Aktivis Heran PTSP Tak Berlaku Tegas ke Swalayan Jalan Boulevard Ini

  • Whatsapp

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Makassar tampak tak bertindak tegas kepada salah satu toko swalayan moderen yang diduga melanggar aturan.

Swalayan tersebut diketahui tepatnya berlokasi di Jalan Boulevard, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Makassar.

Wartawan Kedai-Berita.com yang mencoba mengonfirmasi pihak DPM-PTSP Kota Makassar yang membidangi hal tersebut, tampak sibuk sehingga belum dapat memberikan jawaban.

Terpisah, Ketua Umum Aliansi Peduli Anti Korupsi Republik Indonesia (APAK RI) Mastan mengaku heran dengan sikap tidak tegas yang diperlihatkan oleh pihak DPM-PTSP Kota Makassar tersebut.

“Kan sejak awal pihak PTSP sudah berikan teguran lewat penyampaian SP1 hingga SP3 kalau tidak salah. Sehingga tidak ada lagi alasan mentolerir jika mereka tetap abai alias tidak melengkapi dokumen-dokumen perizinan pendukung aktivitasnya. Aneh saja kalau PTSP tidak tegas. Ada apa?,” Kata Mastan dimintai tanggapannya via telepon, Kamis (23/9/2021).

Sebelumnya, Aliansi Peduli Anti Korupsi Republik Indonesia (APAK RI) juga telah mendesak Ombudsman segera menyelidiki adanya dugaan praktek maladministrasi dalam pemberian izin usaha perdagangan (IUP) kepada salah satu swalayan yang terletak di Jalan Boulevard, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Makassar tersebut.

Dugaan praktek maladministrasi dalam pemberian IUP kepada swalayan yang dimaksud, kata Mastan, cukup terang. Selain telah didukung alat bukti berupa keterangan dan surat rekomendasi hasil sidak dari dinas yang berwenang secara teknis yakni Dinas Perdagangan Kota Makassar, juga lanjut Mastan, ada pengakuan dari pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Makassar selaku dinas yang memiliki kewenangan administrasi dalam penerbitan IUP.

DPM-PTSP, ungkap Mastan, secara tak langsung telah mengakui kekeliruannya. Di mana menerbitkan surat IUP kepada usaha swalayan yang dimaksud tanpa memenuhi syarat-syarat administrasi yang lengkap.

“PTSP melayangkan surat teguran kepada pihak swalayan yang dimaksud untuk segera melengkapi dokumen-dokumen syarat administrasi dalam penerbitan IUP itu hanya untuk menutup dugaan kelalaiannya. Intinya produk IUP telah terbit tanpa memenuhi syarat-syarat administrasi yang diatur dalam perundang-undangan. Di sinilah unsur maladministrasinya,” terang Mastan.

Ia mengatakan, jika merujuk pada hasil sidak yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Makassar sebelumnya, yang kemudian dilanjutkan dengan memberikan rekomendasi kepada pihak DPM-PTSP, maka masalahnya cukup jelas.

Di mana, Tim Pengawasan dan Penindakan (Wasdak) Dinas Perdagangan Kota Makassar sebelumnya menemukan sejumlah fakta- fakta mengejutkan saat melakukan investigasi terhadap aktivitas swalayan yang berada di Jalan Boulevard tersebut.

Sejumlah fakta yang dimaksud yaitu usahanya betul telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan bernomor 503/000247/SIUPM-B/7/DPM-PTSP tertanggal 11 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas PM-PTSP Kota Makassar, hanya saja IUP tersebut tidak sesuai dengan klasifikasi jenis kegiatan usahanya yakni sebagai toko swalayan (moderen) sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Permendag No. 70 Tahun 2013, Perda Kota Makassar No.15 Tahun 2009 dan Perwalkot Makassar No. 14 tahun 2019.

Tak hanya itu, dari investigasi di lapangan, tim juga menemukan usaha tersebut betul telah memiliki rekomendasi Analisa Dampak Lalu Lintas bernomor 551/1490/Dishub/X/2016. Akan tetapi, tim wasdag Dinas Perdagangan Kota Makassar menilai jika rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kota Makassar yang dimilikinya, peruntukannya untuk kegiatan hotel (Hotel Boulevard) bukan kegiatan yang saat ini terjadi.

Bahkan surat izin mendirikan bangunan (IMB) yang dimiliki oleh swalayan tersebut tepatnya bernomor 503/05/IMB/KPAP/006 tertanggal 13 Januari 2006 itu, tertera keterangan fungsi bangunannya untuk kegiatan hotel permanen bukan untuk kegiatan toko swalayan (moderen). Surat IMB untuk kegiatan hotel yang dimiliki oleh kegiatan usaha tersebut, diketahui dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Administrasi dan Perizinan Kota Makassar.

“Dari sejumlah temuan tersebut, maka Dinas Perdagangan Kota Makassar lalu memberikan rekomendasi kepada pihak DPM-PTSP Kota Makassar agar segera meninjau kembali IUP yang telah diberikan kepada swalayan yang dimaksud,” ucap Mastan

“Perbuatan dugaan kelalaian dari pihak DPM-PTSP sudah terjadi dan tentu itu cukup merugikan baik terhadap keuangan daerah maupun perekonomian daerah Kota Makassar. Rekomendasi teknis dari dinas-dinas terkait sebelum terbit IUP oleh PTSP itu kan bernilai PAD juga. Retribusi yang ditarik dari pengurusan surat rekomendasi teknis itu merupakan salah satu sumber PAD,” Mastan menambahkan.

Hasil Sidak Disperindag

Kepala Seksi Pengkajian Pelanggaran Hukum Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar, Erwin sebelumnya membenarkan adanya temuan tim wasdag Dinas Perdagangan Kota Makassar saat melakukan investigasi terhadap aktivitas toko swalayan yang berada di Jalan Boulevard, Kecamatan Panakkukang yang dimaksud.

Dengan adanya hasil investigasi dan memperhatikan fakta- fakta yang ditemukan oleh Tim Wasdak tersebut, maka Disdag Kota Makassar yang memiliki kewenangan secara teknis kemudian meminta kepada Kepala Dinas PM-PTSP Kota Makassar untuk meninjau kembali atas terbitnya Surat Izin Usaha Pasar Modern (SIUPM) No. 503/000247/SIUPM-B/7/DPM-PTSP yang dimiliki oleh usaha swalayan moderen tersebut sebagaimana peraturan yang berlaku.

Menurut Erwin, masih ada beberapa dokumen perizinan yang belum terpenuhi dalam menunjang aktivitas usaha swalayan yang berada di Jalan Boulevard itu. Diantaranya, kata dia, dokumen terkait Analisa Dampak Lalu Lintas peruntukan Supermarket, Surat Keterangan Alih Fungsi Bangunan dari Hotel Permanen menjadi Supermarket serta rekomendasi Penerbitan Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS) dari Dinas Perdagangan Kota Makassar.

“Kita sudah menyurat ke Dinas PM- PTSP Kota Makassar perihal permintaan peninjauan kembali SIUPM swalayan yang berlokasi di Jalan Boulevard, Panakkukang tersebut. Suratnya kami sudah kirim ke dinas berkaitan per tanggal 5 Juli 2021,” kata Erwin sebelumnya. (Thamrin/Eka/Said)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *