https://kedai-berita.com/
kedai-berita.com - Kreasi Tanpa Sekat

Mengurai Benang Merah Kasus Buloa Dari ‘Kacamata’ Akademisi

118

KEDAI-BERITA.COM, MAKASSAR– Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) telah menyatakan resmi menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi penerimaan uang sewa lahan negara di Kawasan Proyek Nasional Makassar New Port atau tepatnya terletak di Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Makassar yang sebelumnya menjerat Soedirjo Aliman alias Jentang sebagai tersangka.

“Betul. Kasusnya dihentikan sejak Rabu 29 Januari 2020,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Idil, Kamis 6 Februari 2020.

Pertimbangannya, kata dia, karena perkara yang menjerat Jentang bukan merupakan tindak pidana korupsi dan hal itu terlihat dari vonis bebas tiga terdakwa lainnya dalam kasus tersebut. Ketiganya masing-masing Rusdin, Jayanti dan M. Sabri.

Tak hanya itu, pertimbangan lainnya, lanjut Idil, karena adanya putusan perkara perdata tentang keabsahan kegiatan perjanjian sewa menyewa lahan negara yang diajukan oleh Rusdin dan Jayanti selaku penggarap melawan PT. Pembangunan Perumahan (PP) Tbk selaku penyewa lahan.

Dimana para penggarap yang bertindak sebagai penggugat memenangkan perkara perdata dan menyatakan perjanjian sewa menyewa atas lahan sah demi hukum dan mengikat tergugat untuk membayarkan uang sewa penggunaan lahan sebesar Rp500 juta selama setahun.

“Bebasnya tiga terdakwa lainnya serta adanya putusan perdata yang dimaksud juga menjadi pertimbangan penghentian penyidikan kasus Jentang,” jelas Idil.

Meski demikian, dokumen penetapan penghentian penyidikan kasus dugaan korupsi penerimaan uang sewa atas lahan negara yang menjerat Jentang tersebut, hingga saat ini masih dianggap misteri oleh kalangan pegiat anti korupsi.

Dosen Fakuktas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus (UKIP) Makassar, Jermias Rarsina dimintai tanggapannya mengatakan tindakan penghentian penyidikan kasus Buloa oleh Kejati Sulsel memang terkesan sangat dipaksakan.

Dimana selain tidak mempertimbangkan adanya putusan praperadilan mengenai keabsahan penetapan tersangka Jentang yang didukung oleh setidak-tidaknya dua alat bukti permulaan yang cukup, juga terkesan mengabaikan keberadaan fakta hukum yang telah memperoleh kekuatan pembuktian karena fakta tersebut terungkap dalam persidangan ketiga terdakwa sebelumnya.

Dimana fakta hukum yang dimaksud yakni terkait dasar lahirnya perolehan hak garapan atas lahan negara di Kawasan Buloa.

“Ini harusnya menjadi pintu masuk Kejati mengungkap benang merah kasus Buloa tersebut,” kata Jermias yang juga diketahui sebagai pembina di Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) Aliansi Peduli Anti Korupsi (APAK) itu saat ditemui di sebuah warung kopi di bilangan Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Jumat (21/2/2020).

Adanya fakta hukum sehubungan kegiatan budidaya rumput laut yang menjadi dasar terbitnya perolehan hak garapan atas tanah negara di Kawasan Buloa tersebut, menurut Jermias, seharusnya menjadi fokus penelitian secara seksama oleh penyidik Kejati Sulsel.

Apakah memang benar peristiwa hukumnya secara fakta dan apakah syarat pemberian hak garapan atas lahan negara di Buloa tersebut telah sesuai syarat-syarat yang ditentukan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

“Penyidik jangan hanya melihat persoalan garapan atas lahan negara di Buloa dalam aspek keperdataan secara formil semata,” ujar Jermias.

Ia kembali mengulangi tentang pentingnya penyidik Kejati Sulsel segera meneliti adanya peristiwa hukum tentang kebenaran kegiatan pembudidayaan rumput laut oleh masyarakat setempat hingga kemudian lahan tersebut beralih fungsi sesuai perkembangan lokasi lahan di masa sekarang ini.

Selain itu, penyidik Kejati juga harus menyelidiki mengenai siapa-siapa warga atau masyarakat yang memperoleh hak atas lahan garapan di Buloa tersebut?

Hal ini, kata dia, terkait dengan mencari tahu secara substansi syarat administrasi perolehan hak atas lahan garapan yang ada dan erat hubungannya dengan kewenangan pejabat administrasi selaku unsur Pemerintah Kota yang berwenang terkait dengan kewenangan pemberian hak baik ditingkat terendah (Kelurahan) hingga sampai pada pejabat tingkat atasannya.

“Semua itu bertujuan untuk mencari tahu sejauh mana peran mereka untuk menghindari dugaan terjadi perbuatan melawan hukum dari segi adanya persengkongkolan dalam penyalahgunaan kewenangan secara administrasi (onrecht matige overheid daad),” terang Jermias.

Yang terpenting dalam hal ini, kata dia, minimal secara fakta hukum dari kerja ulet, transparan dan obyektif dari penyidik Kejati Sulsel tersebut, publik mendapatkan gambaran secara hukum mengenai status atau cara perolehan hak yang benar atas lahan garapan dan utamanya tak menimbulkan ketidakpastian hukum siapa sesungguhnya yang menguasai lahan di lokasi Buloa yang dimaksud sesuai keputusan pemberian hak serta apakah syarat pemberian hak sudah sesuai dengan ketentuan hukum sehingga diperoleh kesimpulan secara hukum siapa orang yang tepat dan benar yang seharusnya memperoleh hak atas lahan negara tersebut.

Lebih lanjut, kata Jermias, bahwa korupsi merupakan bagian dari hukum pidana sebagai hukum publik. Sehingga jika kelak penyidik Kejati bersungguh-sungguh membongkar kasus lahan negara ini dan menemukan dugaan yang kuat akan adanya tindak pidana didalamnya, maka sekalipun telah ada pemberian hak yang bersifat keperdataan dan menjadi melekat, namun tak dapat menjadi alasan menganggap perkara Buloa ini dihentikan karena nilai keperdataan itu.

“Justru harus sebaliknya. Pemikiran hukum yang benar dan seharusnya dibangun yakni bahwa hak perdata yang terbit dan melekat sejatinya (hakikinya) kuat dugaan ada kejahatan yang lebih dahulu tercipta untuk terjadinya tindak pidana,” jelas Jermias.

Jika memang benar nantinya ditemukan dugaan kuat adanya tindak pidana, maka penyidik Kejati Sulsel harus lebih dominan mengutamakan kepentingan negara dengan jalan harus kembali membongkar berkas perkara Jentang agar lebih menjadi sempurna dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum pidana utamanya mengenai ajaran delneming (penyertaan) yang dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke- 1 yang mewajibkan menggali peranan pejabat administrasi tanah sehubungan dengan pemberian hak atas lahan negara.

Penyidik Kejati, kata dia, secara ex officio sesuai ketentuan hukum yang mengatur tugas dan fungsinya, melekat kewenangan hukum untuk berbuat sedapat mungkin agar bisa membuktikan perbuatan pidana sebagai adanya kesalahan jika memang berkeinginan untuk itu.

“Namun dibalik semua itu penegakan hukum harus berlaku obyektif adanya. Dalam hal ini, bukan mencari-cari kesalahan untuk menghukum pelaku, tetapi profesional dan proporsional dalam membuktikan kesalahan pelaku secara niat baik dengan sikap kemauan yang kuat dan sungguh-sungguh,” Jermias menandaskan.

Perjalanan Panjang Kasus Buloa yang Jerat Jentang

Tim Intelijen Kejaksaan Agung (Kejagung) berhasil menangkap Seodirjo Aliman alias Jentang dalam persembunyiannya di sebuah hotel di daerah Senayan, Jakarta, Kamis 17 Oktober 2019.

Ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyewaan lahan negara di Kelurahan Buloa, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kejati Sulawesi Selatan Nomor: PRINT-509/R.4/Fd.1/11/2017. Dimana dari hasil perbuatannya itu, negara ditaksir telah merugi sebesar Rp500 juta.

Mukri yang saat itu menjabat sebagai Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung mengatakan Jentang memilih buron hampir 2 tahun setelah ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyewaan lahan negara di Kota Makassar dan mengetahui upaya praperadilan yang dilakukannya untuk membantah status tersangkanya ditolak oleh Pengadilan Negeri Makassar.

“Jadi yang bersangkutan menghilang sejak ditetapkan sebagai tersangka tepatnya pada 1 Nopember 2017 oleh Kejati Sulsel,” kata Mukri dalam keterangan rilisnya.

Ia mengatakan Jentang merupakan buronan ke 345 yang terdaftar pada program tabur 31.1 Kejagung. Dimana terhitung sejak program tersebut diluncurkan resmi oleh Kejaksaan pada tahun 2018 lalu.

“Dari total buronan yang berhasil tertangkap dalam program tabur 31.1, Jentang merupakan buronan ke 138 yang berhasil tertangkap di tahun 2019 ini,” tutur Mukri.

Usai menangkap Jentang, Tim Intelijen Kejagung langsung menyerahkannya ke pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) guna menjalani proses hukum lebih lanjut.

“Tersangka langsung diterbangkan menuju Makassar untuk menjalani proses hukum selanjutnya,” Mukri menandaskan.

Jentang ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dalam proyek penyewaan lahan negara disertai dengan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Perannya terungkap sebagai aktor utama dibalik terjadinya kerugian negara dalam pelaksanaan kegiatan penyewaan lahan negara tepatnya yang berlokasi di Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Makassar atau kawasan proyek nasional Makassar New Port.

Hal itulah kemudian penyidik akhirnya menetapkan ia sebagai tersangka dugaan korupsi disertai tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang juga telah dikuatkan oleh beberapa bukti.

Diantaranya bukti yang didapatkan dari hasil pengembangan fakta persidangan atas tiga terdakwa dalam kasus dugaan korupsi penyewaan lahan buloa yang sebelumnya sedang berproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar. Ketiga terdakwa masing-masing M. Sabri, Rusdin dan Jayanti.

Selain itu, bukti lainnya yakni hasil penelusuran tim penyidik dengan Pusat Pelatihan dan Aliran Transaksi Keuangan (PPATK). Dimana dana sewa lahan diambil oleh Jentang melalui keterlibatan pihak lain terlebih dahulu.

Jentang diduga turut serta bersama dengan terdakwa Sabri, Rusdin dan Jayanti secara tanpa hak menguasai tanah negara seolah-olah miliknya sehingga PT. Pembangunan Perumahan (PP) Persero selaku Pelaksana Proyek Makassar New Port terpaksa mengeluarkan uang sebesar Rp 500 Juta untuk biaya penyewaan tanah.

“Nah dana tersebut diduga diterima oleh tersangka melalui rekening pihak ketiga untuk menyamarkan asal usulnya,” kata Jan S Maringka yang menjabat sebagai Kepala Kejati Sulsel saat itu dalam konferensi persnya di Kantor Kejati Sulsel, Rabu 1 November 2017 lalu.

Menurutnya, penetapan Jentang sebagai tersangka juga merupakan tindak lanjut dari langkah Kejati Sulsel dalam mengungkap secara tuntas dugaan penyimpangan lain di seputar lokasi proyek pembangunan Makassar New Port untuk mendukung percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional tersebut.

“Kejati Sulsel akan segera melakukan langkah langkah pengamanan aset untuk mencegah terjadinya kerugian negara yang lebih besar dari upaya klaim-klaim sepihak atas tanah negara di wilayah tersebut,” tegas Jan.

Atas penetapan tersangka dalam penyidikan jilid dua kasus lahan negara ini, Kejati Sulsel pun langsung mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka koordinasi penegakan hukum.

“Tersangka dijerat dengan Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Pasal 3 dan Pasal 4 UU No. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU),” Jan menandaskan. (Arlan/Eka)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com