelolaan gambut berkelanjutan oleh para penggiat, peneliti, pelaku usaha, petani dan generasi muda di Kalimantan Barat dan Sumatera Selatan.

Tentang RPPEG

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut atau RPPEG adalah sebuah dokumen perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah ekosistem gambut, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.

Penyusunan dokumen RPPEG merupakan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

PP tersebut memberikan mandat kepada Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota untuk menyusun dan menetapkan RPPEG sesuai kewenangannya. Meliputi RPPEG nasional oleh Menteri, RPPEG provinsi oleh Gubernur, dan RPPEG kabupaten/kota oleh Bupati/Walikota.

Penyusunan dokumen RPPEG memuat rencana jangka panjang pengelolaan dan perlindungan lahan gambut untuk 30 tahun ke depan (2020 – 2049), dengan mengacu pada Kepmen LHK No. 246 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan Ekosistem Gambut (RPPEG) Nasional Tahun 2020-2049. (Rls)

Artikel ini telah dibaca 37 kali

Baca Lainnya

Sepak Bola Berduka, Kapolda Sulteng Gelar Salat Ghoib

3 Oktober 2022 - 17:27 WITA

Damkar Suplay Tabung Apar di 15 Kecamatan

1 Oktober 2022 - 18:03 WITA

Kerjasama PU, Perumda Pasar Renovasi Pasar Terong

30 September 2022 - 16:10 WITA

Marak Kebakaran, Pemkot Makassar Hadirkan Damtor di Kelurahan

28 September 2022 - 19:26 WITA

Menteri Yasonna Menyapa Pelajar Makassar

28 September 2022 - 17:21 WITA

Dishub Fokuskan 15 Titik Rawan Macet di Makassar

26 September 2022 - 17:02 WITA

Trending di News
error: Hai! Pengunjung Kedai-berita.com