Kejati Sulsel Dorong Transparansi Pertanian untuk Perkuat Ketahanan Pangan

Makassar — Upaya memberantas korupsi di sektor pertanian kembali mendapat sorotan serius. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan melalui Seksi Penerangan Hukum menggelar penyuluhan hukum di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulsel, dengan fokus pada praktik tindak pidana korupsi yang berpotensi merusak fondasi ketahanan pangan.

Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian, Ir. Yusuf, M.Si, menyebut lembaganya telah menanamkan komitmen antikorupsi secara internal.

“Kami sudah memasang slogan antikorupsi, menolak gratifikasi, dan membentuk Satuan Pengawas Internal (SPI) untuk memastikan kinerja tetap sesuai nilai ASN BerAkhlak,” ujarnya, Kamis 11 September 2025

Kejati Sulsel menilai modus korupsi di sektor ini semakin beragam. Kepala Seksi Penerangan Hukum, Soetarmi, mengungkapkan praktik umum berupa penyimpangan pengadaan alat mesin pertanian dan pupuk bersubsidi, manipulasi kebijakan ekspor-impor komoditas, hingga pungutan liar dalam program-program pertanian.

“Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tapi juga langsung menggerus daya saing petani lokal,” tegasnya.

Dalam paparannya, Soetarmi menekankan pentingnya pencegahan berbasis kearifan lokal. Konsep budaya Siri, nilai malu dan harga diri khas Sulawesi Selatan dinilai dapat memperkuat benteng moral aparat dan masyarakat.

“Nilai ini mampu menahan individu dari perilaku menyimpang, termasuk korupsi,” tambahnya.

Kejati Sulsel juga menegaskan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapus pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Tipikor. Selain itu, perlindungan hukum bagi pelapor korupsi kembali ditegaskan sebagai strategi memperluas partisipasi publik dalam pengawasan.

Penyuluhan ini memperlihatkan arah baru tata kelola pertanian di daerah. Dengan memperkuat transparansi, pemerintah daerah berupaya melindungi rantai pasok pangan dari risiko kebocoran anggaran dan praktik mafia.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin menciptakan pemerintahan yang bersih dan sektor pertanian yang berdaulat serta berkelanjutan,” tutup Soetarmi. (*)