Dewan Desak Pemkot Segera Tutup Usaha Kafe Dekat Sekolah yang Jualan Miras

  • Whatsapp
Doc. Humas DPRD Makassar

Sejumlah Legislator Kota Makassar turut geram mendengar kabar penjualan bebas miras oleh sejumlah kafe dan resto yang berlokasi dekat dari tempat peribadatan, sarana pendidikan dan rumah sakit.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Makassar, Nunung Dasniar mengatakan sudah ada regulasi yang mengatur soal itu sehingga Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar seharusnya menjalankan aturan yang sudah ada tersebut.

Bacaan Lainnya

“Kita minta sikap tegas Pemkot Makassar untuk segera tutup usaha penjualan miras ilegal tersebut,” tegas Nunung, Kamis (26/11/2020).

Ia berjanji mendekat ini akan meminta Komisi A DPRD Makassar untuk menjadwalkan agenda rapat dengar pendapat (RDP) dengan sejumlah dinas terkait membahas masalah kafe dekat sekolah di Makassar yang terkesan dibiarkan bebas berjualan miras.

“Kita ingin mendengar apa alasan Satpol dan dinas terkait soal itu sehingga mereka terkesan tidak bersikap tegas atau terkesan pembiaran,” ucap Nunung.

Hal yang sama juga diungkapkan anggota Komisi A DPRD Kota Makassar, Aswar ST dalam menanggapi permasalahan penjualan miras dengan bebas oleh sejumlah kafe yang berlokasi dekat dengan sarana pendidikan, tempat ibadah maupun rumah sakit di Kota Makassar tersebut. Ia dengan tegas meminta hal tersebut harus segera diusut tuntas

“Tidak boleh Kota Makassar jadi kota miras. Wali Kota juga mestinya tegas jangan lembek memerintahkan anggotanya untuk menutup kafe-kafe atau tempat usaha yang menjual miras di Kota makassar yang terang-terangan telah melanggar Perda Kota Makassar. Utamanya yang lokasinya berdekatan dengan rumah ibadah, sekolah/lembaga pendidikan dan rumah sakit,” jelas Aswar.

Ia mengatakan aturan yang ada hingga saat ini sudah sangat jelas dan tidak perlu direvesi lagi. Jika kedepannya ada yang mencoba menafsirkan lain Perda yang telah ada, menurutnya, itu patut dicurigai mereka diduga telah bermain mata atau kongkalikong dengan para pengusaha kafe penjual miras.

“Kalau mau jual miras silahkan buka bar atau diskotik itu kan jelas aturannya. Jangan di kafe, jelas itu merusak tumbuh kembang anak dan remaja yang memiliki kebiasaan nongkrong di kafe. Karena keseringan lihat miras terpajang di kafe, maka ada dorongan anak dan remaja itu untuk mencobanya,” Aswar menandaskan.

Sekedar diketahui, sejumlah kafe yang melanggar aturan dalam hal ini berlokasi dekat dengan sarana pendidikan, tempat peribadatan dan rumah sakit di Kota Makassar tampak bebas berjualan miras. Diantaranya ada Kafe Barcode yang terletak di Jalan Amanagappa Kecamatan Ujung Pandang dan Kafe Publiq Dine and Wine yang terletak di Jalan Arif Rate Kecamatan Ujung Pandang, Makassar.

“Baik Barcode maupun Publiq, Disperindag Makassar tak pernah berikan rekomendasi izin penjualan miras karena terbentur oleh aturan yang ada yakni lokasinya sangat dekat dengan sarana pendidikan,” singkat Kepala Seksi Pengkajian Pelanggaran Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar, Erwin A. Azis.

Dalam Perda Makassar Nomor 5 tahun 2011 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata maupun pada Perda Makassar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol telah dijelaskan poin-poin ketentuan larangan. Dimana aktivitas usaha berjualan miras tak boleh dekat dari lingkup sekolah, tempat ibadah dan rumah sakit.

Tak hanya Perda Kota Makassar yang menjelaskan tentang ketentuan larangan bagi pelaku usaha yang hendak berjualan miras, dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 74 tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol tepatnya Pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa minuman beralkohol golongan a, b, dan c hanya dapat dijual pada Hotel, Bar dan Restoran yang telah memenuhi persyaratan perundang-undangan di bidang kepariwisataan.

Kemudian berlanjut pada Pasal 7 ayat 2 dalam Perpres tersebut ditegaskan bahwa penjualan dan/ atau peredaran minuman beralkohol di tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati atau Wali Kota sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf C tidak berdekatan dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan dan rumah sakit.

Tak hanya Perpres yang tegas terhadap pengendalian peredaran miras, dalam aturan Permendagri Nomor 20/M_DAG/PER/4/2014
tentang pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol tepatnya pada Pasal 14 ayat 1 juga disebutkan bahwa penjualan minuman beralkohol untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dijual di Hotel, Restoran, Bar sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan.

Lalu diperkuat lagi dengan Pasal 28 dalam Permendagri tersebut. Dimana dijelaskan bahwa pengecer atau penjual langsung dilarang memperdagangkan minuman beralkohol di lokasi atau tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah dan rumah sakit. (Eka/Ahmadi)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *