Menakar Sikap ‘Diam’ Satpol PP di Kasus Kafe Dekat Sekolah Bebas Jualan Miras

  • Whatsapp

Sejumlah lembaga aktivis di Makassar diantaranya Aliansi Peduli Anti Korupsi (APAK) Republik Indonesia mempertanyakan sikap diam Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Makassar dalam merespon rekomendasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Makassar untuk kafe dekat sekolah yang bebas berjualan miras.

“Saya kira wajar jika masyarakat mencurigai sikap diam Satpol PP ini. Kok sampai sekarang tidak menindaklanjuti rekomendasi Disperindag terhadap pelaku usaha yang melanggar aturan. Agak aneh aja kok belum ditindak,” kata Ketua Aliansi Peduli Anti Korupsi (APAK) Republik Indonesia, Mastan via telepon, Minggu (29/11/2020).

Bacaan Lainnya

Sebagai institusi yang berwenang penuh menegakkan Perda Kota Makassar, Satpol PP harusnya tegas terhadap para pelaku usaha yang melanggar. Apalagi hal itu mendapat dukungan rekomendasi dari dinas yang memiliki kewenangan secara administrasi.

“Seperti Kafe Barcode dan Publiq ini kan jelas-jelas telah melanggar ketentuan larangan yang ada dalam aturan dan itu telah didukung oleh rekomendasi Disperindag,” jelas Mastan.

Sanksi terhadap Kafe Barcode dan Publiq kata dia, sudah bukan lagi dalam tahap toleransi. Karena sebelumnya telah ditegur dengan surat teguran tertulis namun belakangan dilanggar. Wajar pada saat itu kedua usaha pariwisata yang hanya mengantongi izin kafe dan resto itu ditutup sementara meski belakangan ditoleransi kembali dengan alasan mereka berjanji tidak mengulangi perbuatan melawan aturannya tersebut.

“Sekarang ini sudah seharusnya izin usahanya dicabut saja karena keduanya tak patuhi aturan yang ada dan terus melanggar. Apalagi Disperindag juga sudah beberkan pelanggarannya. Seperti Barcode tidak ada izin penjualan miras sejak tahun 2016 demikian juga Publiq yang izin penjualan mirasnya tak lanjut sejak tahun 2017,” terang Mastan.

Ia juga mendesak pihak Bea Cukai memeriksa seluruh cukai miras impor yang didistribusi masuk oleh perusahaan atau perorangan ke Barcode maupun Publiq tersebut.

“Dalam aturan juga sangat jelas dan tegas bahwa distributor atau pihak yang memasok minol impor maupun lokal ke sebuah Restoran, Hotel dan Bar harus mengantongi izin dari Kementerian Perdagangan (Kemendag). Jadi penting diusut juga pemasoknya apakah punya dokumen perizinan atau tidak. Kalau tidak ada yah proses hukum mereka juga,” Mastan menegaskan.

Tak hanya itu, ia juga berharap DPRD Makassar yang memiliki kewenangan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Kota Makassar oleh Pemkot Makassar bisa bersikap tegas utamanya dalam hal penerapan Perda Kota Makassar baik Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol serta Perda Nomor 5 tahun 2011 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

“Dalam kedua Perda tersebut jelas kan telah diatur poin-poin ketentuan larangan bagi pelaku usaha pariwisata. Dimana tak boleh beraktivitas dekat sekolah, tempat ibadah dan rumah sakit. Ini kok kafenya sudah lama dibiarkan jualan miras dan lokasinya berada di tempat yang terlarang sebagaimana diatur dalam kedua Perda yang ada. Ada kecurigaan setoran-setoran siluman dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga aktivitas terlarang tersebut tetap subur sejak lama. Ini patut diusut,” ungkap Mastan.

Sebelumnya, Lembaga Anti Corruption Committee Sulawesi (ACC Sulawesi) turut berharap kasus kafe dekat sekolah yang bebas jualan miras agar segera diproses hukum dan dibawa ke ranah dugaan tindak pidana korupsi.

Direktur Anti Corruption Committee (ACC Sulawesi) Kadir Wokanubun mengatakan berbicara dugaan tindak pidana korupsi tak lepas dari dua unsur diantaranya unsur dugaan penyalahgunaan wewenang dan unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Dikaitkan dengan kasus Kafe Barcode dan Publiq Dine and Wine yang dikabarkan bebas berjualan miras sementara hanya mengantongi izin beraktivitas resto atau tanpa memiliki izin aktivitas penjualan miras dari dinas terkait maka patut diduga terjadi penyalahgunaan wewenang di dalamnya karena terkesan terjadi pembiaran atau sengaja dibiarkan peristiwa perbuatan melawan hukum itu terjadi terus-menerus.

“Kesalahan itu ada dua. Bisa karena kesengajaan atau karena kealpaan. Kesengajaan maksudnya ada kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan. Sedang kealpaan berarti ada perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian,” jelas Kadir.

Penegak hukum dalam hal ini Kepolisian dan Kejaksaan, kata Kadir, tinggal mencari tahu instansi-instansi mana yang memiliki kewenangan terkait aktivitas penjualan miras di Kafe Barcode maupun Publiq tersebut dan sejauh mana mereka melaksanakan kewenangannya itu. Apakah ada unsur kelalaian dalam menjalankan kewenangannya atau memang sengaja tak menjalankan kewenangannya yang melekat.

Diantaranya, Dinas Pariwisata Kota Makassar yang diketahui memiliki kewenangan dalam hal menerbitkan rekomendasi kepada tempat usaha pariwisata yang dapat menjual minuman beralkohol (miras) di Kota Makassar.

Kewenangan Dinas Pariwisata telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 5 tahun 2011 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata, tepatnya pada Bab VIII Pasal 31 ayat 3 yang menerangkan bahwa usaha pariwisata yang dapat menjual minuman beralkohol terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Dinas Parwisata sebelum diterbitkannya izin tempat penjualan minuman beralkohol.

“Penegak hukum tinggal menyelidiki itu. Apakah Dinas Pariwisata telah memberikan rekomendasi kepada Kafe Barcode maupun Publiq untuk mendapatkan izin sebagai tempat jualan miras atau tidak. Karena kabarnya kedua kafe tersebut telah memperoleh izin sebagai tempat penjualan miras melalui pendaftaran sistem Online Single Submission (OSS),” kata Kadir.

Kemudian penegak hukum turut juga mendalami sejauh mana pelaksanaan kewenangan oleh Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Makassar. Dimana melalui Dinas PTSP inilah kabarnya izin aktivitas Kafe Barcode maupun Publiq terbit.

“Saya kira penting didalami ini. Jika betul PTSP menerbitkan izin aktivitas keduanya sebagai tempat pariwisata yang bisa berjualan miras, apa dasarnya. Apakah ada rekomendasi Dinas Pariwisata terkait itu,” ujar Kadir.

Tak hanya kewenangan Dinas Pariwisata yang ada, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar juga memiliki kewenangan dalam menerbitkan rekomendasi atas tempat usaha yang ingin berjualan miras seperti yang dilakoni oleh Kafe Barcode dan Publiq. Tentunya kewenangan itu sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Aktivitas yang ada di Kafe Barcode maupun Publiq, seharusnya mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu oleh minimal kedua instansi tersebut. Yakni Dinas Pariwisata sebagai instansi yang berwenang menerbitkan rekomendasi atas tempat usaha pariwisata yang dapat berjualan miras dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang berwenang memberikan rekomendasi untuk aktivitas berjualan miras.

Melihat kenyataan yang ada, kata Kadir, jelas bahwa rekomendasi dari kedua instansi berwenang tersebut dipastikan tak mungkin terbit baik untuk Barcode maupun Publiq. Hal itu mengacu pada Perda Makassar Nomor 5 tahun 2011 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan Perda Makassar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

“Pada kedua Perda itu telah menjelaskan ketentuan larangan. Dimana aktivitas usaha berjualan miras tak boleh dekat dari lingkup sekolah, tempat ibadah dan rumah sakit. Nah Kafe Barcode maupun Publiq letaknya berdekatan dengan sekolah kok. Malah Barcode yang cukup berani yang jaraknya hanya sekitar 20 meter dari SMPN 2 Makassar dan SMUN 16 Makassar,” terang Kadir.

Selain adanya unsur dugaan penyalahgunaan wewenang di balik aktivitas bebas jualan miras oleh Kafe Barcode dan Publiq yang bertentangan dengan aturan yang ada karena jaraknya dekat dari lingkup sekolah, juga berpotensi menimbulkan kerugian perekonomian daerah atau keuangan daerah.

“Karena rekomendasi dari masing-masing instansi yang berkaitan itu bernilai sebagai retribusi atau menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar. Nah jika kedua kafe tersebut tak mendapat rekomendasi maka jelas telah merugikan perekonomian daerah atau keuangan daerah Kota Makassar,” ungkap Kadir.

Sekedar diketahui, sejumlah kafe yang berlokasi dekat dengan sarana pendidikan, tempat peribadatan dan rumah sakit di Kota Makassar dan bebas berjualan miras diantaranya ada Kafe Barcode yang terletak di Jalan Amanagappa Kecamatan Ujung Pandang dan Kafe Publiq Dine and Wine yang terletak di Jalan Arif Rate Kecamatan Ujung Pandang, Makassar.

“Baik Barcode maupun Publiq, Disperindag Makassar tak pernah berikan rekomendasi izin penjualan miras karena terbentur oleh aturan yang ada yakni lokasinya sangat dekat dengan sarana pendidikan,” singkat Kepala Seksi Pengkajian Pelanggaran Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar, Erwin A. Azis.

Dalam Perda Makassar Nomor 5 tahun 2011 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata maupun pada Perda Makassar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol telah dijelaskan poin-poin ketentuan larangan. Dimana aktivitas usaha berjualan miras tak boleh dekat dari lingkup sekolah, tempat ibadah dan rumah sakit.

Tak hanya Perda Kota Makassar yang menjelaskan tentang ketentuan larangan bagi pelaku usaha yang hendak berjualan miras, dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 74 tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol tepatnya Pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa minuman beralkohol golongan a, b, dan c hanya dapat dijual pada Hotel, Bar dan Restoran yang telah memenuhi persyaratan perundang-undangan di bidang kepariwisataan.

Kemudian berlanjut pada Pasal 7 ayat 2 dalam Perpres tersebut ditegaskan bahwa penjualan dan/ atau peredaran minuman beralkohol di tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati atau Wali Kota sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf C tidak berdekatan dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan dan rumah sakit.

Tak hanya Perpres yang tegas terhadap pengendalian peredaran miras, dalam aturan Permendagri Nomor 20/M_DAG/PER/4/2014
tentang pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol tepatnya pada Pasal 14 ayat 1 juga disebutkan bahwa penjualan minuman beralkohol untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dijual di Hotel, Restoran, Bar sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan.

Lalu diperkuat lagi dengan Pasal 28 dalam Permendagri tersebut. Dimana dijelaskan bahwa pengecer atau penjual langsung dilarang memperdagangkan minuman beralkohol di lokasi atau tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah dan rumah sakit. (Eka/Ahmadi)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *