Pengusaha di Makassar Keluhkan Bantuan Dana Hibah Covid-19 Belum Cair

  • Whatsapp

Para pengusaha mulai mempertanyakan keberadaan dana hibah yang diglontorkan pemerintah pusat bagi pelaku usaha sektor industri kepariwisataan di Kota Makassar yang sebelumnya anjlok akibat dampak pandemi covid-19.

Lewat Ketua Pengurus Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulsel, Anggiat Sinaga mempertanyakan hal ini dikarenakan lambannya penyaluran Dana Hibah yang diperuntukkan bagi pelaku usaha.

Sebab apa yang dijanjikan oleh Pemerintah Kota Makassar lewat Dinas Pariwisata untuk hotel dan restoran, tak kunjung di cairkan hingga saat ini.

Padahal, kata dia, pihaknya sudah melengkapi sejumlah berkas  administrasi yang menjadi persyaratan untuk menerima bantuan Dana Hibah di Dinas Pariwisata  Makassar.

“Kami sudah melengkapi berkas apa yang menjadi persyaratan. Memang belum semuanya, tapi kan sudah ada 25 (pelaku usaha di bidang kepariwisataan di PHRI) yang telah lengkap berkasnya. Nah,  itu aja dulu yang dicairkan, biar itu menjadi bukti kepada yang lain, “pintanya saat melakukan rapat dengar pendapat di DPRD Kota Makassar, Jumat 8 Januari 2021.

Hal yang sama juga diungkap Ketua Asosiasi Usaha Hiburan Makassar (AUHM), Zulkarnain Ali Naru, dimana ia mendesak Pemkot Makassar untuk bersikap adil terhadap pelaku usaha yang bergerak di bidang kepariwisataan.

“Mereka ini hanya terkesan tiba masa tiba akal, terus kalau terdesak maka mulailah ‘akal-akalan,” cetusnya saat dikonfirmasi, Sabtu 9 Januari 2021.

Sehingga Zul sapaan akrabnya menilai bahwa Dinas Pariwisata Kota Makassar yang dipimpin Rusmayani Madjid telah gagal dalam melaksanakan amanah dari pemerintah pusat.

Karena menurutnya hampir semua usaha hiburan malam yang memiliki TDUP serta persyaratan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) restoran, sebagaimana ketentuan untuk mendapatkan Dana Hibah terdampak covid-19.

“Kemarin juga pihak PHRI kan sudah akui, banyak anggota mereka yang dibantu mengurus TDUP usahanya. Tapi nyatanya, setelah TDUP mereka terbit, dana hibahnya juga terkesan menggantung dan tak kunjung terealisasi. Jadi, saya rasa ini hanya akal-akalan Dinas Pariwisata saja,” ungkap Zulkarnain.

Parahnya lagi, pemerintah kota Makassar baru-baru ini mengeluarkan kebijakan pembatasan jam operasional malam. Dimana setiap pelaku usaha hanya diperbolehkan beroperasi hingga pukul 19.00 WITA. Sebab hal itu dianggap akan mematikan industri usaha hiburan malam.

“Kita tidak bisa beroperasi akibat kebijakan dari Pemerintah Kota, sehingga kita semua bisa gulung tikar kalau seperti ini. Jangan hanya hotel dan restoran saja yang mendapatkan Dana Hibah, tetapi para pelaku usaha di sektor hiburan juga harus diberikan. Apa lagi kita juga memiliki tenaga kerja yang terbilang banyak, “keluhnya.

Kendati begitu, kata Zul dengan tidak adanya kepastian menyoal dana hibah dan adanya kejanggalan dalam persyaratan untuk pencairan. Zulkarnain mengajak  seluruh pihak untuk mengawal Dana Hibah ini, agar tidak disalahgunakan.

“Persoalan ini mesti kita kawal bersama, apalagi anggaran yang dikeluarkan sangat besar, jangan sampai ada pihak yang bermain, dampaknya kan ke pengusaha lagi, “jelas Zul.

Disamping itu, Kepala Seksi (Kasi) Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Kota Makassar, Safaruddin, menyatakan penyaluran Dana Hibah memiliki beberapa kendala dalam pencairan. Salah satunya, kata dia, tenggat waktu antara penerimaan Dana Hibah dari pemerintah pusat dan pencairan, sangat singkat.

“Penerimaan Dana  tanggal 16 Desember 2020, sudah sangat singkat waktunya dengan batas akhir pencarian tanggal 30 Desember 2020,” sebutnya saat dikonfirmasi via WhatsApp oleh wartawan, Jumat (8/1/2021).

Sehingga dalam pencairan Dana Hibah, lanjut dia, perlu adanya kehati – hatian terkait pelaksanaan petunjuk teknis Dana Hibah terhadap Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) serta persyaratan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

“Upaya maksimal yang telah dilakukan tim Dana Hibah dengan merampungkan seluruh dokumen administrasi (baik dokumen pariwisata maupun dokumen keuangan) di tanggal 30 Desember. Namun akan riskan bila dicairkan pada tanggal tersebut dan rawan menjadi temuan dari pihak pemeriksa,” ungkapnya.

Walau begitu dia menambahkan pihaknya telah menyurat ke Kementerian Pariwisata untuk pengalihan dana hibah ke 2021.

Diketahui, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  belum lama ini menyalurkan bantuan dana hibah hampir ke seluruh daerah di Indonesia. Dasar pelaksanaan Dana Hibah ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/MK07/2020 tanggal 30 April 2020 tentang Pengelolaan Dana Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka penanganan pandemik COVID-19 dan dampak akibat pandemik COVID-19.

Dari data yang dihimpun, khusus pemerintah kota Makassar menerima kucuran Dana Hibah dari pemerintah pusat sebesar Rp48 miliar yang dikelola Dinas Pariwisata. Informasinya Dana Hibah itu sudah berada di kas pemerintah daerah.

Dimana untuk penyaluran Dana Hibah  diperuntukkan bagi sektor industri usaha yang memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata kota Makassar.

Namun sejauh ini Dinas Pariwisata kota Makassar tak kunjung  menyalurkan Dana Hibah tersebut ke pelaku usaha yang memenuhi persyaratan. Bahkan penyaluran Dana Hibah ke sektor usaha yang dimaksud seperti, perhotelan, restoran dan kafe telah melewati batas waktu yang ditentukan, yakni, 30 Desember 2020. (Rin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *