Kasus Dugaan Pungli Kanre Rong, Dewan: Pengelola Bakal Dinonjobkan

  • Whatsapp

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar memastikan Kepala UPTD Pengelolaan Kanre Rong, M. Said akan dinonjobkan untuk sementara waktu dalam mengelola kawasan kuliner Kanre Rong, Makassar. Ia akan digantikan oleh seseorang yang berperan sebagai Pelaksana Harian (Plh).

“Pak Sekda katakan ada Pelaksana Harian (Plh) untuk menggantikan sementara pengelola Kanre Rong selama masa pemeriksaan oleh Kejari Makassar berlangsung,” kata Nurul Hidayat, Anggota Komisi B DPRD Makassar membeberkan hasil pertemuannya dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Muh. Anshar di Rumah Jabatan Setda Kota Makassar, Rabu (21/10/2020).

Bacaan Lainnya

Anggota Komisi B DPRD Makassar, Nurul Hidayat

Untuk pemberhentian dari jabatannya selaku Kepala UPTD Pengelolaan Kanre Rong, lanjut Nurul, tidak bisa dilakukan serta merta karena harus melalui prosedur yang berlaku.

“Itu prosedurnya ada. Pemberhentian dari jabatannya bisa dilakukan setelah yang bersangkutan sudah berstatus tersangka atau telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang dituduhkan sesuai keputusan Pengadilan barulah bisa diberhentikan,” jelas Nurul mengutip penjelasan Sekda Makassar, Muh. Anshar saat ia temui di Rumah Jabatan Setda Makassar.

Meski demikian, terkait dengan masalah ini, Sekda telah menegur pengelola Kanre Rong bahkan tidak mau menoleransi perbuatannya.

“Pak Sekda katakan ia sudah lakukan pertemuan dengan Kadis Koperasi dan UKM, Evi Aprilianti serta Kepala UPTD Pengelola Kanre Rong, M. Said secara virtual. Dan kepada Said, Pak Sekda katakan kesalahanmu sudah tidak bisa ditoleransi karena kesalahan yang kamu perbuat ini sudah jelas semua,” kata Nurul membeberkan hasil pertemuannya dengan Sekda Makassar, Muh. Anshar.

Tak hanya itu, mengenai surat pemberhentian sementara (nonjob) Kepala UPTD Pengelolaan Kanre Rong yang diajukan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Makassar, Evi Aprilianti, Sekda juga mengakui jika surat tersebut sudah diketahuinya.

“Surat yang dimaksud sudah ada dan sekarang posisinya di Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Surat itu mau disampaikan dulu ke Penjabat Wali Kota Makassar. Surat nonjob untuk pengelola itu tetap akan ditanda-tangani oleh Pak Sekda sekalian beliau juga yang menunjuk penggantinya atau pelaksana harian yang bertugas melanjutkan pengelolaan kawasan Kanre Rong,” terang Nurul membeberkan hasil pertemuannya dengan Sekda Kota Makassar.

Lebih lanjut, Sekda Kota Makassar Muh. Anshar juga mempertimbangkan akan merevisi Peraturan Wali Kota (Perwali) yang menjadi dasar pelaksanaan pengelolaan kawasan kuliner Kanre Rong kedepannya.

“Agar masalah tidak berkepanjangan atau berulang, Pak Sekda juga berencana merevisi Perwali soal kawasan kuliner Kanre Rong kedepannya,” tutur Nurul mengutip penjelasan Sekda Makassar, Muh. Anshar dalam pertemuan dengannya.

Kejari Makassar Janji Tuntaskan Kasus Kanre Rong

Penyelidikan kasus dugaan pungli di kawasan kuliner Kanre Rong Makassar terus bergulir di tingkat Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Makassar, Adriansyah Akbar menegaskan pihaknya serius dalam penanganan kasus dugaan pungli yang telah merugikan para pedagang kecil yang sedang mencari rejeki di kawasan kuliner Kanre Rong tersebut.

“Insya Allah tidak ada kongkalikong dalam penanganan kasus Kanre Rong ini. Kami serius dalam penanganannya,” ucap Adriansyah via telepon, Rabu (21/10/2020).

Ia memastikan pihaknya tak akan berhenti dalam mengusut tuntas adanya dugaan pungli di kawasan Kanre Rong yang menurut aturannya tak boleh ada transaksi sewa menyewa alias bersifat gratis bagi pedagang relokasi yang ingin berusaha mencari sesuap nasi di kawasan tersebut.

Kasi Intel Kejari Makassar, Adriansyah Akbar

“Ini menyangkut pedagang yang harus diperhatikan. Orang yang seharusnya kita bantu dan tidak memanfaatkan mereka untuk mengambil keuntungan,” tegas Adriansyah.

Ia mengakui bahwa penanganan kasus Kanre Rong oleh bidang Intelijen, sedikit lamban. Namun bukan sebagai kendala yang berarti. Tim Intelijen, kata dia, hanya merampungkan hasil pemeriksaan yang sebelumnya belum selesai sekaligus melengkapi administrasi yang dibutuhkan untuk pelimpahan.

“Insya Allah dalam waktu dekat kami limpahkan ke bidang Pidsus,” ujar Adriansyah.

Dari hasil penyelidikan tim Intelijen, dimana telah ditemukan adanya indikasi perbuatan melawan hukum yang diduga melibatkan oknum UPTD Pengelolaan Kanre Rong yang dibawahi oleh Dinas Koperasi UKM Makassar.

“Kita temukan ada beberapa yang seharusnya tidak terjadi dalam aturan hukum dan itu tidak boleh terjadi seperti itu,” beber Ardiansyah sebelumnya.

Terpisah, Anti Corruption Committee Sulawesi (ACC Sulawesi) mengingatkan bidang Intelijen Kejari Makassar untuk tidak mengulur-ulur perampungan penyelidikan kasus dugaan pungli di kawasan kuliner Kanre Rong Makassar yang sudah nyaris sebulan ditangani.

“Kami tegas kawal kasus ini sampai ada kepastian hukum. Kasus ini sangat sederhana dan harus tuntas berakhir di peradilan. Kami hanya ingatkan Kejari Makassar agar tidak coba buka upaya kongkalikong dalam penanganan kasus ini,” tegas Direktur Anti Corruption Committee Sulawesi (ACC Sulawesi) Kadir Wokanubun via telepon, Rabu (21/10/2020).

Ia berharap penyelidikan kasus dugaan pungli Kanre Rong tidak berlama-lama di bidang Intelijen. Namun biar ada kepastian hukum, penanganan kasus tersebut sebaiknya diberikan ke bidang Pidana Khusus (Pidsus).

“Pidsus kan lebih tepat menangani langsung kasus ini. Bukan terkesan berlama-lama di bidang Intelijen. Kami harap penyelidikan kasus ini segera ditangani Pidsus agar bisa memberikan kepastian hukum yang jelas,” terang Kadir.

Ia juga berharap pimpinan Kejari Makassar memantau dan mengawasi ketat perjalanan penyelidikan kasus tersebut baik sejak ditangani bidang Intelijennya hingga berujung ke persidangan nantinya.

“Kami mencium ada aroma-aroma aneh yang diduga mencoba mengintervensi perampungan penanganan kasus Kanre Rong ini sehingga sampai sekarang belum juga menemukan titik terang adanya kepastian hukum dalam penanganan kasusnya. Kami pastikan akan terus kawal kasus ini sampai tuntas,” jelas Kadir.

Modus Pungli

Inisial YL, seorang pedagang yang baru beberapa hari berjualan di kawasan kuliner Kanre Rong, mengaku menyewa kiosnya dengan harga Rp8 juta. YL menyebutkan bahwa dirinya menyewa kiosnya itu dari Muhammad Said selaku pengelola kawasan kuliner Kanre Rong.

“Saya tanya langsung ke pengelola bagaimana prosedur untuk menyewa kios di sini, pengelola atas nama Pak Said, dia sebutkan kios yang mengadap keluar itu Rp700 ribu dan yang menghadap kedalam itu Rp500 ribu per bulan,” kata YL saat ditemui di kawasan kuliner Kanre Rong, Selasa 15 September 2020 sore.

Tak butuh waktu lama, pihak pengelola kemudian menunjukkan salah satu lapak kepada YL. Pihak pengelola kemudian menyebutkan bahwa lapak tersebut  hanya bisa disewa per tahun.

“Awalnya dikasih Rp8,4 juta per tahun, katanya sekarang tidak ada lagi lapak yang di kontrakan perbulan. Terus ditawar Rp7 juta, tapi katanya tidak bisa karena sudah banyak orang yang mau ini tempat, tapi dealnya itu Rp8 juta,” jelas YL.

Setelah sepakat untuk membayar Rp8 juta ongkos sewa kios dengan luas 2×2 meter itu, YL pun langsung memberikan uang tunai tersebut kepada Muhammad Said selaku pengelola kawasan kuliner Kanre Rong. YL sempat meminta tanda bukti penyewaan lapak kepada Muhammad Said, namun saat itu Muhammad Said mengatakan bahwa akan menyerakan buktinya pada keesokan harinya.

“Saya langsung bayar ke Pak Said. Saya kasih uang Rp8 juta langsung dan besoknya itu saya diberikan kuitansi. Yang bertanda tangan di kuitansi itu bukan Pak Said, tapi atas nama NR,” aku YL.

Belakangan terungkap, ternyata lapak yang disewa oleh YL bukanlah milik pengelola kawasan kuliner Kanre Rong, melainkan milik seorang pedangan kaki lima yang pada Januari 2019 direlokasi ke kawasan kuliner itu.

“Setelah beberapa hari berjualan saya baru tahu kalau ada pemilik pertamanya ini kios atas nama NR,” ungkap YL.

Sementara NR, pemilik pertama kios yang disewa oleh YL mengakui bahwa kios itu adalah miliknya. Pria berusia 65 tahun itu menyebutkan bahwa dirinya telah lama mencari orang yang mau menyewa kiosnya tersebut.

“Saya memang sudah lama cari orang yang mau sewa,” kata NR.

NR tiba-tiba didatangi oleh Muhammad Said dan mengatakan bahwa ada seseorang yang hendak menyewa lapaknya. Saat itu, NR langsung diminta untuk menanda tangani selembar kuitansi yang dibawa oleh Muhammad Said.

“Saya tidak perhatikan, saya langsung tanda tangan saja,” ucap pria lanjut usia itu.

Ironisnya, NR hanya diberi uang sebesar Rp4,5 juta oleh Muhammad Said. Padahal nominal sewa kios itu adalah Rp8 juta.

“Saya dikasih uang dari hasil kontrak lapak saya sebesar Rp4,5 juta, yang diberikan oleh Pak Said,” aku NR.

NR bahkan tidak pernah dipertemukan dengan YL, orang yang menyewa lapaknya. NR baru mengtahui siapa yang menyewa lapaknya setaelah melihat YL berjualan di lapak yang telah ia sewa.

“Saya tidak pernah bertemu dengan orang yang mau menyewa lapak saya. Nanti tau yang mana orangnya setelah ketemu di sini,” ucapnya. (Rudi/Eka/Ahmadi).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *