Aktivis Desak Pemkot Gandeng Polisi Usut ‘Calo’ Pemulusan Izin Penjualan Miras Kafe Barcode

  • Whatsapp

Aliansi Peduli Anti Korupsi (APAK) mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menggandeng pihak kepolisian mengusut kemungkinan adanya peran calo dalam pemulusan izin usaha penjualan miras oleh Kafe Barcode melalui OSS.

“Kalau memang ketentuan syarat yang ada dalam aturan tidak mendukung terbitnya izin lalu kemudian dipaksakan terbit, saya kira itu patut dicurigai ada apa-apanya. Kemungkinan bisa saja ada peran calo didalam pemulusan restu perizinan hal yang terlarang tersebut,” kata Direktur Aliansi Peduli Anti Korupsi (APAK) Mastan dimintai tanggapannya, Senin (16/11/2020).

Bacaan Lainnya

Agar semuanya menjadi terang, Pemkot dan DPRD Makassar harus tegas dalam hal ini. Tak hanya semata memberikan sangsi administrasi diantaranya tak memperpanjang izin usaha resto yang diberikan kepada Kafe Barcode sebelumnya lantaran melanggar aturan main.

Namun, agar ada efek jera dan dapat menjadi pelajaran positif bagi para pengusaha lainnya di Makassar agar tidak coba-coba melanggar aturan yang ada, maka Pemkot Makassar bisa mengambil langkah hukum lebih lanjut dengan berkoordinasi pihak kepolisian mengusut kerugian yang ditimbulkan dari aktivitas terlarang yang telah terjadi atau sudah dilakukan oleh pengusaha nakal tersebut.

“Artinya kan, pemerintah ini cukup toleransi membuka ruang bagi para pengusaha untuk menjalankan aktivitas selama masih dalam koridor yang berlaku. Tapi kalau melanggar saya kira itu sudah keterlaluan dan tentunya tak hanya merugikan masyarakat tapi perekonomian daerah juga turut dirugikan. Perlu diketahui bahwa pengurusan izin yang tepat itu merupakan sumber penghasilan negara dalam hal ini PAD Kota Makassar. Tapi kalau tak berizin sama saja membuat PAD kebobolan,” ungkap Mastan.

Ia juga berharap Satpol PP Makassar selaku petugas penegak Perda Kota Makassar juga tidak lama-lama membuang waktu dalam menyelesaikan polemik aktivitas penjualan miras oleh Kafe Barcode yang letaknya berdekatan dengan lingkup sekolahan.

“Acuan Satpol PP bertindak kan berdasarkan surat Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Makassar. Nah, OPD yang memiliki kewenangan secara administrasi soal itu sudah jelas menyatakan aktivitas penjualan miras oleh Kafe Barcode melanggar aturan, kok Satpol justru masih ragu bertindak. Kan aneh juga,” terang Mastan.

Sebelumnya, Kepala Seksi Pengembangan dan Pembinaan Usaha Perdagangan Dinas Perdagangan Makassar, Abdul Hamid menegaskan pihaknya belum pernah menerbitkan izin kepada Kafe Barcode sebagai tempat penjualan minuman beralkohol sekaligus izin mengedarkan minuman beralkohol.

Namun dari informasi yang didapatkan pihaknya, Kafe Barcode kabarnya diam-diam mengurus izin penjualan miras lewat lembaga OSS-BKPM via online meski ketentuan syarat yang ada tidak terpenuhi yakni keberadaan tempat usahanya yang berhadapan dengan lingkup sekolahan.

“Sampai detik ini kita tidak pernah terbitkan izin penjualan minol bagi Kafe Barcode karena terbentur oleh ketentuan syarat yang berlaku. Dimana tempat usaha penjualan minol tak boleh berada dekat dari sarana pendidikan, peribadatan dan rumah sakit. Ini kan Barcode letaknya malah langsung berhadapan sekolah,” kata Hamid.

Adanya aktivitas penjualan minol oleh Kafe Barcode yang berlokasi dekat dengan lingkup sekolahan tersebut, juga telah dibenarkan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Kota Makassar.

Melalui Kepala Bidang Pengawasannya, Erni Arnida mengatakan minol yang ada di Kafe Barcode telah teregistrasi di BPOM. Namun, untuk teknis peredarannya itu merupakan kewenangan pihak Pemerintah dalam hal ini Pemkot Makassar yang memiliki kewenangan mengatur soal itu.

Apakah untuk penjualan minol harus mendapat izin dari pihak BPOM?, jawab Erni, BPOM tidak punya kewenangan di situ.

“Yang jelas minumannya teregistrasi di BPOM itu boleh beredar. Tapi lagi-lagi yang mengatur Pemerintah Daerah kalau di Kota Makassar,” terang Erni.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Makassar pun telah melayangkan surat ke Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Makassar yang pada dasarnya meminta penindakan tegas kepada pengusaha yang melanggar perda atau ketentuan aturan yang berlaku seperti Kafe Barcode.

Dimana kafe tersebut hanya mengantongi izin resto tanpa mengantongi perizinan aktivitas penjualan minuman beralkohol oleh Disperindag Makassar karena letak tempat usahanya yang tidak mendukung terpenuhinya ketentuan syarat yang diatur dalam perda tentang pengawasan dan pengendalian peredaran perdagangan minuman beralkohol.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) Makassar Iman Hud juga membenarkan jika pihaknya telah menerima surat dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Makassar yang pada intinya meminta penindakan tegas terhadap pengusaha yang membandel dalam hal ini tidak mengikuti perda atau ketentuan aturan yang berlaku.

“Suratnya itu sudah ada,” ucap Iman via telepon, Sabtu 14 November 2020.

Dengan adanya surat Disperindag Makassar itu, Satpol PP selaku penegak aturan dalam hal ini perda, segera akan menindaklanjuti. Pihaknya akan gelar rapat internal terlebih dahulu membahas isi surat dari Disperindag tersebut sebelum mengambil langkah-langkah selanjutnya.

“Jadi tidak langsung turun ke lapangan. Yang jelas tunggu tanggal mainnya,” jelas Iman. (Rudi/Eka/Ahmadi).

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *