Menu

Mode Gelap
Demonstran Blokade Jalan Urip Hingga Macet Total KPK Geledah Kantor Dinas PUTR Sulsel? PPCD Siap Gelar Pendaftaran Bakal Calon Direktur PNUP Oknum Polri Jadi Algojo Habisi Nyawa Najamuddin Sewang Polsek Bontonompo Kesampingkan Perma 2 Tahun 2012? Kanitres Bungkam

News · 3 Jul 2022 21:05 WITA

Aroma Gratifikasi Dibalik Pembiaran Usaha Hanggar Talasalapang


 Anti Corruption Committee Sulawesi. Perbesar

Anti Corruption Committee Sulawesi.

Lembaga Anti Corruption Committee Sulawesi (ACC Sulawesi) turut menyayangkan adanya pembiaran terhadap aktivitas Hanggar Talasalapang yang belakangan terkuat tak mengantongi beberapa Izin pendukung jenis usahanya.

Ketua Badan Pekerja Anti Corruption Committee Sulawesi (ACC Sulawesi) Kadir Wokanubun mengatakan, Pemkot Makassar harus serius menyikapi persoalan Hanggar Talasalapang tersebut.

Selain mendorong Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) melakukan audit investigasi terkait pelaksanaan kewenangan masing-masing dinas atau SKPD teknis, juga sebaiknya segera menggandeng Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini kepolisian maupun kejaksaan guna menyelidiki adanya aroma korupsi sekaitan dengan kewenangan yang dimaksud.

“Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi A DPRD Makassar kemarin kan sudah terungkap bahwa usaha tersebut tak mengantongi beberapa Izin pendukung usahanya diantaranya IMB dan andalalin, sementara kabarnya usaha tersebut sudah lama beroperasi. Pertanyaannya kok bisa dibiarkan begitu oleh SKPD atau dinas-dinas yang memiliki kewenangan. Kami menduga ada aroma gratifikasi di balik pembiaran aktivitas tersebut, sudah waktunya Pemkot Makassar harus bertindak tegas,” terang Kadir via telepon, Minggu (3/7/2022).

Ia mengaku turut menyayangkan sikap Komisi A DPRD Makassar yang hanya memberikan rekomendasi yang terbilang tidak tegas terhadap pelaku usaha yang bandel. Dengan hanya menerapkan sanksi penutupan sementara sembari memberikan ruang untuk mengurus semua izin mengenai jenis usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha yang bandel tersebut.

Baca Juga :  Akademisi: Toko Minol dekat Sekolah Jelas Bisa Disanksi Hukum

Seharusnya, kata Kadir, Komisi A bertindak tegas dengan acuan regulasi yang ada dalam hal ini Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar yang mengatur terkait aktivitas usaha. Diantaranya, ungkap Kadir, di mana pelaku usaha wajib terlebih dahulu mengadakan dokumen kajian analisis dampak lalu lintas (andalalin) dan juga mengenai kajian dampak lingkungan.

“Ini merupakan hal yang paling prinsip sebagai dasar mengurus izin usaha. Kalau ini tidak ada, tentu pengurusan izin-izin lebih lanjut tak boleh diterbitkan. Dalam beberapa aturan yang ada diantaranya perda, itu diatur cukup jelas dan sanksinya pun cukup tegas,” ungkap Kadir.

“Dewan sebagai lembaga yang memiliki tupoksi pengawasan terhadap pelaksanaan perda oleh SKPD terkait, seharusnya tegas tidak memberikan ruang toleransi bagi pelaku usaha yang melanggar perda. Karena jika hal itu dilakukan, maka bisa saja dinilai ikut andil dalam menciptakan terjadinya kerugian daerah dan perekonomian daerah,” Kadir menambahkan.

Ia mengingatkan, dalam proses pembentukan perda, tidak hanya menghabiskan tenaga, pikiran maupun waktu. Namun, semua tahapannya telah membebankan kas daerah dalam hal ini APBD.

Baca Juga :  Ketua Gerindra Makassar Siap Penuhi Panggilan KPK

“Nah jika produk perda tersebut tidak dijalankan dan dikawal pelaksanaannya dengan tegas, bahkan dibuat tidak bertajik, maka jelas hal itu merugikan keuangan dan perekonomian daerah. Produk yang dibentuk dengan menghabiskan anggaran daerah lumayan besar, tapi hasilnya jadi sia-sia atau mubazir. Bukankah juga keberadaan perda itu merupakan salah satu sumber PAD kita?. Ini harusnya menjadi pertimbangan dewan dalam bertindak tegas terhadap pelaku usaha yang bandel,” ungkap Kadir.

Ia juga turut meminta Wali Kota Makassar segera mengevaluasi Camat Rappocini dan Lurah Gunung Sari yang dinilai ikut andil dalam pembiaran aktivitas usaha Hanggar Talasalapang yang belakangan diketahui tidak mematuhi aturan yang ada.

“Kegiatan Hanggar Talasalapang ini seharusnya sudah ditindaki sejak lama. Tapi itu tidak terjadi karena upaya deteksi dini oleh camat dan lurah setempat yang tumpul. Jadi kita minta Wali Kota segera evaluasi camat dan lurah setempat yang tidak menjalankan tupoksinya dengan profesional,” tegas Kadir.

Rekomendasi Penutupan Sementara

Komisi A DPRD Makassar menggelar rapat dengar pendapat bersama perwakilan Hanggar Talasalapang dan Dinas terkait.

Komisi A DPRD akhirnya memutuskan merekomendasikan usaha Food Court Hanggar Talasapang yang terletak di Jalan Talasalapang untuk berhenti beraktivitas sementara.

Baca Juga :  Polda Sulsel Didesak Usut Kasus Jembatan Rp6,8 M Ambruk di Bone

Hal itu diputuskan setelah dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) oleh Komisi A bersama pihak-pihak terkait termasuk juga perwakilan dari pengelola Food Court Hanggar Talasalapang, Rabu 29 Juli 2022.

“Ini sebagai pertanggungjawaban sosial, kami meminta untuk mereka colling down,”ujar Ketua Komisi A, Rahmat Taqwa Quraisy.

Ia juga memberikan waktu selama seminggu kepada pihak pengelola Hanggar Talasalapang untuk segera melengkapi dokumen perizinannya.

“Perizinan belum lengkap makanya kami berikan waktu selama tujuh hari untuk melengkapi, yang dimiliki hanya KRK, belum memiliki IMB, “kata Rahmat Taqwa Quraisy.

Namun jika sampai batas waktu yang ditentukan mereka (Hanggar Talasalapang) tak dapat memperlihatkan dokumen yang diminta. Maka pihaknya akan bertindak tegas.

“Kami akan jalankan sesuai dengan aturan termasuk menyegel tempat tersebut,”tegas RTQ.

Asbah Hamid selaku perwakilan dari Food Court Hanggar Talasalapang bersedia mengikuti segala keputusan yang telah disepakati termasuk menutup sementara Hanggar Talasalapang.

“Sebagai wakil dari pemilik saya menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kalau ada warga masyarakat yang merasa terganggu, kedepannya ini tidak akan terulang lagi, “ucapnya. (Thamrin/Eka)

Artikel ini telah dibaca 181 kali

Baca Lainnya

Sepak Bola Berduka, Kapolda Sulteng Gelar Salat Ghoib

3 Oktober 2022 - 17:27 WITA

Damkar Suplay Tabung Apar di 15 Kecamatan

1 Oktober 2022 - 18:03 WITA

Kerjasama PU, Perumda Pasar Renovasi Pasar Terong

30 September 2022 - 16:10 WITA

Marak Kebakaran, Pemkot Makassar Hadirkan Damtor di Kelurahan

28 September 2022 - 19:26 WITA

Menteri Yasonna Menyapa Pelajar Makassar

28 September 2022 - 17:21 WITA

Dishub Fokuskan 15 Titik Rawan Macet di Makassar

26 September 2022 - 17:02 WITA

Trending di News
error: Hai! Pengunjung Kedai-berita.com