Menu

Mode Gelap
KPK Geledah Kantor Dinas PUTR Sulsel? PPCD Siap Gelar Pendaftaran Bakal Calon Direktur PNUP Oknum Polri Jadi Algojo Habisi Nyawa Najamuddin Sewang Polsek Bontonompo Kesampingkan Perma 2 Tahun 2012? Kanitres Bungkam Babak Baru Kasus Dugaan Korupsi Proyek Infrastruktur Wisata Toraja Rp40 M

News · 1 Jul 2021 22:55 WITA

Pengelolaan Keuangan DPRD Makassar Dinyatakan Bebas Temuan BPK


 Pengelolaan Keuangan DPRD Makassar Dinyatakan Bebas Temuan BPK Perbesar

Pengelolaan keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar Tahun 2020-2021 telah dinyatakan clear atau bebas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan pengawas internal dalam hal ini Inspektorat.

Hal itu diungkapkan oleh Tenaga Ahli Bidang Hukum Peneliti Senior Patria Artha, Dr Zainuddin Jaka bersama Kasubbag Humas DPRD Makassar, Andi Taufiq Natsir dalam konferensi pers yang digelar di Kantor DPRD Kota Makassar, Rabu (30/6/2021)

“Jadi, hasil pengelolaan keuangan di tahun 2020 di DPRD Kota Makassar telah dinyatakan clear dari pengawasan internal dan eksternal. Dinyatakan bebas temuan,” tegas Tenaga Ahli Bidang Hukum Peneliti Senior Patria Artha, Dr Zainuddin Jaka dalam konferensi pers yang digelar di Kantor DPRD Kota Makassar, Rabu 30 Juni 2021.

Baca Juga :  Andi Suharmika Ajak Warga Makassar Berwawasan Qurani

Ia mengatakan anggaran belanja DPRD Kota Makassar sudah sangat transparan dan akuntabel. Buktinya, telah dirilis di beberapa media massa baik nilai dan azas manfaatnya.

“Kami berterimakasih dan merasa bersyukur karena media telah mengambil peran membantu Sekretariat DPRD menginformasikan dan menyebarluaskan anggaran belanja DPRD,”terang Zainuddin.

Mengenai adanya isu soal cashbak dan pecah proyek, menurutnya, itu fitnah dan tidak berdasar serta menyesatkan publik karena kegiatan kedewanan yang dilakukan sudah sesuai standar dan prosedur serta berkesesuaian dengan ketentuan undang- undang yang berlaku.

“Ini terbukti dengan tidak adanya temuan pengawas internal maupun pengawasan eksternal pada kegiatan tahun sebelumnya,” tutur Zainuddin.

Selain itu, mengenai Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) yang dilaksanakan di hotel, kata Zainuddin juga merupakan perintah undang-undang dan sebagai fungsi legislasi anggota DPRD.

Baca Juga :  Pimpinan DPRD Makassar Bertandang ke Kejati Sulsel

“Perlu dijelaskan, bahwa anggaran makan minum untuk kegiatan masyarakat di hotel itu adalah bentuk stimulan ekonomi di masa pandemi,” jelas Zainuddin.

Kasubbag Humas DPRD Makassar, Andi Taufiq Natsir turut memaparkan hal yang sama. Menurutnya, pengelolaan anggaran di Sekretariat DPRD Kota Makassar sudah sesuai Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan. Termasuk dugaan pecah anggaran agar tidak ditender seperti yang selama ini menyeruak.

“Anggaran ini sudah lazim dan alhamdulillah tidak ada temuan dari pengawas pengelolaan keuangan,” Taufiq menandaskan. (Thamrin/Eka)

Artikel ini telah dibaca 28 kali

Baca Lainnya

Tanggapan Akademisi Terkait Bau Korupsi Pembebasan Lahan Bendungan Paselloreng

12 Agustus 2022 - 08:34 WITA

Makassar Disebut Jadi Calon Terkuat Tuan Rumah APEXI 2023

8 Agustus 2022 - 16:17 WITA

PDAM Makassar Beri Promo Cicilan Bagi Pelanggan Baru

8 Agustus 2022 - 15:54 WITA

Pesan Sekda di HUT PDAM Makassar Ke-98

8 Agustus 2022 - 15:24 WITA

Bau Korupsi di Proyek Pembebasan Lahan Bendungan Paselloreng Wajo

8 Agustus 2022 - 07:53 WITA

Danny Pomanto Dinobatkan Sebagai Wali Kota Terpopuler di Media Online

5 Agustus 2022 - 23:31 WITA

Trending di News
error: Hai! Pengunjung Kedai-berita.com