https://kedai-berita.com/
kedai-berita.com - Kreasi Tanpa Sekat

ACC Sulawesi Dukung Kejati Usut Tuntas Aroma Korupsi Pengelolaan Pasar Butung Makassar

418

KEDAI-BERITA.COM, Makassar– Para pegiat anti korupsi mendukung upaya Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) dalam menyelidiki aroma korupsi pengelolaan Pasar Butung, Makassar.

“Kita harap kasus ini diusut sampai tuntas,” kata Kadir Wokanubun, Direktur Anti Corruption Committee Sulawesi via telepon, Selasa (27/8/2019).

Ia mengatakan selama ini pengelolaan Pasar Butung, Makassar oleh pihak ketiga tak pernah transparan bahkan tak jelas nilai penyetoran yang masuk ke kas daerah Pemkot Makassar selaku pemilik aset.

“Seluruh fasilitas yang ada di Pasar Butung, mulai dari lahan parkir hingga toilet pun dikomersilkan diam-diam. Apalagi sewa los yang terus naik harganya. Tapi apakah semuanya sebanding dengan nilai penyetoran yang masuk ke kas daerah. Ini yang patut diusut secara tuntas,” terang Kadir.

Ia berharap Kejati Sulsel segera memeriksa seluruh pihak-pihak yang terkait dalam pusaran aroma korupsi pengelolaan Pasar Butung Makassar tersebut. Apalagi diketahui, Pasar Butung merupakan salah satu aset milik Kota Makassar yang paling produktif dibanding aset lainnya.

Jika nantinya dalam tahap penyelidikan ditemukan indikasi korupsi dan memenuhi bukti permulaan, maka kata Kadir, Kejati jangan berlama-lama untuk segera meningkatkan status penanganannya ke tahap penyidikan.

“Kasus ini mudah jika dugaan kerugian negara sudah terlihat. Penyidik tinggal membuktikan apakah ada unsur kesengajaan atau kelalaian dalam pengelolaannya sehingga merugikan negara atau perekonomian negara,” jelas Kadir.

Berbicara tindak pidana korupsi, urai Kadir, tentunya tak lepas dari adanya unsur penyalahgunaan kewenangan dan jabatan.

Penyalahgunaan kewenangan dan jabatan yang dimaksud, lanjut dia, berkaitan dengan adanya unsur kesengajaan yang terbagi dalam kategori sengaja sebagai niat atau maksud, sengaja sebagai insyaf kemungkinan kepastian dan mengetahui tetapi tidak mengambil tindakan sehingga menghendaki terjadinya tindak pidana.

Selain unsur kesengajaan, kata Kadir, penyalahgunaan kewenangan dan jabatan juga bisa disebabkan karena unsur kelalaian (culpa lata) sehingga terjadi perbuatan tindak pidana.

“Nah dalam kebijakan pengelolaan Pasar Butung tentunya berkaitan dengan kewenangan Pemkot Makassar selaku pemilik aset dan PD. Pasar yang bertindak sebagai pengelola serta DPRD Makassar berperan sebagai lembaga pengawasan,” urai Kadir.

Berkaitan dengan masalah pengelolaan Pasar Butung selama ini dan prakteknya telah berlangsung lama, maka sangat tidak masuk akal ketidaktahuan Pemkot Makassar, PD. Pasar serta DPRD Makassar.

“Sehingga Kejati patut mendalami peranan pihak Pemkot Makassar dan DPRD Makassar serta PD. Pasar sendiri sebagai pihak yang diberi kewenangan mengelola seluruh aset yang bernama Pasar diantaranya Pasar Butung ini. Telusuri sejauh mana mereka menjalankan tupoksinya atau kewenangannya sehingga pengelolaan Pasar Butung diduga merugikan negara,” ungkap Kadir.

Ia mengatakan persoalan pengelolaan Pasar Butung dapat dipastikan bukan lagi berpotensi. Akan tetapi realitasnya sangat memungkinkan terjadi kerugian negara dan tentunya unsur kerugian negara tersebut, berkaitan erat dengan tindak pidana korupsi.

“Jadi tidak sekedar pemberian sanksi yang sifatnya administrasi atau sebagainya. Karna ada kerugian uang negara, tinggal kita melihat dari subtansi unsur-unsur penyalahgunaan kewenangan atau jabatan berkaitan dengan fungsi-fungsi pemerintahan dan tata kelola Pasar Butung itu bagaimana,” ucap Jermias.

“Apakah memang memenuhi unsur sengaja ada perbuatan melawan hukum yaitu penyalahgunaan kewenangan yang dimaksud ada, kerugian keuangan negara atau ekonomi negara dirugikan juga jelas. Maka patut diproses hukum secara tuntas,” tutur Kadir.

Tapi praktisnya, menurut Kadir, dengan adanya kegiatan pengelolaan Pasar Butung yang cukup lama, tentunya tak terlepas dari adanya keuntungan.

“Berarti ada pemanfaatan yang didapatkan, yaitu soal keuntungan. Maka kalau ada keuntungan dan keuntungan itu tak masuk ke kas daerah, berarti sudah pasti ada bentuk kerugian negara,” Kadir menandaskan.

Diketahui, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan mulai mencium adanya aroma korupsi dalam pengelolaan Pasar Butung yang merupakan salah satu aset produktif Kota Makassar tersebut.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Firdaus Weldimar mengatakan pihaknya telah menurunkan dua tim sekaligus dalam menangani masalah pengelolaan pusat grosiran tekstil terbesar di kawasan Indonesia Timur tersebut.

“Saya sudah intruksikan kepada tim Datun dan Pidsus tangani soal itu,” kata Firdaus di Kantor Kejati Sulsel, Senin 26 Agustus 2019.

Khusus Tim Pidana Khusus (Pidsus), kata dia, akan berkoordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan Pasar Butung Makassar selama ini.

“Selama ini dikabarkan pengelolaannya oleh pihak ketiga. Yah kita ingin tahu besaran yang masuk ke kas daerah dari hasil pengelolaannya. Kita juga akan pelajari sejauh mana kontrak kerjasama antara Pemkot Makassar selaku pemilik aset dengan pihak ketiga. Ini semua kita akan dalami,” terang Firdaus.

Ia mengatakan upaya penyelidikan terhadap adanya dugaan penyimpangan pengelolaan Pasar Butung Makassar, merupakan salah satu rangkaian tindakan penyelamatan aset Kota Makassar secara keseluruhan yang sementara ini sedang berjalan dengan berkoordinasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kita mulai fokus upaya penyelamatan aset daerah dengan berkoordinasi KPK,” tutur Firdaus. (Eka)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.