Polda dan Kejati Sulsel Selidiki Penyebab Banjir Bandang di Masamba Luwu Utara

Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) bersama Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) menurunkan tim menyelidiki penyebab terjadinya banjir bandang di Masamba, Kabupaten Luwu Utara (Lutra).

Upaya kedua institusi penegak hukum tersebut sebagai respon dari besarnya kecurigaan terhadap penyebab banjir bandang di Masamba karena adanya dugaan pembalakan liar di kawasan hutan.

“Tim Intelijen Kejati Sulsel bersama Kejari Lutra sudah turun untuk itu,” kata Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel), Firdaus Dewilmar.

Menurutnya, penyebab terjadinya banjir di Masamba memang simpang siur. Karena saat berkunjung ke lokasi kejadian bersama Kapolda Sulsel banyak kayu gelondongan dan lumpur yang sampai ke pemukiman warga.

Selain itu dari pemantauan udara ia juga menemukan adanya perkebunan sawit dan usaha pengolahan yang sangat besar di daerah Masamba.

Letaknya, lanjut Firdaus, dekat dari Bandara setempat juga tak jauh dari laut. Tak hanya itu, turut ditemukan ada mesin somel besar sekali disana.

“Dari hasil pemantauan bersama kemarin, saya liat ada perkebunan sawit. Namanya sawit pastikan ada proses peralihan lahan. Itu akan kita selidiki semua,” ujar Firdaus.

Ia mengatakan upaya penyelidikan sangat penting dilakukan karena melihat dampak bencana banjir bandang di Masamba yang cukup parah. Bahkan kata dia, butuh waktu lama bisa hingga 5 tahun untuk dapat menormalkan kembali keadaan di sana.

“paling buruknya itu, warga harus kembali membangun rumahnya diatas ketebalan lumpur dan itu butuh waktu yang lama untuk pengerukannya. Belum lagi ketika terkena sinar matahari tentunya lumpur tersebut akan semakin keras dan susah untuk dikeruk,” jelas Firdaus.

Hal yang sama juga diungkapkan Kapolda Sulsel, Irjen Pol Mas Guntur Laupe. Ia juga dengan gerak cepat telah memerintahkan jajarannya menyelidiki penyebab banjir bandang yang telah menelan puluhan korban jiwa tersebut.

Hal itu, kata dia, untuk memastikan apakah peristiwa banjir bandang adalah murni bencana alam atau disebabkan karena adanya dugaan aktivitas pembalakan liar.

“Kita baru penyelidikan sambil kumpulkan bukti-bukti terkait adanya dugaan pembalakan liar secara masif sehingga terjadi kerusakan hutan di sana,” kata Guntur.

Tanggapan Dosen Geografi UNM

Dosen Jurusan Geografi Universitas Negeri Makassar (UNM), Sul Zhiddiq mengatakan banjir bandang yang terjadi di Masamba, Kabupaten Luwu Utara (Lutra) merupakan bencana ekologis yang di akselerasi oleh degradasi dan deforestasi di chatment area das melli ‘up land’ Masamba serta mewariskan korban jiwa, harta benda dan korban fisik lingkungan yang memiriskan.

“Bumi akan mencari temukan equilibrium baru tetapi butuh rentang waktu panjang untuk mencapai equilibrium yang sempurna,” kata Zul.

Menurutnya, patut diduga ‘disaster’ longsor lahan terjadi di beberapa titik di chatment area sub-sub DAS hulu dan intensitas curah hujan yang tinggi mengakselerasi ledakan sedimen tersuspensi dan peningkatan daya angkut aliran hingga memindah tempatkan balok-balok batang tebangan pohon masuk ke badan sungai yang secara simultan mengangkut endapkan ke muara dengan volume yang fantastis.

Banyaknya sedimen yang terlarutkan dalam bencana ekologis tersebut, kata dia, jika diekspresikan via ‘fix-fix’ pasca bencana, berindikasi kuat karena adanya aktivitas pembalakan hutan dan konversi lahan yang berlebihan di chatment area serta aktivitas ekonomi yang nyaris tak terkendali.

Selanjutnya ada hal yang menarik terkait ekpresi citra google earth pra bencana (lingkar biru) yang begitu sangat jelas kenampakannya serta turut didukung oleh citra Lapan prabencana dan pasca bencana.

“Sangat disayangkan terjadinya pembiaran dan gagap tanggap atas aktivitas yang seolah terjadi di depan mata. Mengingat kegiatan pembalakan tersebut relatif dekat dari episentrum dampak bencana Masamba,” terang Dewan Pembina Mapala Sintalaras UNM itu.

Ia menjelaskan, banjir bandang yang melanda Masamba, Kabupaten Lutra tepatnya Senin petang 13 Juli 2020 itu, bukan semata-mata bencana hidrometeorologi yang dipicu curah hujan yang tinggi.

Tetapi pada peristiwa yang berdampak terhadap 4.000 KK itu, tidak terlepas dari peran kondisi geologi yang ditandai dengan tebalnya genangan lumpur yang tertinggal pasca banjir bandang.

“Itu menunjukkan bahwa yang terjadi adalah banjir lumpur (mudflow) atau gerakan massa tanah dan sedimen (debris) yang berubah menjadi fluida akibat tingginya kandungan air dan bergerak sangat cepat,” jelas Zul.

Banyaknya kandungan lempung membuat mudflow mampu mengalir pada lereng yang landai. Mudflow tersebut berasal dari lereng-lereng pegunungan Tolangi (3.016mdpl) dan Balease (2.984 mdpl) yang tersusun oleh granit kambuno berumur pliosen dan kelompok metamorfik pompangeo berumur akhir kapur.

Kedua batuan berbeda jenis dan terpisah rentang umur panjang tersebut, berdampingan di pertemuan lajur patahan Matano & patahan Palu-Koro karena kompleksnya tatanan tektonik Sulawesi yang terindikasi dari cepatnya pengangkatan daerah tersebut (mencapai 1,6 mm/tahun).

“Pengangkatan tektonis yang cepat, aktifnya patahan yang menghancurkan batuan, aktifitas fluida panas geotermal, tingkat pelapukan yang tinggi dan besarnya intensitas curah hujan lokal, semuanya berkontribusi dalam menyediakan material yang dibutuhkan bagi mudflow,” ungkap Zul.

Di sisi lain, Teluk Bone yang terus mengalami pendalaman secara tektonis memperbesar gradient (sudut lereng permukaan Bumi), memberikan peluang bagi gaya gravitasi untuk menarik debris dari lereng-lereng pegunungan.

Tumpukan-tumpukan debris tersebut, kini membentuk dataran pesisir deltaik Rongkang-Balease yang secara topografik menarik masyarakat untuk bermukim di wilayah ini. Sedangkan proses geologi masih terus berlangsung.

“Untuk itu urgen membentuk sistem pengawasan kondisi geologi daerah “chatment area” hulu setiap DAS dan sub DAS yang bermuara ke Teluk Bone, terutama yang melewati kota-kota penting di pesisir timur Sulsel termasuk Masamba, agar tidak terulang atau meminimalisir dampak bencana,” terang Zul.

Proses aliran debris akan berulang terjadi sungguh pun secara alamiah. Namun pengawasan terhadap proses pemicu dapat memperkecil dampak bencana.

Monitoring mencakup pada pemetaan ketebalan solum tanah lapuk, kondisi hutan penyangga ekosistem, penentuan titik-titik yang berpotensi menjadi bendung alam karena adanya longsoran, serta pemetaan perubahan lahan akibat kegiatan ekonomi yang tidak dapat dihindarkan.

Monitoring semua parameter tersebut harus dilakukan secara berkala dan sistematik, agar perubahan yang ada dapat diukur dan dimodelkan potensi kebencanaannya.

“Tak kalah pentingnya adalah edukasi kebencanaan pada masyarakat, dan pengetatan RTRW, serta pemasangan sistem peringatan dini di titik yang tepat akan sangat membantu tahap evakuasi masyarakat,” Zul menandaskan.

Memacu Investasi Minim Mitigasi

Anggota Dewan Presidium Kongres Sungai Indonesia, Achmad Yusran mengatakan, minim mitigasi dan keterbatasan anggaran membuat Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sulit mengupayakan mitigasi dan penanggulangan bencana alam, seperti banjir dan longsor yang baru-baru ini terjadi di Masamba, ibu kota Kabupaten Luwu Utara.

Pendanaan bencana terus turun tiap tahun sementara ancaman bencana meningkat. Kejadian bencana meningkat, anggaran BNPB justru turun. Pastinya hal ini berpengaruh terhadap upaya mitigasi.

Keminiman mitigasi dari BNPB akibat keterbatasan anggaran menjadi ironi tersendiri bagi daerah-daerah rawan bencana alam.

“Penyesuaian anggaran kata kunci optimalnya mitigasi, penanggulangan, dan pemulihan bencana alam yang rentan terjadi di Kabupaten Luwu Utara dengan ibu kota daerahnya, yaitu Masamba,” kata Yusran yang juga diketahui sebagai Ketua Forum Komunikasi Hijau (FKH) itu.

Pada tahun 2019, Indonesia telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan pada posisi single digit, namun penyebaran virus Covid-19 telah menurunkan berbagai kegiatan ekonomi.

“Hal tersebut berpotensi memutarbalikkan tren penurunan tingkat kemiskinan,” ucap Yusran.

Upaya strategis diperlukan dari pemerintah agar lonjakan kemiskinan akibat bencana alam dan bencana kemanusiaan di tengah masa pandemi Covid-19 tidak jatuh terlalu dalam hingga wabah mereda dan pada tahap pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

“Diharapkan mampu memberikan daya ungkit akademisi, praktisi dan aktivis lingkungan yang optimal bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat,” tutur Yusran.

Belajar dari kejadian bencana banjir bandang yang melanda Masamba, Ia mengingatkan bahwa pengaruh hutan terhadap kondisi suatu DAS serta Pengelolaan DAS itu sendiri.

Tak hanya itu, air adalah salah satu kebutuhan mendasar bagi seluruh makhluk hidup, termasuk manusia. Sehingga Sungai sebagai salah satu sumber air baku untuk pemenuhan kebutuhan manusia perlu dijaga dari berbagai desakan dan intervensi pembangunan.

“Optimasi pengelolaan daerah aliran sungai dilakukan dengan reformasi pengelolaan DAS dengan pendekatan integral, menata dan mengatur sempadan sungai, memahami interaksi antara dataran tinggi, daratan dengan wilayah pesisir untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya air (DAS) dan pesisir yang berkelanjutan,” Yusran menandaskan. (Eka)