https://kedai-berita.com/
kedai-berita.com - Kreasi Tanpa Sekat

Aktifis Desak Polda Selidiki Aroma Korupsi di Balik Penerbitan IMB Gudang Alat Farmasi di Gowa

88

KEDAI-BERITA.COM, Gowa– Lembaga Anti Corruption Committee Sulawesi (ACC Sulawesi) mendorong Polda Sulsel menyelidiki adanya dugaan korupsi dalam penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) gudang alat-alat farmasi dan show room di Kelurahan Pandang-pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.

“Penerbitan IMB gudang alat farmasi itu kan dipermasalahkan oleh warga sekitar karena dikabarkan sama sekali tak meminta persetujuan warga setempat sejak awal rencana kegiatan tersebut. Tapi IMB tetap terbit. Saya kira Polda harus segera turun menyelidiki agar tak terjadi polemik yang berkepanjangan,” kata Anggareksa, staf pegiat ACC Sulawesi via telepon, Sabtu (27/7/2019).

Ia mengatakan mekanisme penerbitan IMB terhadap suatu bangunan gudang apalagi gudang alat-alat farmasi yang letaknya dekat dari pemukiman warga, itu wajib meminta persetujuan warga sekitar yang notabene jika terjadi dampak maka mereka yang lebih awal terancam.

“Kenyataannya, menurut warga setempat mereka sama sekali tak pernah dimintai persetujuan rencana pembangunan gudang alat farmasi tersebut. Tapi IMB tetap terbit. Artinya ada dugaan IMB terbit tak sesuai mekanisme,” terang Angga.

Sebelumnya, warga Kelurahan Pandang-pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa mengeluhkan dampak adanya pengerjaan pembangunan show room dan gudang alat-alat farmasi milik sebuah perusahaan asal Kota Jakarta.

“Sejak awal rencana pembangunan show room dan gudang tersebut tak pernah ada sosialisasi bahkan kami warga setempat tidak pernah dimintai persetujuan oleh Pemkab Gowa,” kata inisial AR, salah seorang warga setempat kepada KEDAI-BERITA.COM, Jumat 26 Juli 2019.

Padahal kata AR, meminta persetujuan masyarakat sekitar lokasi rencana pembangunan merupakan bagian wajib dan itu adalah bagian dari proses penerbitan izin prinsip yang selanjutnya melangkah ke pengurusan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

“Ini malah IMB sudah keluar tanpa sama sekali meminta persetujuan dari warga yang jelas sewaktu-waktu terancam akan dampak dari pengerjaan pembangunan gudang alat-alat farmasi tersebut,” terang AR.

Ia mengungkapkan jauh sebelumnya, warga pernah memanggil lurah wilayah setempat untuk mempertanyakan terkait rencana pengerjaan pembangunan show room dan gudang alat-alat farmasi itu.

“Lurah saat itu menjawab bahwa memang pernah ada yang meminta tanda tangan persetujuan tetapi bukan pekerjaan yang ada sekarang ini dimaksud. Lurah bahkan akui tertipu,” tutur AR mengutip jawaban Lurah setempat dalam pertemuan dengan warga saat itu.

Kepala Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Gowa, Indra Abbas mengatakan jika pihaknya menerbtkan IMB terkait pembangunan show room dan gudang alat-alat farmasi di Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan Somba Opu tersebut, semua sudah sesuai mekanisme aturan yang ada.

“Tahapan demi tahapan sudah terpenuhi dan prosesnya sangat panjang. IMB terbit sesuai mekanise yang ada,” kata Indra saat ditemui di ruangan kerjanya.

Ia menyesalkan pernyataan Lurah setempat yang katanya mengaku tidak mengetahui adanya rencana pengerjaan pembangunan show room dan gudang alat-alat farmasi di daerahnya.

“Saya menyesalkan apa yang dikatakan Pemerintah setempat terkait ketidaktahuannya. Karena salah satu syarat mekanisne penerbitan IMB itu kan harus lalui usulan dari bawah,” ucap Indra.

Ia mengaku tak akan menghalangi hak warga, jika nantinya berupaya mengancam akan menghentikan pengerjaan pembangunan yang sementara berlangsung. Apalagi, kata Indra, warga ingin menempuh jalur hukum dengan melapor ke Polda Sulsel karena merasa bising dan terkena dampak debu akibat yang ditimbulkan dari pengerjaan pembangunan show room dan gudang alat-alat farmasi tersebut.

“Itu kewenangan dan hak warga. Tapi kita juga perlu melihat aspek lain yang akan ditimbulkan pasca berdirinya gedung tersebut, mengapa? Mungkin ada pemberdayaan masyarakat sekitar dalam artian pembukaan dan penyerapan lahan pekerjaan kedepannya,” ungkap Indra.

Ia berharap mendekat ini Pemerintah setempat bisa membangun komunikasi dengan intens untuk mencari solusi dalam penyelesaian masalah yang ada dengan melibatkan Babinkamtibmas, Babinsa, RT, RW serta perwakilan tokoh masyarakat lainnya.

“Tapi kalau hal ini sampai ke ranah hukum, Dinas PTSP siap dan menerima. Karena apa yang dilakukan dan dikeluarkan semua sudah sesuai prosedur dan saya juga tegaskan bahwa pembangunan tersebut bukan untuk industri dan apabila terjadi penyalahgunaan kegiatan dalam hal gedung tersebut hal ini menurutnya kewenangan Dinas PUPR,” jelas Indra.

Lurah Pandang-Pandang, Andi Fachrudin mengatakan izin yang diajukan sejak awal memang peruntukannya untuk gedung dan show room sesuai yang diajukan kepadanya saat itu.

“Menyangkut klaim warga sekitar itu tidak benar bahwa saya mengeluarkan ucapan seperti itu dan menyangkut masalah teknis itu merupakan wewenang Dinas Lingkungan hidup, bukan ranahnya saya sebagai pihak pemerintah setempat,” terang Fachruddin.

Ia akan berupaya mencoba mempertemukan pihak warga dan pihak perusahaan untuk sama sama mengkaji. Namun hingga saat ini pihak perusahaan belum memberikan jadwal.

“Kami pihak pemerintah menunggu,” tutur Fachruddin

Ia juga mengaku hingga saat ini masih menunggu niat baik dari perusahaan merespons adanya riak-riak dari warga sekitar.

Menurutnya, permasalahan yang ada kemungkinan hanya perbedaan pemahaman karena warga menyangka pembangunan tersebut merupakan gudang untuk menyimpan obat-obatan atau farmasi. Padahal ijin yang dikeluarkan Pemerintah jelas untuk pembangunan gedung dan shoow room.

“Yang dipersoalkan warga, mungkin terkait galian,” jelas Fachruddin.

Untuk galian tersebut, kata dia, peruntukannya untuk lahan parkir (basemen) dan semua itu tertuang dalam izin.

“Terkait pembuangan sisa galian kan sudah dilakukan pertemuan baik pemerintah yang diwakili Lurah, unsur LSM, pihak perusahaan dan juga disaksikan oleh Kabag Pemerintahan dari Kelurahan serta Babinsa. Pihak perusahaan juga telah memberikan kepada warga yang menginginkan sisa galian,” urai Fachruddin.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (KLH) Kabupaten Gowa coba ditemui KEDAI-BERITA.COM di kantornya, namun yang bersangkutan tak berada ditempat.

“Bapak sedang ke luar kota ada urusan dinas,” singkat Bahar, salah seorang PNS di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa tersebut Jumat 26 Juli 2019. (A. Nirwan/ Eka)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com