MUI dan Aktivis Dukung Wali Kota Makassar Terpilih Tindak Kafe Dekat Sekolah yang Jual Miras

  • Whatsapp

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Makassar berharap Wali Kota Makassar terpilih nantinya agar tidak memberikan atau melanjutkan izin kepada pengusaha yang mau menjual miras apalagi sampai melanggar Perda dan Perwali Kota Makassar.

“Seharusnya Pemkot juga segera menindaklanjuti Tempat Hiburan Malam (THM) yang melanggar Perda dan Perwali,” ucap Ketua Umum MUI Kota Makassar, DR. H. Baharuddin HS, Ketua Umum MUI kota Makassar via telepon.

Bacaan Lainnya

Ketegasan Wali Kota Makassar terpilih nantinya khususnya dalam hal menindaki pengusaha yang menjual miras tanpa izin, kata dia, merupakan hal yang patut dilakukan mengingat dampak miras bisa mengakibatkan rusaknya generasi bangsa kita. Terlebih lagi anak remaja sekarang ini sangat mudah tergoda dengan hal-hal yang seperti itu.

“Mereka itu adalah aset negara kalau generasi penerus kita hancur siapa lagi yang akan menjaga negara kita ini,” ungkap Baharuddin.

Dalam agama Islam juga sudah sangat jelas tidak boleh menjual alkohol apalagi minuman alkohol itu jelas merupakan sesuatu yang diharamkan.

“Jadi kami berharap kepada Pemerintah Kota dalam hal ini Wali Kota Makassar agar tidak memberikan izin kepada pengusaha yang mau menjual miras apalagi sampai melanggar Perda dan Perwali,” Baharuddin menandaskan.

Sekedar diketahui, di Kota Makassar masih terdapat sejumlah kafe yang berlokasi dekat dengan sarana pendidikan dan tempat ibadah di Kota Makassar bebas berjualan miras.

“Ada beberapa sudah kami berikan rekomendasi terkait usaha kafe yang melanggar aturan dan itu sudah kami berikan ke Satpol PP,” kata Kepala Seksi Pengkajian Pelanggaran Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar, Erwin A. Azis sebelumnya.

Ketentuan larangan penjualan miras diketahui telah diatur dalam Perda Kota Makassar Nomor 5 tahun 2011 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata maupun pada Perda Makassar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Dimana aktivitas usaha berjualan miras tak boleh dekat dari lingkup sekolah, tempat ibadah dan rumah sakit.

Tak hanya Perda Kota Makassar yang menjelaskan tentang ketentuan larangan bagi pelaku usaha yang hendak berjualan miras, dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 74 tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol tepatnya Pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa minuman beralkohol golongan a, b, dan c hanya dapat dijual pada Hotel, Bar dan Restoran yang telah memenuhi persyaratan perundang-undangan di bidang kepariwisataan.

Kemudian berlanjut pada Pasal 7 ayat 2 dalam Perpres tersebut ditegaskan bahwa penjualan dan/ atau peredaran minuman beralkohol di tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati atau Wali Kota sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf C tidak berdekatan dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan dan rumah sakit.

Tak sampai di situ, dalam aturan Permendagri Nomor 20/M_DAG/PER/4/2014
tentang pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol tepatnya pada Pasal 14 ayat 1 juga disebutkan bahwa penjualan minuman beralkohol untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dijual di Hotel, Restoran, Bar sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan.

Lalu diperkuat lagi dengan Pasal 28 dalam Permendagri tersebut. Dimana dijelaskan bahwa pengecer atau penjual langsung dilarang memperdagangkan minuman beralkohol di lokasi atau tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah dan rumah sakit.

Terpisah, Lembaga Anti Corruption Committee Sulawesi (ACC Sulawesi) juga mendukung upaya Wali Kota Makassar terpilih nantinya jika ingin bertindak tegas terhadap para pelaku usaha yang mencoba melanggar aturan yang ada.

Tak hanya itu, secara kelembagaan ACC Sulawesi juga berharap ada penindakan terhadap para oknum di dinas terkait yang nantinya mencoba mentoleransi tindakan melanggar aturan. Misalnya mencoba memaksakan penerbitan hingga perpanjangan izin kepada pelaku usaha yang jelas-jelas tak memenuhi syarat atau melanggar aturan yang berlaku.

“Kita harap persoalan perizinan kepada pelaku usaha ini dapat pengawasan ketat. Kalau melanggar yah tegas tak boleh ada toleransi. Jangan kita mengejar peningkatan PAD tapi ujung-ujungnya justru melabrak aturan yang ada. Itu jelas keliru dan bisa dinilai sebagai perbuatan melawan hukum,” ucap Direktur ACC Sulawesi, Kadir Wokanubun dimintai tanggapannya via telepon, Minggu (27/12/2020).

Sebagai lembaga yang concern terhadap pemberantasan korupsi, ACC Sulawesi, lanjut Kadir, siap mengawal upaya tegas Wali Kota Makassar terpilih nantinya jika ingin menerapkan sistem pengawasan ketat dalam hal penerbitan izin bagi para pelaku usaha di Kota Makassar.

“Tujuannya bagaimana memutus mata rantai kemungkinan masih adanya kegiatan percaloan dalam kegiatan perizinan yang bisa menghalalkan segala cara meski dengan melabrak aturan. Mari kita perangi ini,” tegas Kadir. (#)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *