Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sulawesi Selatan, Rudy Fernando Sianturi, menegaskan pentingnya pembangunan Tim Zona Integritas (ZI) dalam mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Dalam pertemuan yang digelar, ia memberikan semangat kepada seluruh jajarannya agar memahami esensi dan tahapan menuju WBK dan WBBM.
“Kita harus memahami apa itu WBK, apa itu WBBM, serta bagaimana alur dan tujuannya. Ada enam area perubahan yang harus diperhatikan,” ujar Rudy dalam arahannya. Senin, (10/3/2025).
Rudy menekankan bahwa sebagai Tim ZI Kantor Wilayah, tidak hanya fokus pada pembangunan ZI di lingkungan kantor sendiri, tetapi juga bertindak sebagai pembina dan tim verifikasi bagi satuan kerja pemasyarakatan (UPT) di wilayah Sulawesi Selatan.
Lebih lanjut, Kakanwil Ditjenpas Sulsel menegaskan bahwa integritas adalah kunci dalam keberhasilan program ini. Untuk itu di tahap seleksi, setiap anggota tim harus menyatakan kesiapan dan memiliki integritas yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Secara umum integritas itu, apa yang diucapkan itu yang dikerjakan. Jangan yang diucapkan B, yang dikerjakan malah C. Jadi tim ZI itu harus jujur, jujur dalam memberikan pelayanan,” tegasnya.
Selain itu, Rudy menyebut bahwa salah satu faktor utama kegagalan dalam meraih WBK adalah lemahnya administrasi dan data dukung. Ia mengingatkan agar setiap dokumen diperiksa dengan teliti dan tidak sekadar menyalin tanpa verifikasi.
“Awal-awal itu membangun. Mulai dari pembentukan tim ZI, assessment, pembuatan SK, panjang tahapannya. Harus dikuasai juga oleh tim pertama, manajemen perubahan, karena di situ banyak berkas, jangan asal copy paste tanpa mengecek mana yang sudah diganti atau belum,” ungkapnya.
Rudy juga mengimbau seluruh tim untuk terus belajar dan mencari referensi terkait WBK yang dapat diakses dengan mudah melalui berbagai sumber, termasuk internet.
Sementara itu, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Ditjenpas Sulsel, Muhammad Ali, menyampaikan bahwa program WBK tidak hanya meningkatkan profesionalisme, tetapi juga melatih pegawai untuk lebih teliti dalam administrasi.
“Banyak hal yang bisa didapatkan di dalam kegiatan WBK ini. Tentunya mengajarkan kita untuk bekerja dalam rel tugas pokok dan fungsi. Selain itu mengajarkan kita ketelitian terhadap administrasi kita, utamanya verifikator, harus lebih cermat,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya komunikasi dan kerja sama antar Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di wilayah Sulawesi Selatan, agar seluruh proses berjalan sesuai target.
“Jangan bosan mengingatkan teman-teman, baik Ketua ZI maupun verifikator di UPT. Ini kerja kewilayahan, jika satu unit terlambat, maka akan memengaruhi kinerja wilayah secara keseluruhan. Jadi semua 28 UPT juga harus rampung,” kata Ali.(*/Thamrin)
