Menu

Mode Gelap
KPK Geledah Kantor Dinas PUTR Sulsel? PPCD Siap Gelar Pendaftaran Bakal Calon Direktur PNUP Oknum Polri Jadi Algojo Habisi Nyawa Najamuddin Sewang Polsek Bontonompo Kesampingkan Perma 2 Tahun 2012? Kanitres Bungkam Babak Baru Kasus Dugaan Korupsi Proyek Infrastruktur Wisata Toraja Rp40 M

News · 10 Nov 2020 21:16 WITA

Respon MUI Terkait Aktivitas Penjualan Minuman Alkohol di Cafe Barcode


 Respon MUI Terkait Aktivitas Penjualan Minuman Alkohol di Cafe Barcode Perbesar

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulsel mengimbau kepada semua pelaku usaha penjual minuman beralkohol di Makassar termasuk Cafe Barcode untuk patuh kepada aturan yang ada.

Sekretaris MUI Sulsel, Prof. DR. H.M Muh. Ghalib M. MA mengatakan sebenarnya yang paling ideal adalah penjualan minuman beralkohol di manapun juga, tidak dibenarkan untuk menjaga agama dan akal.

Dalam konteks Makassar, kata dia, ada Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Wali Kota Makassar (Perwali) yang melakukan pembatasan terhadap penjualan minuman beralkohol.

“Karena itu, harus dipatuhi oleh seluruh kelompok masyarakat,” ucap Ghalib.

Ia berharap kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar ke depannya tegas melarang penjualan minumal beralkohol demi kebaikan seluruh masyarakat Kota Makassar.

Baca Juga :  Kejati Masih Andalkan AMC Endus Keberadaan Jentang

“Penjualan minuman beralkohol justru perlu dilarang untuk kebaikan seluruh masyakat. Itu yang kita harapkan ke depannya,” Ghalib menandaskan.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagang (Disperindag) Kota Makassar,M. Yasir mengatakan pihaknya mendekat ini akan melayangkan surat teguran pertama untuk Cafe Barcode Makassar tersebut lantaran hingga saat ini tidak memiliki izin penjualan minuman beralkohol yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar selaku OPD yang memiliki kewenangan penuh terkait itu.

“Dalam waktu dekat ini, kita kasih SP 1 untuk Cafe Barcode itu,” tegas Muh Yasir.

Diketahui, Cafe Barcode dikabarkan hanya memiliki izin resto dan izin penjualan minuman alkoholnya bersembunyi dibalik surat izin OSS berupa SIUP-MB dari Kementrian Perdagangan. Sehingga jelas merugikan daerah sebagaimana pengurusan dokumen izin melalui Disperindag Makassar masuk sebagai penghasilan PAD Makassar.

Baca Juga :  Haji Wahid Tuding Perkara Dugaan Pemalsuan yang Menjeratnya Adalah Rekayasa

Selama beraktivitas di Makassar, Cafe Barcode tersebut seharusnya mengikuti aturan Perda maupun Perwali Kota Makassar. Karena hal ini berkaitan dengan wilayah kewenangan otonomi daerah.

“Keberadaan Barcode yang menjual minuman beralkohol itu kan jaraknya berdekatan dengan sekolah dan itu jelas melanggar aturan Perda dan Perwali yang ada. Sehingga tak ada alasan harus segera ditutup,” tegas Direktur Aliansi Peduli Anti Korupsi (APAK), Mastan.

Ia mendesak aparat penegak hukum untuk menelusuri adanya dugaan gratifikasi dalam penerbitan izin beroperasi Cafe Barcode jika benar ada. Karena hal itu, jelas telah mengabaikan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Perda maupun Perwali Makassar.

“Saya kira jelas ketentuannya kalau penjualan minuman alkohol itu tak boleh dekat diantaranya dengan sarana ibadah dan sekolah. Kalau izinnya keluar berarti ada apa. Saya kira ini patut diusut lebih dalam kenapa izinnya bisa terbit. Kalau memang izinnya ada yah,” Mastan menandaskan. (Eka/Ahmadi)

Artikel ini telah dibaca 20 kali

Baca Lainnya

Tanggapan Akademisi Terkait Bau Korupsi Pembebasan Lahan Bendungan Paselloreng

12 Agustus 2022 - 08:34 WITA

Makassar Disebut Jadi Calon Terkuat Tuan Rumah APEXI 2023

8 Agustus 2022 - 16:17 WITA

PDAM Makassar Beri Promo Cicilan Bagi Pelanggan Baru

8 Agustus 2022 - 15:54 WITA

Pesan Sekda di HUT PDAM Makassar Ke-98

8 Agustus 2022 - 15:24 WITA

Bau Korupsi di Proyek Pembebasan Lahan Bendungan Paselloreng Wajo

8 Agustus 2022 - 07:53 WITA

Danny Pomanto Dinobatkan Sebagai Wali Kota Terpopuler di Media Online

5 Agustus 2022 - 23:31 WITA

Trending di News
error: Hai! Pengunjung Kedai-berita.com