Bau Korupsi dalam Pembiaran Peredaran Miras di Sejumlah Kafe dekat Sekolah di Makassar

  • Whatsapp

Lembaga Anti Corruption Committee Sulawesi (ACC Sulawesi) mendesak aparat penegak hukum baik Kejaksaan maupun Kepolisian untuk mengusut adanya dugaan korupsi pembiaran peredaran minuman keras (miras) oleh sejumlah kafe dan resto di Kota Makassar yang jelas-jelas telah melanggar aturan diantaranya lokasi yang berdekatan dengan sarana pendidikan, tempat peribadatan dan rumah sakit.

“Aroma korupsi sangat kental terasa di situ. Bayangkan sebuah kafe dan resto yang jelas-jelas berlokasi di area yang terlarang menurut aturan tapi bebas berjualan miras dan terkesan semua instansi yang berwenang malah diam dan lakukan pembiaran. Ada apa coba,” kata Direktur Anti Corruption Committee Sulawesi (ACC Sulawesi) Kadir Wokanubun dimintai tanggapannya via telepon, Kamis (26/11/2020).

Bacaan Lainnya

Ia juga heran dengan dinas-dinas terkait yang terkesan berupaya membela-bela kegiatan peredaran miras oleh sejumlah kafe yang jelas-jelas telah melanggar aturan yang ada.

“Dinas Perdagangan, Dinas Pariwisata, PTSP dan Satpol PP ini harusnya tegas. Kalau pelaku usaha jelas melanggar aturan Perda yah tindak tegas dong. Bukan diam atau terkesan abai. Malah belakangan saling lempar tanggung jawab,” terang Kadir.

Selain mendesak aparat penegak hukum baik Polda Sulsel maupun Kejati Sulsel untuk segera mengusut adanya aroma korupsi dalam pembiaran aktivitas penjualan miras oleh sejumlah kafe di Kota Makassar yang terang-terangan telah menyalahi aturan, ACC Sulawesi juga mendesak Penjabat Wali Kota Makassar segera membentuk tim terpadu yang bekerja untuk pengendalian dan pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol (miras).

Kadir meminta dinas-dinas terkait untuk berhenti berakal-akalan hingga terkesan melempar bola atau berdalih tidak bisa berbuat apa-apa karena kafe yang melanggar tersebut sudah ada izin dari Kementerian Perdagangan.

Padahal, lanjur Kadir, kebijakan penjualan minuman beralkohol memiliki perizinan yang berjenjang. Izin itu bukan hanya dari pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan, tapi beberapa perizinan merupakan kewenangan pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota.

“Berbeda dengan produk minuman pada umumnya, minuman beralkohol itu ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan. Hal itu sesuai dengan aturan dalam Peraturan Presiden nomor 74 Tahun 2013 Pasal 3 ayat (2). Demikian juga dengan Perda Kota Makassar jelas sudah tegas itu. Jangan lagi diakal-akali,” ujar Kadir.

Sekedar diketahui, sejumlah kafe yang melanggar aturan dalam hal ini berlokasi dekat dengan sarana pendidikan, tempat peribadatan dan rumah sakit di Kota Makassar tampak bebas berjualan miras. Diantaranya ada Kafe Barcode yang terletak di Jalan Amanagappa Kecamatan Ujung Pandang dan Kafe Publiq Dine and Wine yang terletak di Jalan Arif Rate Kecamatan Ujung Pandang, Makassar.

Sementara dalam Perda Makassar Nomor 5 tahun 2011 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata maupun pada Perda Makassar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol telah dijelaskan poin-poin ketentuan larangan. Dimana aktivitas usaha berjualan miras tak boleh dekat dari lingkup sekolah, tempat ibadah dan rumah sakit.

Tak hanya Perda Kota Makassar yang menjelaskan tentang ketentuan larangan bagi pelaku usaha yang hendak berjualan miras, dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 74 tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol tepatnya Pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa minuman beralkohol golongan a, b, dan c hanya dapat dijual pada Hotel, Bar dan Restoran yang telah memenuhi persyaratan perundang-undangan di bidang kepariwisataan.

Kemudian berlanjut pada Pasal 7 ayat 2 dalam Perpres tersebut ditegaskan bahwa penjualan dan/ atau peredaran minuman beralkohol di tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati atau Wali Kota sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf C tidak berdekatan dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan dan rumah sakit.

Tak hanya Perpres yang tegas terhadap pengendalian peredaran miras, dalam aturan Permendagri Nomor 20/M_DAG/PER/4/2014
tentang pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol tepatnya pada Pasal 14 ayat 1 juga disebutkan bahwa penjualan minuman beralkohol untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dijual di Hotel, Restoran, Bar sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan.

Lalu diperkuat lagi dengan Pasal 28 dalam Permendagri tersebut. Dimana dijelaskan bahwa pengecer atau penjual langsung dilarang memperdagangkan minuman beralkohol di lokasi atau tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah dan rumah sakit.

“Jadi mau jelaskan apalagi, aturan jelas dilanggar tapi terkesan dibiarkan. Ada kecurigaan setoran-setoran siluman masuk ke oknum-oknum tak bertanggung jawab. Saya kira ini patut diusut,” tegas Kadir. (Eka/Ahmadi)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *