Terungkap ASN Jadi Penerima Bansos di Sulsel, Begini Tanggapan ACC

  • Bagikan

Anti Corruption Committee Sulawesi (ACC Sulawesi) menilai terungkapnya data yang menunjukkan bahwa lebih dari seribu Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi penerima bansos di Sulawesi Selatan menambah daftar panjang amburadulnya sistem pendataan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Sebab hal serupa juga pernah terjadi beberapa bulan yang lalu, di mana Dinas Sosial Kota Makassar juga menemukan 11.305 data calon penerima bantuan  sosial tidak valid.

Tentu hal ini mencederai rasa kemanusiaan di tengah pandemi Covid 19, masyarakat fakir miskin dan rentan yang harusnya menjadi sasaran utama dalam pemberian dana bansos ini, pada akhirnya dikorbankan akibat pendataan yang salah urus seperti ini.

Peneliti Hukum ACC Sulawesi, Ali Asrawi Ramadhan mengemukakan sejak pandemi Covid 19, kritikan kepada pemerintah untuk memperbaiki DTKS ini terus digencarkan, pasalnya DTKS mempunyai fungsi strategis sebagai basis data penerima bantuan sosial dan juga digunakan untuk memperbaiki kualitas penetapan sasaran program bantuan sosial.

Olehnya itu perbaikan data DTKS merupakan kebutuhan mendesak dan harus diselesaikan dengan cepat apalagi anggaran untuk memperbaiki DTKS pada tahun 2021 adalah Rp. 1,3 Triliun.

“Ditemukannya data lebih dari seribu ASN penerima dana bansos di Sulawesi Selatan menunjukan bahwa perbaikan DTKS tidak benar-benar dilakukan dan sia-sia, hal ini juga menunjukan kurangnya komitmen pemerintah daerah dalam melakukan perbaikan/pembaharuan DTKS ini, juga tidak berpihaknya pemerintah daerah dalam menyediakan jaring pengaman sosial bagi masyarakat fakir miskin dan rentan terutama di masa pandemi Covid-19, “tutur Ali.

Baca Juga :  Penetapan Tersangka Dugaan Korupsi Peraga Imtaq Gowa Tunggu Audit BPKP

Terlebih lagi, ASN di Sulawesi Selatan yang turut menikmati dana bantuan sosial yang diperuntukan bagi masyarakat fakir miskin dan rentan adalah bagian dari rusaknya moral sosial dan perilaku korup yang dilakukan para aparatur sipil negara.

Mestinya ASN yang telah mendapatkan gaji pokok setiap bulan beserta berbagai tunjangan yang besar dari negara tidak boleh menerima dana bantuan sosial, sehingga para ASN ini perlu dihapus dalam DTKS atau secara sukarela untuk mundur dalam DTKS.

Karena DTKS adalah sistem yang berjenjang dari pemerintah pusat hingga ke daerah kabupaten/kota. Di mana Tugas pemerintah pusat adalah pengelolaan data fakir miskin nasional, tugas pemerintah daerah provinsi adalah pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah provinsi, sedangkan tugas pemerintah daerah kab/kota adalah pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah Kabupaten/Kota.

Sehingga kewajiban dalam melakukan update DTKS melalui proses verifikasi dan validasi data adalah pemerintah daerah  Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial yaitu Dinas Sosial Kabupaten/Kota.

Proses cara masuk ke dalam DTKS yang dimulai dari pendaftaran masyarakat miskin ke lurah maupun desa hingga proses verifikasi dan validasi data secara faktual harusnya dapat menghindari kesalahan data maupun salah sasaran. Apalagi DTKS ini mengharuskan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dan updating berkala terhadap data-data ini.

Baca Juga :  Korupsi Kapal Latih, PPK Pokja dan Penyedia Barang Jadi Tersangka. TP4D?

Namun koordinasi yang masih menjadi problematik membuat pembaharuan terhadap data-data tidak akurat. Validasi dan verifikasi DTKS yang belum memadai sehingga tidak menghasilkan data yang berkualitas untuk penyaluran dana bansos.

“Tidak berkualitasnya pendataan dana  bansos yang berimplikasi pada kesalahan sasaran pada penerima bansos juga dapat berpotensi menimbulkan kerugian negara. Hal tersebut lahir akibat kesalahan administrasi, prosedur tata laksana maupun dugaan pidana. dugaan pidana dapat berubah mark up data juga pemalsuan data penerima bansos, “terang Ali.

Kemudian terus berulangnya kesalahan data ini, memunculkan kecurigaan publik terkait adanya unsur kesengajaan dalam proses pendataan ini. Sehingga patutnya Aparat Penegak Hukum dapat masuk untuk menyelidiki kasus ini.

DTKS yang dijadikan sebagai rujukan sebagai awal pendataan lapangan yang teknisnya dilakukan dengan melibatkan masyarakat hingga di lingkup paling bawah, pada dasarnya masih menjadi ruang gelap yang minim transparansi dan akuntabilitas, sehingga pencegahan/mitigasi terhadap kesalahan data kerap terlambat diketahui atau bahkan tidak terjadi.

Lantaran tidak adanya ruang-ruang pengaduan yang disediakan bagi masyarakat semakin memperparah kesalahan data akibat tidak adanya kontrol masyarakat.

Baca Juga :  Penyelidikan Kasus Pajak Balik Nama Kendaraan di Maros Terus Bergulir

“Penegak hukum juga perlu masuk untuk menjadi bagian untuk memastikan tidak adanya pelanggaran yang dilakukan oleh oknum pejabat dalam pendataan ini, jika pada akhirnya didapati adanya manipulasi data yang dilakukan oleh oknum penjabat yang menyalahgunakan kewenangan untuk memberikan/menyalurkan dana bantuan sosial, maka penegakan hukum mesti dilakukan, terkhusus untuk masuknya seribu lebih ASN yang  menerima bansos di Sulawesi Selatan,”harap Ali.

“Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tidak boleh berpangku tangan melihat fenomena yang terus berulang, ini dapat menjadi momentum untuk memperbaiki data DTKS secara berkala dan komprehensif sekaligus membuat sistem yang lebih transaparan dan akuntabel, juga menyediakan ruang-ruang pengaduan sebagai mekanisme kontrol masyarakat terhadap sistem pendataan, “tambahnya.

Olehnya itu penerima dana bansos juga mesti dibuka ke publik via website-website pemerintah daerah dalam lingkup Provinsi Sulawesi Selatan. Atas masuknya ASN sebagai penerima dana bansos di Sulawesi Selatan, merupakan hal yang memalukan dan tidak boleh terulang.

“Sebagai langkah awal Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk dapat segera mengumumkan secara terbuka ke publik nama-nama ASN penerima dana bansos  tersebut. Ini juga dapat disertai dengan pemberian sanksi tegas bagi mereka yang lalai dalam pendataan DTKS sehingga ASN dapat masuk sebagai penerima bansos, “tandas Ali.

  • Bagikan