Respon Ombudsman Menyoal Kasus Toko Minol Dekat Sekolah

  • Whatsapp

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan siap menyelidiki adanya dugaan pelanggaran atau maladministrasi dalam pemberian perizinan bagi usaha penjualan minuman beralkohol (minol) di Kota Makassar yang berdekatan dengan tiga sarana yakni sarana pendidikan, peribadatan dan Rumah Sakit.

Subhan Djoer, Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan berharap ada pihak yang dirugikan segera melaporkan instansi yang memberikan perizinan penjualan minol kepada pelaku usaha yang diduga tak memenuhi syarat administrasi tersebut ke bidang pengaduan Ombudsman.

“Agar kita bisa segera menindaklanjuti dan melakukan investigasi serta pemeriksaan mendalam,” ucap Subhan kepada Kedai-berita.com via telepon Selasa (27/7/2021).

Sebelumnya, aktivitas bebas toko penjualan minuman beralkohol (minol) yang berlokasi di Jalan Gunung Batu Putih, Kelurahan Mangkura, Kecamatan Ujung Pandang, Makassar dan berdekatan dengan lingkungan sekolah terus menuai kecaman. Terakhir kecaman muncul dari Organisasi Pemuda Muhammadiyah Kota Makassar.

Ilham Permana selaku Ketua Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah Makassar mengaku sangat menyayangkan bahkan turut mengecam adanya pembiaran secara terang-terangan terhadap aktivitas toko penjualan ragam minol yang berdekatan dengan lingkungan sekolah di Jalan Gunung Batu Putih, Toko AV tersebut.

Ia mengatakan keberadaan toko AV yang berjualan ragam minol dan berdekatan dengan sarana pendidikan (sekolah) merupakan hal yang sangat bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku.

“Sehingga dalam hal ini perlu adanya penertiban serta investigasi khusus oleh Pemerintah Kota Makassar untuk mengecek kembali terkait aturan dan izin yang dimiliki oleh pelaku usaha tersebut,” tegas Ilham via pesan singkat whatsapp, Jumat 23 Juli 2021.

Kepala Seksi Pengembangan dan Pembinaan Dinas perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar (Disperindag Makassar), Abdul Hamid mengatakan, pihaknya sudah pernah mengecek izin penjualan minol yang dimiliki Toko AV yang berlokasi tak jauh dari lingkup sekolahan tersebut.

Toko AV yang diketahui berjualan ragam minuman beralkohol baik produk dalam negeri hingga luar negeri dan letaknya berjarak sangat dekat dari SMU Kristen Makassar tersebut, setahu dia, telah mengantongi izin usaha yang berstatus sebagai sub distributor penjualan minol.

Sub distributor, menurut Hamid, proses kegiatannya hanya menyuplai minuman ke tempat-tempat yang menyediakan minuman di tempat seperti Hotel, Bar/ Diskotek dan Kafe sesuai dengan izinnya. Tidak dibenarkan menjual secara ecer.

“Jadi begini, di sana itu izinnya kami sudah pernah cek dan dia izinnya sebagai sub distributor. Kemudian kalau ceritanya dia menjual minol secara eceran itu dilarang berdasarkan Perpres 74 tahun 2013,” ucap Hamid, Senin 21 Juni 2021.

Saat ditanya mengenai lokasi usaha Toko AV yang berdekatan dengan sekolah dan blak-blakan menjual minol secara eceran, Hamid mengarahkan Kedai-berita.com bertanya ke Dinas Perdagangan Provinsi yang dianggap lebih tahu soal itu.

“Kalau jenis usahanya minum di tempat dan jenis golongan minolnya A, B, C itu memang rekomendasinya dari sini (Disperindag Makassar). Tapi Toko AV itu kan semua jenis golongan dia jual. Itu langsung pusat yang mengetahui Disperindag Provinsi, karena dia sub distributor tidak boleh minum di situ dan tidak boleh jual ecer,” terang Hamid.

Kepala Seksi Distribusi dan Pelaku Usaha Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan, Idham mengaku bahwasanya izin yang dimiliki Toko AV adalah sub distributor bukan ecer.

“Izinnya ada dia itu sub distributor, kegiatannya itu tidak boleh ecer,” kata Idham sebelumnya kepada Kedai-berita.com.

Ia berdalih peredaran minuman beralkohol sebenarnya tidak dilarang karena berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 itu dibolehkan. Cuma perlu dikendalikan dan diawasi.

“Selama mereka memiliki legalitas itu tidak masalah, karena ini bukan barang dilarang cuma diatur keniagaannya saja. Terus terang di tempatku (Disperindag Privinsi) saya itu pembinanya,”tutur Idham.

Ia mempertanyakan kenapa hingga hari ini, tidak ada lagi toko yang terbit izin ecernya. Padahal setahu dia, di zaman kepemimpinan Ilham Arif Sirajudin sebagai Wali Kota Makassar aturan untuk pengecer itu ada.

“Dulu zamannya Pak Ilham, izin semuanya terbit kenapa sekarang tidak,” Idham menandaskan.

Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Makassar, Satria Yudhatama menjelaskan selama belum mengurus dan mendapatkan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dari Bea Cukai, maka toko tersebut dinyatakan belum terdaftar.

Namun, kata dia, mengenai Toko AV yang beralamat di Jalan Gunung Batu Putih, Kelurahan Mangkura, Kecamatan Ujung Pandang, Makassar dan berdekatan dengan SMU Kristen Makassar itu, telah terdaftar dengan menggunakan bendera CV Alvira.

“Izinnya ada. Izin NPPBKC sebagai penyalur/ distributor,” kata Satria via pesan singkat whatsapp, Sabtu 17 Juli 2021.

Kecaman dari Pegiat Anti Korupsi

Direktur Pusat Kajian Advokasi Anti Korupsi (PUKAT) Sulsel, Farid Mamma mengatakan seharusnya pemerintah dalam hal ini Pemkot Makassar tidak terkesan menutup mata. Toko penjualan ragam minol (minuman beralkohol) yang berdekatan dengan sekolah di Jalan Gunung Batu Putih, Kelurahan Mangkura, Kecamatan Ujung Pandang, Makassar tersebut tak boleh dibiarkan bebas beraktivitas.

Selain aktivitasnya yang terang-terangan menyimpang dari lingkup izinnya, kata Farid, keberadaan Toko AV juga telah melabrak ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan. Mulai dari Perpres Nomor 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Permendag Nomor 20/M_DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, Perda Kota Makassar Nomor 5 tahun 2017 serta Perwali Kota Makassar Nomor 17/2019 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan Peredaran Minuman Beralkohol.

“Terakhir keberadaan Toko AV juga jelas melanggar dari Permenkeu Nomor 66/PMK.04/2018 Tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC). Jadi menjadi heran saja ketika Toko AV ini tidak ditindaki malah dibiarkan bebas beraktivitas,” tegas Farid.

Ia menduga ada kekuatan besar dibalik keberadaan Toko AV yang meski terang-terangan melanggar aturan namun dibiarkan bebas beraktivitas.

“Secara kelembagaan kami cukup curiga ada aroma setoran ke sejumlah oknum yang tak bertanggungjawab. Ada apa semua instansi terkait tak mampu bertindak malah hanya diam melihat aktivitas Toko AV yang terang-terangan melabrak aturan yang ada,” ujar Farid sebelumnya.

Tak hanya merespon sikap diam Pemkot Makassar, adik mantan Wakapolda Sulsel Irjen Pol Purn. Syahrul Mamma itu juga mengaku menyayangkan sikap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar yang hingga saat ini juga belum merespon masalah keberadaan Toko AV yang terang-terangan menyimpang dari ketentuan aturan yang ada.

Selain menyalahi lingkup izinnya yang kabarnya sebagai sub distributor namun kenyataannya menjual eceran, juga keberadaannya yang sangat dekat dari lingkungan sekolah dan berada di jalan umum serta di area pemukiman.

“Minol ini salah satu faktor penyebab munculnya sejumlah kejahatan. Tak hanya itu letaknya yang berada di jalan umum dan dekat lingkungan sekolah itu, jelas dalam aturan tidak bisa. Karena aturan sudah mempertimbangkan potensi dampak negatif yang ditimbulkan. Mari kita selamatkan generasi penerus kita dari bahaya minol, dewan kami harap bisa segera bertindak tinggal itu harapan kami sebagai masyarakat,” ungkap Farid.

Ketentuan Larangan Penjualan Minol Dekat dari….

Diketahui, ketentuan larangan penjualan minol diatur baik dalam Perwali Kota Makassar, Perda Kota Makassar, Peraturan Kementerian Keuangan, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) dan Peraturan Presiden (Perpres).

Pada Perda Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, di mana aktivitas usaha berjualan minol tak boleh dekat dari lingkup sekolah, tempat ibadah dan rumah sakit.

Kemudian dalam Perwali Makassar Nomor 17/2019 Pasal 13 ayat 1 poin b. Di mana penjualan minuman beralkohol kembali lagi ditegaskan tidak diperbolehkan berada dekat dari tiga tempat masing-masing yang berkaitan dengan sarana pendidikan, tempat peribadatan dan rumah sakit.

Lalu dalam Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 66/PMK.04/2018 Tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), juga telah dijelaskan dalam BAB II bagian kesatu mengenai persyaratan mendapatkan NPPBKC.

Di mana pada Pasal 9 diterangkan bahwa lokasi, bangunan atau tempat usaha yang akan digunakan sebagai tempat menimbun barang kena cukai oleh importir atau penyalur harus memenuhi ketentuan diantaranya poin b, tidak berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum kecuali yang lokasinya dalam kawasan industri atau kawasan perdagangan dan kemudian lanjut pada poin c dijelaskan bahwa saat pengajuan permohonan NPPBKC, dalam hal lokasi, bangunan atau tempat usaha yang akan digunakan sebagai tempat usaha importir atau tempat usaha penyalur minuman mengandung etil alkohol, memiliki jarak lebih dari 100 meter dari tempat ibadah, sekolah atau rumah sakit

Pemeriksaan lokasi dalam Permenkeu tersebut sifatnya wajib dilakukan oleh petugas Bea Cukai sebelum meloloskan permohonan izin NPPBKC. Hal itu tegas dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 66/PMK.04/2018 tepatnya pada BAB II bagian kedua menyangkut pemeriksaan lokasi.

Dimana pada BAB II bagian kedua mengenai pemeriksaan lokasi tepatnya Pasal 15 angka 2 dijelaskan bahwa pejabat bea cukai yang ditugaskan oleh Kepala Bea Cukai bertugas melaksanakan pemeriksaan lokasi dan membuat berita acara pemeriksaan.

Selanjutnya dalam aturan Permendagri Nomor 20/M_DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol tepatnya Pasal 28, juga sangat jelas ditegaskan mengenai pelarangan memperdagangkan minuman beralkohol di lokasi atau tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah dan rumah sakit.

Terakhir dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Pasal 7 ayat 2 turut kembali ditegaskan bahwa penjualan dan/ atau peredaran minuman beralkohol di tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati atau Wali Kota sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf C tidak berdekatan dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan dan rumah sakit. (Thamrin/Eka/Said).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *