Evaluasi Kinerja, Lapas Narkotika Sungguminasa Uji Transparansi dan Cari Solusi Bersama

Gowa — Di balik pagar tinggi dan kawat berlapis, Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa berusaha membuktikan bahwa lembaga pemasyarakatan tidak hanya menjadi ruang kurungan, tetapi juga tempat pembinaan dan perubahan. Upaya itu tercermin dalam rapat evaluasi kinerja yang digelar Selasa, 30 September 2025, dipimpin langsung oleh Kepala Lapas, Gunawan, dan diikuti seluruh jajaran pejabat struktural.

Rapat ini bukan sekadar formalitas. Setiap kepala seksi diminta memaparkan capaian kinerja, hambatan yang dihadapi, hingga rencana tindak lanjut. Forum itu berubah menjadi ruang diskusi terbuka, tempat masalah lapangan dibedah dan solusi dirumuskan bersama.

“Masukan dari setiap seksi sangat berharga. Itu menjadi dasar kami dalam menetapkan arah kebijakan agar kinerja lebih terarah,” kata Kalapas Gunawan dalam arahannya.

Ia menekankan pentingnya komunikasi lintas bagian, kolaborasi yang berkesinambungan, serta inovasi sebagai kunci peningkatan layanan dan pembinaan.

Lebih dari sekadar catatan administratif, evaluasi semacam ini membawa pesan penting di mana akuntabilitas lembaga pemasyarakatan harus dibangun dari dalam. Di tengah sorotan publik terhadap isu kelebihan kapasitas, penyalahgunaan kewenangan, dan keterbatasan anggaran, transparansi internal menjadi modal penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Gunawan menegaskan, evaluasi ini adalah momentum memperkuat semangat kolektif. “Setiap kendala harus kita jadikan tantangan untuk memperbaiki diri. Ini bukan sekadar mencari siapa salah, melainkan bagaimana kita semua lebih sigap dalam melayani dan membina warga binaan,” ujarnya.

Langkah Lapas Sungguminasa ini mencerminkan pergeseran penting bahwa reformasi pemasyarakatan tidak hanya berbicara soal kebijakan besar, tetapi juga tentang bagaimana aparat di lapangan mampu menata pekerjaan sehari-hari dengan disiplin dan transparansi.

Bagi masyarakat, rapat evaluasi mungkin terdengar rutin. Namun di baliknya, terdapat upaya serius untuk menjawab pertanyaan publik, apakah lembaga pemasyarakatan benar-benar berfungsi sebagai ruang rehabilitasi, atau sekadar tempat menahan?

Jika konsistensi ini terus dijaga, rapat evaluasi internal tidak hanya akan menjadi agenda birokrasi, melainkan pondasi perubahan nyata dalam membangun pemasyarakatan yang lebih manusiawi dan dipercaya publik. (Eka)