https://kedai-berita.com/
kedai-berita.com - Kreasi Tanpa Sekat

Kajati Sulsel Evaluasi Seluruh Kasus Korupsi Mandek. Kasus Alkes Pangkep?

371

KEDAI-BERITA.COM, Makassar– Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kajati Sulsel), Firdaus Weldimar terus melakukan pembenahan terhadap kinerja-kinerja jajarannya dalam rangka mewujudkan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Salah satunya dengan mengevaluasi penanganan sejumlah kasus korupsi warisan kepemimpinan lama yang berjalan mandek.

“Para Asisten, Koordinator serta Tim Penyidik semuanya dikumpulkan kemarin dalam rapat evaluasi penanganan perkara guna percepatan dan penyelesaian perkara korupsi yang ditangani di Kejati Sulsel. Itu salah satu wujud bukti Komitmen Bapak Kajati,” singkat Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Gery Yasid yang juga tampak turut mendampingi Kajati Sulsel, Firdaus dalam rapat evaluasi penanganan perkara korupsi itu, Senin 21 Oktober 2019.

Terpisah, Direktur Anti Corruption Committee Sulawesi (ACC Sulawesi) mengapresiasi langkah Kajati Sulsel, Firdaus Weldimar dalam upaya menyelesaikan penanganan seluruh kasus korupsi mandek yang merupakan warisan Kajati lama.

“Kita harap di kepemimpinan Kajati sekarang, tak hanya fokus dengan kasus korupsi mandek. Melainkan harapan kita, sejumlah kasus korupsi yang dihentikan ditingkat penyidikan juga dibuka kembali,” terang Kadir via telepon, Rabu (23/10/2019).

Diantaranya, kata Kadir, penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) di Kabupaten Pangkep yang sebelumnya telah menjerat tiga orang tersangka masing-masing inisial SC selaku rekanan, S pemilik korporasi dan AS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), namun belakangan kasus tersebut dihentikan diam-diam.

Padahal lanjut Kadir, penyidikan kasus tersebut didukung oleh Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Selatan.

Dimana dari LHP BPK disebutkan ada beberapa pelanggaran dalam pelaksanaan proyek pengadaan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2016 tersebut.

Pertama kata Kadir, bahwa proses pengadaan alat kesehatan (alkes) tahun anggaran 2016 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkep, tidak sesuai ketentuan. Dimana penyusunan Harga Penetapan Satuan (HPS) tidak didasarkan atas survey harga diwilayah setempat. Melainkan, sambung Muthalib HPS tersebut disusun berdasarkan surat penawaran yang diperoleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Kasubag Perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkep.

Selanjutnya, dari LHP BPK juga, lanjut Kadir, ditemukan adanya indikasi pemahalan harga dalam penyusunan HPS. HPS disusun dengan dasar penawaran dari penyalur.

Harga satuan untuk dental unit, jauh melebihi harga satuan standar yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Pangkep Nomor 486 tahun 2016. Diantaranya harga dental unit merek king asal negara Jepang, ditetapkan melalui SK sebesar Rp 180.000.000 sedangkan dental unit dalam HPS sebesar Rp 625.000.000.

“SK Bupati tentang penetapan standarisasi harga satuan barang dan jasa tersebut itu diterbitkan pada tanggal 26 Juli 2016. Meski setelahnya tepatnya pada tanggal 1 September 2016, SK Bupati itu dicabut dan diganti dengan SK Bupati nomor 569 tahun 2016 yang sama sekali tak mencantumkan penetapan harga standarisasi ,” kata Kadir membeberkan LHP BPK terkait proyek Alkes Pangkep tersebut.

Temuan BPK berikutnya, lanjut dia, yakni proses pengadaan alkes yang ada, tidak melalui sistem e-purchasing. Melainkan proses lelang dilakukan karena mengikuti perintah Pengguna Anggaran (PA) dan tidak pernah melakukan pengecekan di e-katalog.

“Padahal sesuai ketentuan yang ada, proses pengadaan untuk barang-barang yang sudah ada di e-katalog dilakukan e-purchasing ,”terang Kadir.

Tak hanya itu, BPK juga menemukan adanya indikasi pengaturan peserta lelang. Dimana dari tiga perusahaan yang memasukkan penawaran yakni PT. Aras Sanobar, PT. Toba Medi Sarana dan CV. Jaga Sarana Kencana, terdapat dua penawaran yang diunggah dari sumber yang sama yakni berasal dari desktop IP 180.251.172.8.

Dua perusahaan yang memasukkan penawaran dari sumber yang sama tersebut diketahui penawaran milik PT. Aras Sanobar dan CV. Jaga Sarana Kencana.

“Ada juga temuan terkait kinerja Pokja ULP. Dimana Pokja ULP tidak melakukan evaluasi dokumen penawaran. Diantaranya tak pernah mengunduh dokumen penawaran yang masuk. Tapi dokumen penawaran hanya pernah diunduh oleh user inisial AY yaitu auditor BPK yang sedang melakukan pemeriksaan ,” jelas Kadir.

Selain itu, Izin edar alat kesehatan juga tidak dapat ditelusuri dan enam unit alat kesehatan belum didistribusikan dan masih berada digudang rekanan.

“Itu ditemukan saat tim pemeriksa BPK bersama PPK memeriksa fisik alkes ke gudang penyimpanan alat yang berlokasi di Kabupaten Maros tepatnya pada tanggal 24 Februari 2017 ,” beber Kadir.

Enam unit alat kesehatan masing-masing 3 unit dental unit dan 3 unit incubator bayi yang rencananya didistribusikan ke 3 unit puskesmas yakni ke Puskesmas Lk. Kalmas, Puskesmas Lk. Tangata dan Puskesmas Sarappo tersebut ditemukan tersimpan di gudang milik PT. Aras Sanobar.

Terakhir kata Kadir, BPK juga menemukan sikap PPK yang tidak cermat dimana melakukan pembayaran tidak sesuai dengan kontrak yang ada. PPK, lanjut dia, membayar pengerjaan sebesar 30 persen atau senilai Rp 6.867.630.000 sedangkan dalam kontrak perjanjian disepakati nilai pembayaran uang muka yang harus dibayarkan hanya sebesar 20 persen.

“Dari LHP BPK terkait pengerjaan proyek pengadaan alkes ini ditemukan adanya kerugian negara sebesar Rp 700 Juta lebih dari total anggaran yang telah digunakan sebesar Rp 22 Miliar lebih ,” tutur Kadir.

Perjalanan Panjang Penyidikan Kasus Alkes Pangkep

Jauh sebelumnya, dari hasil penyidikan kasus alkes Pangkep ini telah menetapkan tiga orang tersangka masing-masing inisial SC selaku rekanan, S pemilik korporasi dan AS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Namun belakangan, penyidikan kasus yang dikabarkan melibatkan adik Bupati Pangkep tersebut, berhenti setelah salah seorang tersangka melalui istrinya diam-diam menyetorkan uang senilai Rp 6 miliar pada bulan Juli 2017 kepada penyidik Kejati Sulsel.

“Disitulah terakhir kejadiannya. Selanjutnya tak ada kabar dan tiba-tiba muncul diekspose dinyatakan dihentikan (SP.3). Tapi saat ACC Sulawesi menyurat meminta salinan SP3 tak dibalas hingga saat ini. Jadi SP3 kasus ini tak jelas,” Kadir menandaskan. (Rudi/Eka)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.